Butuh Dana Rp3 Triliun Bangun Jalan Perbatasan

Perbatasan Indonesia - Malaysia. (Foto: pillandia.blogspot.com)

14 Agustus 2009, Pontianak -- Komitmen pemerintah pusat dalam membangun kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara masih dalam tanda tanya. Usulan pemerintah provinsi untuk membangun jalan paralel di sepanjang perbatasan belum direspon positif. Fachraini, yang mewakili Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Kalimantan Barat mengatakan, dana untuk itu sebetulnya hanya sekitar Rp3 triliun. Besaran dana ini dinilai sangat jauh jika dibandingkan dengan dana yang dikeluarkan untuk membiayai pilkada di berbagai daerah di Indonesia yang mencapai Rp385 triliun. “Tiga triliun itu hanya satu persen saja dari kebutuhan pilkada. Dengan tiga triliun, itu sudah jalan bertaraf internasional,” katanya saat menyampaikan paparan dalam Temu Karya dengan Peserta Diklatpim II, kemarin di Balai Petitih.

“Waktu pembangunan jalan paralel kita usulkan ke pusat, pembangunan infrastruktur itu dianggap belum mampu memberikan feedback dari sisi ekonomi,” jelasnya. Pemerintah pusat dinilai belum melihat pembangunan jalan paralel perbatasan sepanjang 700 kilometer ini dari aspek sosial dan keamanan. Pembangunan jalan paralel menurutnya sangat strategis, terutama dari segi keamanan. Apalagi selama ini terjadi kesenjangan yang sangat menyolok di kawasan perbatasan antara wilayah Indonesia dibandingkan dengan wilayah Malaysia. Di sisi Malaysia, jalan paralel perbatasan sudah tersedia. Selain jalan paralel, jalan akses ke pintu perbatasan juga dinilai perlu perhatian. “Sarana jalan akses ke perbatasan kita yang sudah baik itu hanya ke arah Entikong.

Kalau ke Aruk, sebagian belum diaspal. Di Jagoi Babang, cukup lumayan tetapi lebar jalannya belum sesuai standar,” katanya. Tak hanya dari segi infrastruktur jalan dan jembatan, ketimpangan juga terjadi di bidang telekomunikasi, transportasi, pendidikan dan kesehatan.Terkait dengan persoalan ini, dia berharap pemerintah pusat dapat segera membentuk badan pengelola kawasan perbatasan di tingkat nasional agar memudahkan upaya koordinasi. “Sekarang, hampir semua departemen ikut menangani perbatasan. Kalau ingin koordinasi, kita terpaksa mendatangi semua departemen,” ujar dia. Perbatasan Kalbar, tambah Fachraini, sebetulnya memiliki potensi yang banyak untuk peningkatan ekonomi. Sayangnya, upaya untuk pemanfaatannya secara optimal masih terbentur pada kewenangan yang kebanyakan berada di tangan pusat, terutama mengenai penetapan tata ruang kawasan. Rusnawir, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kalbar, menambahkan, selama ini koordinasi pembangunan perbatasan di tingkat pusat masih minim sehingga setiap sektor berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, master plan pembangunan perbatasan juga belum ada.

PONTIANAK POST