Pagu Pinjaman Alutsista Capai Rp60 T

F-16 A/B TNI AU. (Foto: Lanud Iswahjudi)

6 Maret 2011, Jakarta -- (SINDO): Pagu pinjaman untuk pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista) mencapai USD7,2 miliar atau lebih dari Rp60 triliun sampai tahun 2014.

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, pagu pinjaman tersebut didapatkan dari pagu tahun 2009–2014 sebesar USD5,5 miliar dan pagu pinjaman tahun 2004–2009 yang belum terpakai sebesar USD1,7 miliar. “Untuk besaran pinjaman 2004–2009, kita mendapatkan pagu pinjaman pembangunan alutsista sebesar USD3,7 miliar. Baru terpakai sekitar 40–50% atau sekitar USD1,7 miliar. Ditambah sekarang ini USD5,5 miliar untuk lima tahun sampai 2014.Ini kita sedang proses dan harus dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan alutsista,” ungkap Purnomo kepada SINDO di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan),Jakarta, kemarin.

Meski pagu pinjaman tersebut masih relatif besar,Menhan mengharapkan adanya penurunan alokasi pinjaman luar negeri untuk pengadaan alutsista secara bertahap.Pemerintah, jelas mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini bertekad memenuhi pengadaan alutsista dari produksi dan pembiayaan dalam negeri.“Pinjaman melalui kredit ekspor secara bertahap kita akan kurangi dan memfokuskan pembiayaan dari dalam negeri,”tandasnya. Seiring dengan semakin meningkatnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), jelasnya, maka sumber pembiayaan untuk pembangunan alutsista juga akan semakin naik.

Pengamat pertahanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, kemampuan anggaran merupakan syarat mutlak untuk melakukan pembangunan alutsista. Selain itu, harus ditopang juga dengan industri pertahanan yang kuat.“Revitalisasi menjadi sangat penting dengan syarat ada anggaran, belanja, dan investasi. Karena industri pertahanan kita belum bisa bersaing dalam industri pasar bebas,maka harus ada proteksi dari pemerintah,”ungkapnya.

Jaleswari mengatakan, untuk mewujudkan rencana itu, harus ada kerja sama yang sinergis antara tiga bidang,yaitu Kementerian Pendidikan Nasional yang akan mempersiapkan tenaga-tenaga ahli,Kementerian Perindustrian terkait pemasaran, dan Kementerian Pertahanan sebagai pengguna.

Sumber: SINDO