Terbang Formasi Pesawat Angkut TNI AL

30 Desember 2011, Banyuwangi (ANTARA News): Tiga dari empat pesawat angkut Cassa NC212 milik Skuadron Udara 600 Wing Udara-1 Puspenerbal, melakukan terbang formasi, di atas Samudra Indonesia wilayah Banyuwangi, Jumat (30/12). Terbang formasi tersebut, merupakan satu kesatuan pergerakan pesawat angkut logistik dalam setiap Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP), di wilayah NKRI. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/pd/11)

Penyerapan Anggaran 2011 Kemhan 94,73 Persen

Menhan Purnomo Yusgiantoro (kiri) berbincang dengan Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin (kanan) sebelum memberikan keterangan pers rapat evaluasi akhir tahun 2011 di Kemenhan, Jakarta, Jumat (30/12). Menhan menyampaikan sejumlah hasil yang telah dilaksanakan Kemhan selama tahun 2011 diantaranya penyerapan APBN, pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan dalam merevitalisasi industri dalam negeri serta proses legislasi seperti RUU Revitalisasi Industri Pertahanan, RUU Kamnas dan RUU Rahasia Negara. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/pd/11)

30 Desember 2011, Jakarta (ANTARA Jatim): Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan penyerapan APBN 2011 khusus untuk belanja barang dan modal dari pagu setelah revisi sebesar Rp35,973 triliun terserap Rp34,076 triliun atau sekitar 94,73 persen.

"Sisanya Rp1,897 triliun atau 5,27 persen yang merupakan alokasi pinjaman dalam APBN Kemhan 2011 yang belum dipakai atau 'multiyears'," katanya dalam jumpa wartawan evaluasi akhir Kementerian Pertahanan di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan penyerapan anggaran yang tidak mencapai seratus persen itu dikarenakan belum adanya realisasi pembayaran baik berupa pinjaman dalam negeri maupun luar negeri.

"Jadi, meski kontraknya sudah ditandatangani, namun belum efektif artinya belum ada realisasi dari sumber dana baik pinjaman dalam dan luar negeri," ujar Menhan.

Namun, secara umum dari pagu Kemhan 2011 senilai Rp58,1 triliun yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal maka penyerapan anggaran mencapai 96 persen.

"Tentu sisanya alokasi pinjaman anggaran yang belum dibayarkan, mungkin karena belum siap atau apa meski kontraknya sudah ditadatangani, termasuk penyelesaian L/C dan sebagainya," tutur Menhan.

Terkait pelaksanaan kerja Kemhan 2011, ia mengatakan difokukan padan pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi andal dan pro kesejahteraan.

"Terutama masalah kesejahteraan, kita sudah dapat tingkatkan kesejahteraan bagi TNI dan PNS Kemhan/TNI seperti tunjangan khusus bagi prajurit di perbatasan, renumerasi kinerja yaitu sekitar 40 persen dari gaji, kenaikan berkala, gaji ke-13, santunan dan tunjangan cacat prajurit yang baru saja terbit PP-nya untuk perbaiki aturan yang sebelumnya, agar lebih baik, rencana kenaikan uang lauk pauk," paparnya.

Secara umum, pelaksanaan kerja Kemhan selain kesejahteraan dilakukan pula penataan organisasi internal direktorat bela negara, Universitas Pertahanan, dan penyelesaian kompleks Pusat Keamanan dan Perdamaian Indonesia di Sentuk yang akan menjadi pusat berbagai kegiatan seperti Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, Penanggulangan Bencana, Pusat Olahraga Militer dan lainnya, tukas Purnomo.

"Semua sudah dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk dengan perkembangan Litbang yang semakin baik. Sedangkan untuk pengawasan komite tertinggi untuk pengadaan alutsita, dan tim peniadaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa serta sistem manjemen akuntansi mengingat aset yang cukup besar yang dimiliki TNI, juga sudah mulai berjalan baik sesuai standar yang ditetapkan," ujarya, menambahkan.

Sumber: ANTARA Jatim

Kemhan Pastikan Membeli Enam Unit Jet Tempur Sukhoi dari Rusia

29 Desember 2011, Jakarta, DMC - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memastikan membeli enam unit jet tempur Sukhoi Su-30 MK2 dari Rusia sebagai bagian dari rencana strategis untuk memenuhi kekuatan udara pesawat tempur Sukhoi hingga satu skuadron atau setara 16 jet tempur.

Kepastian tersebut ditandai dengan penyerahan kontrak pengadaan Sukhoi Su-30 MK2 antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan JSC Rosoboronexport Rusia, Kamis (29/12) di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.

Dalam acara penyerahan kontrak tersebut, pihak Kemhan diwakili oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, sedangkan pihak Rosoboronexport Rusia diwakili oleh pejabat perwakilannya di Indonesia Vadim Araksin.

Hadir menyaksikan serah terima kontrak tersebut sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI AU antara lain Kepala Pusat Pengadaan Baranahan Kemhan Laksma TNI Ir. A. Djonie Gallaran, MM, Asrena Kasau Marsda TNI Rodi Suprasodjo, S.IP dan Kadisadaau Marsma TNI Achmad Zainuri. Hadir pula Duta Besar Rusia Untuk Indonesia Alexander A. Ivanov.

Pengadaan enam unit jet tempur Sukhoi Su-30 MK2 ini untuk melengkapi 10 Sukhoi yang kini sudah dimiliki TNI AU sehingga nantinya genap menjadi satu skuadron yang ditempatkan di Pangkalan Udara (Lanud) Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

10 Shukoi tersebut terdiri enam unit Sukhoi jenis Su-27 SKM dan empat unit Sukhoi jenis Su-30 MK2. Dengan penambahan enam unit jet tempur Sukhoi Su-30 MK2 tersebut diharapkan dapat menambah kekuatan tempur TNI AU dalam menjaga kawasan udara Indonesia.

Kabaranahan Kemhan RI dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak JSC Rosoboronexport Rusia yang telah menunjukkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sehingga realisasi pengadaan Sukhoi Su-30 MK2 dapat terpenuhi.

Realisasi pengadaan Sukhoi Su-30 MK2 menjadi salah satu perkembangan positif dari hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara di bidang pertahanan terutama kerjasama pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).

Kabaranahan Kemhan RI berharap, di masa mendatang Pemerintah Indonesia dapat mencapai kebutuhan Alutsista khususnya pesawat tempur yang dapat menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman baik internal dan eksternal.

Mengakhiri sambutannya, Kabaranahan Kemhan RI mengatakan, dengan telah diserahkannya kontrak pengadaan Sukhoi Su-30 MK2, maka kedepan kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan proses pengadaan Sukhoi Su-30 MK2 seperti yang telah direncanakan dan Kemhan RI berharap dapat selesai tepat pada waktunya.

Sumber: DMC

Marinir Angkat Tiga Warga Kehormatan Baru

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono (tiga kanan), Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo (empat kanan), Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat (Kanan) dan Kasad Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo (lima kanan), memakai baret ungu Korps Marinir, di Mangga Dua, Pusat Latihan Tempur Karangtekok, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (29/12). Penyematan dan pengukuhan baret ungu untuk ketiga perwira tinggi berbintang empat sebagai warga kehormatan Korps Marinir TNI AL. (Foto: ANTARA/Seno S./Koz/mes/11)

31 Desember 2011, Situbondo (SINDO): Warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL) bertambah. Kemarin, pasukan TNI AL baret ungu ini mengangkat tiga perwira tinggi dalam sebuah upacara di pusat latihan tempur Marinir,Karangtekok,Situbondo, Jawa Timur.

Ketiga warga kehormatan itu adalah Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Kasad Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, dan Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat. Secara bergantian ketiga jenderal ini menerima simbol kebesaran Marinir berupa baret ungu yang disematkan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dengan didampingi KSAL Laksamana TNI Soeparno.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Untung Suropati mengatakan, pengukuhan ketiga perwira tinggi itu sebagai warga kehormatan Korps Marinir TNI AL karena beberapa pertimbangan. Pertama, kontribusi dan perhatian mereka terhadap kemajuan Korps Marinir TNI AL.

“Kedua adalah bentuk apresiasi atas keteladanan jiwa, sikap,semangat,dan komitmen tinggi yang diberikan kepada Marinir. Ini berarti sudah ada 29 warga kehormatan di satuan ini,”tegas Untung. Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menilai, penerimaan sebagai warga kehormatan Marinir adalah bentuk apresiasi besar terhadap institusi Polri. “Kami melihat profesionalisme dan semangat yang begitu tinggi dari Korps Marinir dalam menjaga NKRI. Kami berharap, poin ini bisa tertular pada satuan kami,”ujarnya.

Hal senada disampaikan KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo. “Tiada kata yang bisa saya ucap selain saya bangga pada hari ini,” tegasnya. Adapun KSAU Marsekal TNI Imam Sufaat berharap, pengangkatan warga kehormatan tersebut menjadikan TNI dan Polri semakin solid dalam bertugas dan mengabdi pada negara.

Prosesi pembaretan ketiga warga kehormatan itu diawali dengan beberapa penerjun free fall Korps Marinir TNI AL dengan membawa baret ungu kebanggaan yang kemudian diserahkan kepada Panglima TNI untuk disematkan kepada Kapolri,KSAD, dan KSAU.

Sebelumnya, Kapolri dan ketiga kepala staf angkatan didampingi petinggi TNI bertolak dari Surabaya menggunakan helikopter dan mendarat di atas KRI Makassar-590 yang sedang bermanuver di perairan Banongan Situbondo.Mereka selanjutnya mengikuti prosesi pendaratan amfibi dengan menaiki kendaraan pendarat amfibi LVT-7.

Kendaraan tempur amfibi ini mengikuti manuver gelombang pendaratan kendaraan amfibi yang lain, terdiri atas lima unit PT 76, enam unit BTR 50,empat unit LVT-7,dan dua unit KAPA.

Setelah mendarat di pantai Banongan, Kapolri dan para kepala staf TNI meninjau stelling senjata multilaras RM 70 grad dan Howitzer 105 mm serta merasakan langsung uji tembak senjata tersebut.


Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono (kiri), Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) M. ALfan Baharudin (dua kiri) dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo berada diatas kendaraan amfibi LVT - 7, usai pendaratan di Pantai Banongan, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (29/12). Pendaratan amfibi tersebut dalam rangka latihan Pemantapan Brigade Pendarat (Lattap Brigrat), latihan kesenjataan terpadu dan pembaretan atau pengangkatan Kasad Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo sebagai warga kehormatan Korps Marinir. (Foto: ANTARA/Seno S./Koz/mes/11)

Dua kendaraan tempur amfibi melakukan pendaratan di Pantai Banongan, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (29/12). Pendaratan amfibi tersebut dalam rangka latihan Pemantapan Brigade Pendarat (Lattap Brigrat), latihan kesenjataan terpadu dan pembaretan atau pengangkatan Kasad Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo sebagai warga kehormatan Korps Marinir. (Foto: ANTARA/Seno S./Koz/mes/11)




Seorang prajurit Kops Marinir melakukan terjun static dari pesawat Casa NC212 dari Skuadron Udara 600 Wing Udara-1 Puspenerbal, di atas Puslatpur Korps Marinir TNI AL Baluran, Karangtekok, Situbondo, Kamis (29/12). Penerjunan 70 prajurit Korps Marinir tersebut, dalam rangka Latihan Kesenjataan Terpadu dan Pemantapan Brigade Pendarat Marinir serta Pembaretan KSAD, KSAU dan Kapolri sebagai Warga Kehormatan Marinir, yang digelar di Puslatpur Marinir Baluran Karangtekok Situbondo. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/mes/11)

Sumber: SINDO

Lokasi Pemanfaatan Kapal Selam Belum Ditentukan

ROKS Chang Bogo (SSK 61). (Foto: U. S. Navy/Photographer's Mate 1st Class David A. Levy)

28 Desember 2011, Medan (Investor Daily): Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah belum menentukan lokasi pemanfaatan tiga kapal selam yang diproduksi di Korea Selatan untuk mendukung kekuatan TNI Angkatan Laut.

"Masih dipikirkan lokasi penggunaannya," katanya ketika tiba di Bandara Polonia Medan, Rabu (28/12).

Menurut Menteri Pertahanan (Menhan), pihaknya telah memiliki beberapa pilihan lokasi untuk pemanfaatan tiga kapal selama itu.

Namun dalam perkembangan terakhir, pihaknya belum dapat memutuskan lokasi pemanfaatan kapal selam yang masih dalam proses pembahasan tentang mekanisme alih teknologi dalam pengadaan benda tersebut.

"Ada beberapa pilihan tetapi belum diputuskan," katanya tanpa menyebutkan lokasi-lokasi yang menjadi pilihan itu.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu menyatakan, kapal selam yang diproduksi di Korea Selatan tersebut dipilih karena memiliki sejumlah kelebihan dalam mendukung kekuatan TNI Angkatan Laut.

"Kapal itu pengembangan lebih lanjut dari jenis U-209," katanya tanpa menjelaskan lebih rinci.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, pemerintah Indonesia dan Korea Selatan masih membahas mekanisme alih teknologi dalam pengadaan tiga kapal selam baru tersebut.

Ketika mengunjungi PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia, di Bandung, Selasa (20/12), ia mengatakan, proses pengadaan kapal selam tersebut telah selesai pada tahap penentuan produsen dan kontrak.

Dalam kontrak tersebut ada ketentuan mengenai mekanisme alih teknologi mulai dari awal hingga akhir pengadaan selesai seluruhnya.

Proses pengadaan tiga kapal selam tersebut diadakan dari Korea Selatan. Sebelumnya untuk pengadaan kapal selam TNI AL ada beberapa negara yang menjadi pilihan seperti Jerman (U-209), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis (Scorpen).

Setelah melalui tender dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional serta anggaran yang ada, akhirnya diputuskan pengadaan dilakukan dari Korea Selatan.

Sumber: Investor Daily

Korps Marinir Gelar Latihan Pemantapan Brigade Pendarat

26 Desember 2011, Jakarta (Dispenal): Korps Marinir TNI Angkatan Laut menggelar Latihan Pemantapan Brigade Pendarat (Lattap Brigrat), di Pusat Latihan Tempur Korps Marinir Baluran, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, mulai 26 hingga 29 Desember 2011.

Kegiatan yang berlangsung empat hari ini digelar dalam rangka meningkatkan kemampuan taktik dan tehnik serta keterampilan tiap-tiap kesenjataan dijajaran Korps Marinir, yang mana Latihan tersebut merupakan latihan gabungan seluruh unsur-unsur kesenjataan yang dimiliki oleh Korps Marinir TNI AL.

Sementara itu tujuan dari latihan yang melibatkan 3000 prajurit baret ungu ini untuk menjadikan setiap prajurit Korps Marinir TNI AL memiliki naluri lapangan yang tinggi dan memiliki kemampuan bertempur sesuai dengan kesenjataan masing-masing.

Kecuali melibatkan ribuan prajurit, latihan ini juga diikuti sejumlah material tempur yang dimiliki oleh Korps Marinir TNI AL diantaranya : 15 unit BMP-3F, 5 unit Tank PT-76, 32 unit BTR-50, 6 unit LVT-7, 4 unit BVP-2, 6 unit Roket Multi Laras (RM 70 Grad), 8 pucuk Howitzer 105 mm, dan 4 pucuk Meriam 57 mm. Selain itu juga melibatkan 7 pesawat udara (3 unit Heli, 4 unit Cassa 212), 3 buah Kapal Perang ( KRI Teluk Mandar, KRI Hasanudin, KRI Makassar), dan 4 unit Sea Raider.

Sumber: Dispenal

Persiapan Latihan Kesenjataan Terpadu Korps Marinir

25 Desember 2011, Situbondo (ANTARA News): Sejumlah kendaraan tempur Korps Marinir saat melintas di jalan raya Asembagus - Banyuwangi, Minggu, (25/12). Pergeseran kendaraan tempur Korps Marinir itu dalam rangka persiapan latihan kesenjataan terpadu (Latsendu) Korps Marinir yang akan dilaksanakan di Pusat Latihan Tempur Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Kamis, 29 Desember 2011. (Foto: ANTARA/HO-Sertu Marinir Kuwadi/ed/NZ/11)

Tiga Kapal Selam TNI AL US$ 1Miliar

ROKS Lee Sunsin (SSK 068) kapal selam kelas Chang Bogo/Tipe 209 milik AL Korea Selatan. AL Korsel mengoperasikan 9 unit kapal selam kelas ini. (Foto: ROKN)

23 Desember 2011, Jakarta (Jurnas.com): Tiga Kapal Selam keperluan TNI Angkatan Laut yang akan dibangun di Korea Selatan melalui perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME) bernilai US$ 1Miliar. Pembelian tersebut dilakukan dengan kesepakatan adanya alih teknologi untuk meningkatkan industri pertahanan dalam negeri.

“Berdasarkan kontrak yang sudah ditandatangani ketiga kapal selam itu seharga 1Miliar US$ atau Rp10 Triliun,”kata Kadispenal Laksamana Pertama Untung Suropati di Jakarta, Jumat (23/12).

Menurutnya, harga ini terhitung murah dibandingkan penawaran yang dilakukan perusahaan lain. Hal ini juga menjadi pertimbangan pengadaan kapal selam tersebut dilakukan di Korsel. “Pertimbangan membeli di DSME, dengan harga relatif sama, kita diuntungkan dengan teknologi yang lebih canggih,” jelasnya.

Sebelumnya, tambah dia, alokasi dana yang dimiliki pemerintah hanya cukup untuk membeli dua buah kapal selam. Namun setelah bekerjasama dengan Korsel Indonesia dapat membeli tiga kapal selam dengan tambahan biaya tak banyak.

“Kapal selam yang kami pesan adalah kapal selam sekelas 209, tapi dengan teknologi 214 yang memiliki sistem deteksi, persenjataan, sonar, komunikasi, semuanya jauh lebih baik,” imbuhnya.

Ditempat berbeda, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin mengatakan pengadaan kapal selam ini dilakukan dengan kesepakatan adanya alih teknologi. Dari tiga kapal selam yang dipesan, kapal selam terakhir akan dibuat di Indonesia dengan pengawasan teknisi Korsel.

Menurutnya, pembelian ini sudah sesuai dengan rencana strategis (renstra) dan blue print pertahanan untuk meningkatkan minimal essential forces yang pembayarannya dialokasikan dari anggaran 2010-2014.

“Uangnya sudah ada, alokasi anggarannya sudah ada,” kata Hartind.

Indonesia Butuh Lebih Banyak Kapal Selam

Kebutuhan Kapal Selam TNI AL dalam blue print pertahanan hingga tahun 2024 adalah delapan unit kapal selam. Jumlah ini sebenarnya masih jauh dari cukup untuk mengamankan laut Indonesia yang sangat luas.

“Sampai 2024 kami akan mengadakan delapan unit kapal selam,” kata Kepala. Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama Untung Suropati di Jakarta, Jumat (23/12).

Tiga kapal selam yang kontraknya ditandatangani antara Kemhan dan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME) berada pada rencana strategis (renstra) pertama 2010-2014. Ketiga kapal selam tersebut diharapkan selesai dan berada di Indonesia berturut-turut pada 2015, 2016, dan 2018.

Untuk menambahkan, standar minimal kapal selam yang harus dimiliki Indonesia adalah 14 unit. “Standar minimal dalam konteks keamanan negara kepulauan adalah 14-18 unit,” ujar Untung.

Namun begitu Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio sebelumnya mengatakan Indonesia perlu menambah 39 kapal selam untuk menjaga wilayah lautnya.

Kadispenal menjelaskan, untuk melakukan pengamanan terhadap Indonesia yang memiliki laut sangat luas memang dibutuhkan kapal selam sejumlah tersebut. Dia mencontohkan, Jepang dengan luas laut yang kecil memiliki 24 unit kapal selam. “Dengan pertimbangan luas wilayah, Indonesia memang harus ada menambah 39 kapal selam,” tambahnya.

TNI AL Bantah Pembelian Kapal Selam Korsel Barter dengan CN-235

TNI AL membantah tudingan pembelian kapal selam dilakukan dengan cara barter dengan pesawat CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Korea Selatan memang membeli CN-235, tapi merupakan transaksi bisnis yang terpisah dengan pembelian kapal selam tersebut.

“Itu side effect dari kedekatan hubungan yang terbangun antara Indonesia-Korsel,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksma TNI Untung Suropati di Jakarta, Jumat (23/12). Menurutnya, memang banyak manfaat yang bisa didapatkan dari terjalinnya hubungan baik dua negara.

Untung mencontohkan pengadaan alutsista untuk TNI AL telah banyak dipenuhi oleh Korsel. “Pengadaan LPD (Landing Platform Dock), KRI Suharso juga kerja sama dengan Korea,” katanya. Sekedar diketahui, Korea Selatan telah menggunakan dua skadron CN-235 sejak 1994.

Untung menambahkan, produk alat utama sistem senjata (alutsista) buatan Korsel sudah teruji handal. “Kita juga harus sadar produk buatan korsel bagus,” katanya.

Sumber: Jurnas

Tim Pembuat Kapal Selam Indonesia Berangkat Januari

ROKS Jangbogo SS-61 kapal selam kelas U-209 milik AL Korea Selatan. (Foto: ROKN)

23 Desember 2011, Jakarta (Jurnas.com): Tim Indonesia yang akan mengikuti proses pembangunan kapal selam di Korea Selatan akan berangkat Januaru mendatang. Tim yang berjumlah 50 orang itu akan mempelajari pembangunan kapal selam agar bisa mengaplikasikannya di Indonesia.

“Diperkirakan tim yang terdiri dari 50 orang itu akan berangkat Januari,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskomblik) Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin di Jakarta, Jumat (23/12).

Dia menuturkan, pemberangkatan tim tersebut dalam rangka mengikuti proses alih teknologi sesuai kesepakatan dalam kontrak pengadaan kapal selam yang telah ditandatangani antara Kemhan dan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME). Tim tersebut akan mengikuti keseluruhan proses pembangunan hingga selesai dan kapal selam siap dikirim ke Indonesia.

“Sekitar 56 bulan, hingga kapal selam selesai,”katanya.

Sebelumnya, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan pada tahap pengadaan kapal selam yang pertama, SDM Indonesia melalui PT PAL akan dikirimkan ke Korea untuk melihat langsung pembuatan kapal selam tersebut. Sebanyak 50 orang teknisi dengan masa kerja yang masih panjang akan mengikuti proses ini.

Pada pengadaan yang kedua, para teknisi ini direncanakan mulai terlibat dalam pembuatan kapal selam. Sehingga pada tahap ketiga para teknisi Indonesia sudah mampu memproduksi sendiri kapal selam.

Menurut Sjafrie, kebijakan dasar pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) harus memberi keuntungan dalam meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional salahsatunya dengan cara alih teknologi. Hartind menambahkan, pembelian kapal selam tersebut sudah sesuai dengan rencana strategis (renstra) dan blue print pertahanan untuk meningkatkan minimal essential forces.

Sumber: Jurnas

Menhan Terima Kunjungan Dirut PT. DI

23 Desember 2011, Jakarta (DMC): Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kamis (22/12), menerima kunjungan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Kedatangannya kali ini adalah untuk berkonsultasi mengenai produk-produk pesawat pesanan yang sedang dikerjakan oleh PT DI. Saat menerima Dirut PT DI Menhan Purnomo Yusgiantoro didampingi oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Mayjen TNI R Ediwan Prabowo S.IP. dan Kepala Pusat Pengadaan Laksma TNI Ir Antonius Djonie Gallaran.

Sumber: DMC

CN-235 MPA Ketiga Korean National Guard Diserahkan

CN-235 MPA TNI AU. (Foto: Dispenau)

23 Desember 2011, Bandung (ANTARA News): Korean National Guard menerima pesawat CN-235 Maritme Patrol Aircraft ketiga dari hanggar produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI), di Bandung, Jumat. Total pesanan pesawat intai maritim menengah dari Korea Selatan itu sebanyak empat unit dengan total nilai kontrak sekitar 94 juta dolar Amerika Serikat.

"Sebelum pesawat CN-235 MPA yang ketiga ini diterbangkan ke Korea Selatan, pesawat telah menjalani serangkaian pengujian sesuai prosedur yang berlaku serta telah menjalani uji penerimaan," kata Direktur Aircraft Integration PTDI, Budiman Saleh.

Korea Selatan sebetulnya memiliki sendiri industri pesawat terbang yang cukup mumpuni di kelas dunia. Namun telah beberapa kali negara itu mempercayakan keperluan pesawat terbangnya kepada PT Dirgantara Indonesia. Ini menjadi bukti keampuhan produk dalam negeri Indonesia dengan harga bersaing di tingkat internasional.

Korea Selatan sejak 1994 tercatat telah menggunakan dua skuadron pesawat CN-235 untuk memperkuat angkatan udaranya.

"Kepercayaan ini tentu harus dipelihara terus agar PTDI memperoleh kontrak-kontrak berikutnya, bukan hanya dari Pemerintah Korea Selatan, melainkan juga dari pelanggan-pelanggan lain yang memang membutuhkan pesawat sekelas CN-235," ujarnya.

Saleh menjelaskan, pesawat CN-235 MPA untuk Korean National Guard pertama dan ke dua telah diserahkan pada Mei 2011, sedangkan untuk pesawat yang keempat akan diserahkan pada kuartal pertama tahun 2012. Kontrak jual beli pesawat KCG ini ditandatangani pada Desember 2008 lalu.

Spesifikasi khusus CN-235 MPA antara lain dilengkapi instrumen radar khusus, forward looking infra red (FLIR-penjejak berbasis infra merah tinjauan bawah), ESM, instrumen identification friend or foe (IFF-pengenal wahana kawan atau musuh), navigasi taktik, sistem komputer taktis, kamera pengintai udara, dan beberapa yang lain. Dua mesin CT7-9C yang masing-masing berkekuatan 1.750 daya kuda dipasang di kedua pilon mesin di bentang sayapnya.

Secara fisik, CN-235 MPA ini berukuran lebih panjang dan memiliki struktur lebih kuat ketimbang seri sipil CN-235. Di bagian hidung di bawah jendela kokpit, terdapat tonjolan berisikan berbagai instrumen khusus itu. Struktur pesawat terbang juga diperkuat karena operasionalisasi CN-235 MPA lebih dominan di wilayah maritim yang berpotensi korosif terhadap metal penyusun pesawat terbang itu.

Secara khusus, Saleh bersyukur dan gembira bahwa restrukturisasi bisnis di lingkungan PTDI terus berjalan. Program restrukturisasi bisnis tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi perusahaan.

Melalui upaya restrukturisasi itu PTDI terus mengembangkan dan mempertahankan lini CN-235, kelompok Aircraft Services, dan kelompok Manufacturing Services.

Selain itu PTDI juga terus mencari mitra strategis untuk lini N250, NC-212, Helikopter, dan kelompok Engineering Services, sementara lini usaha pertahanan keamanan dan Advanced Technology Education Center (ATEC) diupayakan agar mampu mandiri.

Sumber: ANTARA News

PT PAL Siap Alih Teknologi Kapal Selam

23 Desember 2011, Surabaya (SINDO): PT PAL siap melaksanakan transfer of technology (ToT) pembuatan kapal selama dari Korea Selatan (Korsel).

BUMN berbasis diSurabaya itu bahkan sudah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pembuatan kapal selam sejak dua tahun lalu,saat pemerintah memprogramkan overhaulkapal selam KRI Cakra dan KRI Nanggala. “Dari hasil survei yang dilakukan beberapa calon partner atau peserta tender luar negeri jauh hari sebelum proses pengadaan kapal selam, termasuk negara asal pembuat kapal selam yang sekarang kita miliki,PT PAL telah memenuhi persyaratan teknis untuk membangun kapal selam,” ucap Direktur SDM dan Umum PT PAL Indonesia Sewoko Kartanegara kepada SINDOkemarin.

Dari persiapan yang sudah dilakukan,PT PAL hanya perlu melengkapi beberapa peralatan khusus. Dia pun berharap pemerintah dapat membantu pendanaan untuk investasi pengadaan alat.Peralatan apa yang dimaksud, Sewoko tidak mengungkapkan.Namun, alat khusus dimaksud dipastikan sangat vital dan mahal. Manajer Humas PT PAL Indonesia Bayu Witjaksono yang dihubungi terpisah juga mengatakan, pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk memproduksi kapal selam hasil kerja sama antara Kementerian Pertahanan RI dan Daewoo Ship-building and Marine Enginering (DSME).

“Kami sudah mulai menyiapkan lokasi yang akan digunakan untuk tempat produksi kapal selam itu. Kemudian, desain rancangan kapal selam juga sudah kami buat,”ujarnya. Anggota Komisi I DPR Sidarto Danusubroto mendukung proses pembelian alatalat pertahanan termasuk kapal selam harus dibarengi dengan ToT sehingga Indonesia tidak terus bergantung pada negara lain.Politikus dari PDI Perjuangan itu pun mengingatkan, selama ini komitmen dan dukungan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri seperti PT PAL masih belum tampak.Padahal, perusahaan tersebut punya kemampuan dalam memproduksi alat-alat pertahanan.

Sebelumnya Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin menuturkan, dalam kontrak itu ada ketentuan mengenai mekanisme ToT mulai dari awal hingga akhir pengadaan selesai seluruhnya.Sebagai bagian ToT, Indonesia akan mengirimkan sejumlah teknisi untuk melihat langsung proses pembuatan kapal selam. Pada pengadaan tahap kedua, para teknisi yang telah dikirim diharapkan mulai terlibat pekerjaan teknis pembuatan kapal selam. Selama proses pembuatan dua kapal selam itu pula, galangan kapal selam di Indonesia mulai dibangun. Selanjutnya pada pembuatan kapal selam ketiga sudah dapat dilakukan di Tanah Air.

Learning by Doing

PT PAL mengusulkan, dalam pengadaan tiga kapal selam dengan konsep joint productionsitu, mekanismeToT dilakukan dengan model ‘learning by doing’,yakni PT PAL terlibat mulai dari proses desain hingga produksi untuk seluruh kapal, termasuk yang diproduksi di Korsel. Model-model ToT seperti ini penting untuk diperhatikan karena sangat menentukan dalam kemampuan penyerapan teknologi. Dia kemudian menuturkan, Korsel adalah negara yang peduli mengenai masalah ini.

Menurut Sewoko,pada saat Korea Selatan/DSME melakukan ToT dengan Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) Jerman, mereka mengirim 200 orang ke Jerman untuk ToT.Sedangkan pada saat overhaulkapal selam kita di Korea Selatan, kita diminta mengirim personel terbatas untuk 10 orang dengan waktu yang pendek.

Sumber: SINDO

Satu Hercules TNI-AU segera kembali dari Amerika Serikat

22 Desember 2011, Jakarta (ANTARA News): Jumat besok (23/12), satu unit pesawat angkut berat C-130 Hercules TNI-AU akan kembali mengarungi udara Indonesia seusai menjalani pemeliharaan tingkat berat di Oklahoma, Amerika Serikat.

"Menurut rencana, besok pesawat mulai diberangkatkan ke Indonesia," kata Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI-AU, Marsekal Muda TNI Rodi Suprasojo, di Jakarta, Kamis.

Satu unit pesawat angkut berat C-130 Hercules TNI-AU menjalani pemeliharaan berat dalam Programmed Depot Maintenance di hanggar perusahaan swasta ARINC, di Oklahoma, Amerika Serikat. Program penyehatan kembali jajaran "Herky" Indonesia itu bagian dari kerja sama militer Indonesia dengan Amerika Serikat.

Satu pesawat yang menjalani pemeliharaan berat di ARINC untuk kali pertama itu, bernomor register A-1323. Perbaikan menyeluruh mulai dari inspeksi D (inspeksi berat) sampai ke berbagai sistem dan subsistem di tubuh Herkules itu cukup menyita waktu, dari rencana enam bulan selesai molor hingga satu tahun.

Suprasodjo mengemukakan, program dibiayai hibah Amerika Serikat itu bertujuan meningkatkan kemampuan dan kesiapan pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara. Kedayagunaan Herkules bagi banyak negara sudah terbukti, dia bisa dikerahkan untuk misi perang atau non perang serta kemanusiaan.

Ia menambahkan, hibah bagi pemeliharaan C-130 Hercules TNI Angkatan Udara akan dilakukan bertahap. Indonesia adalah negara pertama di luar Amerika Serikat yang mengoperasikan C-130 Hercules dan pesawat transpor berat pertama milik Indonesia itu masih ada; diparkir selamanya sebagai monumen di Markas Komando Korps Pasukan Khas TNI-AU, di Pangkalan TNI-AU Sulaeman, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"Jika satu unit ini telah selesai dan berhasil ditingkatkan kemampuannya, maka dua unit pesawat angkut berat sejenis juga akan menjalani pemeliharaan di Oklahoma," tutur Rodi.

Teknisi TNI Angkatan Udara sebenarnya telah memiliki kemampuan untuk melakukan pemeliharaan pesawat C-130 Hercules seperti Depo Pemeliharaan 30 di Pangkalan Udara Abdurahman Saleh, Malang. Hanya saja, pihak AS ingin melakukan pengecekan dan pemeliharaan secara menyeluruh dan teliti.

Sumber: ANTARA News

Sekjen Kemhan Resmikan Design Center Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X

22 Desember 2011, Bandung (DMC): Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Eris Herryanto, S.IP, M.A., meresmikan kantor Design Centre Program Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X, Kamis (22/12) di Gedung Pusat Teknologi PT. Dirgantara Indonesia, Bandung.

Peresmnian ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Sekjen Kemhan yang didampingi Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan Prof. Dr. Pos M. Hutabarat, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan Prof. Dr. Ir. Edi S Siradj, M.Sc. dan Direktur PT.Dirgantara Indonesia Budi Santoso.

Design Centre ini dibangun sebagai tempat yang berfungsi sebagai back-up dan mirroring system dalam pembangunan teknologi pesawat KF-X/IF-X. Program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X merupakan program kerjasama Goverment to Goverment (G to G) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea.

Program ini dibawah koordinasi Kementerian Pertahanan dan melibatkan TNI AU, PT.Dirgantara Indonesia, Perguruan Tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi dan BPPT. Pesawat KF-X/IF-X adalah pesawat tempur multi-role generasi 4.5 (F16++) yang dirancang untuk dioperasikan setelah tahiun 2020.

Sekjen Kemhan dalam sambutannya mengatakan, Design Center ini dibangun selain sebagai back-up kegiatan para Enginer Indonesia yang tergabung dalam Tim Enginering di CRDC Korea, juga digunakan pula untuk memberikan pengalaman kepada pada insinyur – insinyur muda Indonesia untuk dapat terlibat kemudian memahami dan juga sebagai penerus di kemudian hari.

Design Center ini dibangun dengan inventasi yang tidak sedikit, oleh karena itu diharapkan ini menjadi tempat bagi Tim KF-X/IF-X dalam mengintegrasikan kemampuan dan engineringnya baik yang ada di CRDC Korea maupun di PT. Dirgantara Indonesia, guna mendapatkan hasil yang maksimal terhadap design pesawat tempur KF-X/IF-X yang akan dibuat.

Sekjen Kemhan mengungkapkan telah mendapat laporan bahwa Insinyur – Insinyur Indonesia tidak juga kalah dengan insinyur – insinyur dari Korea. Insinyur Indonesia yang terlibat dalam pekerjaan technology development di CRDC Korea bahkan dalam beberapa sub keahlian mereka memimpin.

Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut Sekjen Kemhan menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada insinyur yang telah dikirim ke Korea Selatan dan kedepan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada kita semua didalam menjalankan program.

Sekjen kembali menegaskan bahwa program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X ini merupakan program nasional dan menjadi program kebanggaan bangsa Indonesia. Kesuksesan program ini akan menjadi kesuksesan bersama, memang sebagai ujung tombak adalah PT. Dirgantara Indonesia, namun peran dari semua pihak juga sangat diperlukan baik itu dari Kementerian Ristek, BPPT, ITB atau Universitas lain yang mendukung.

Sekjen Kemhan lebih lanjut menegaskan, kemampuan dalam pembuatan pesawat tempur mempunyai nilai yang sangat strategis, karena tidak banyak negara yang mampu membuat pesawat tempur dan pesawat tempur ini masih akan terus digunakan oleh negara – negara didalam membangun kekuatan pertahanannya.

Mengakhiri sambutannya Sekjen kembali menekankan kembali kepada Tim KF-X/IF-X untuk memaksimalkan keberadaan Design Center ini dalam mendukung Tim Enginering Indonesia di CRDC Korea dan sekaligus Tim Enginering di Indonesia yang sudah mulai dirintis pembentukannya.

Sumber: DMC

TNI-AL Siapkan Personel Tiga Kapal Selam Baru

(Foto: Kemhan)

21 Desember 2011, Jakarta (ANTARA News): Markas Besar TNI Angkatan Laut tengah mempersiapkan sejumlah personel untuk mengawaki tiga kapal selam baru yang baru saja ditandatangani kontraknya.

"Kemungkinan ada sekitar 150 personel yang akan disiapkan dan dikirim untuk belajar di Korea Selatan secara bertahap," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Untung Suropati di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan secara umum kemampuan personel kapal selam TNI Angkatan Laut tidak perlu diragukan.

"Secara umum, personel kami sudah menguasai seluk beluk kapal selam dan tidak ada keraguan untuk itu," kata Untung.

Kontrak pengadaan tiga kapal selam baru untuk TNI Angkatan Laut telah ditandatangani antara Kementerian Pertahanan Republik dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME).

Kontrak tersebut ditandatangani pihak Kemhan RI diwakili oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, sedangkan pihak DSME diwakili oleh President & CEO DSME Sang-Tae Nam, Selasa (20/12) malam.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan dalam kontrak itu ada ketentuan mengenai mekanisme alih teknologi mulai dari awal hingga akhir pengadaan selesai seluruhnya.

"Artinya dari awal pembelian proses alih teknologi itu sudah berjalan, yakni dengan mengirimkan sejumlah teknisi yang masa kerjanya masih panjang untuk melihat langsung proses pembuatan kapal selam itu," ujar Wamenhan.

"Pengadaan sumber daya manusia yang akan dikirim ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya PT PAL. Dan jumlahnya relatif besar minimal 50 orang," ujar Sjafrie.

Pada pengadaan tahap kedua, para teknisi yang telah dikirimkan tersebut diharapkan mulai terlibat dalam hal-hal teknis menyangkut pembuatan kapal selam.

"Nah disini mulai ada interaksi fisik langsung para teknisi kita dalam proses pembuatan kapal selam. Jadi, peran negara produsen sudah sekitar 50 persen diambil oleh para teknisi kita," tutur dia.

Sjafrie menambahkan selama proses pembuatan dua kapal selam itu selain menyiapkan dan mengirimkan para teknisi juga sudah dibangun pula galangannya. "Sehingga semua ini berjalan paralel," katanya.

Selanjutnya, ujar Sjafrie, pada pembuatan kapal selam ketiga sudah dapat dilakukan di Indonesia dan seluruhnya dilakukan oleh tenaga-tenaga Indonesia.

"Itu kebijakan dasar, strategi besar dalam mekanisme pengadaan alat utama sistem senjata yang ditetapkan Indonesia baik untuk pengadaan alat utama sisitem senjata berteknologi tinggi seperti kapal selam, maupun berteknologi sedang," kata Wamenhan.

Sumber: ANTARA News

KASAL Terima Penghargaan Pemerintah Rusia

Penyerahan tank amphibi BMF-3. (Foto: The Embassy of Russian Federation)

21 Desember 2011, Jakarta (TEMPO.CO): Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno menerima penghargaan The Strengthen Combat Fraternity dari pemerintah Rusia. Penghargaan yang diberikan untuk menandai hubungan bilateral Indonesia dan Rusia tersebut diserahkan Duta Besar Rusia Alexander Ivanov kepada Laksamana Soeparno di kediaman Duta Besar Rusia, Rabu, 21 Desember 2011.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga mendapatkan penghargaan ini. "Kita telah menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, Ini pertama kalinya sejak 60 tahun," kata Soeparno.

Ia mengungkapkan kerja sama dengan Rusia dilakukan, misalnya, dalam pengadaan alat sistem utama persenjataan. Seperti, pengadaan kapal patroli, pengadaan kapal selam, tank amphibi, dan rudal Yakhoun. Indonesia telah membeli 17 tank amphibi. "Nanti kita juga akan datangkan 34 lagi," ujarnya.

Menurut Soeparno, rudal Yakhoun dipilih karena memiliki kemampuan jelajah yang cukup memadai. Jangkauan sekitar 290 kilometer sebanding jarak Jakarta-Surabaya. Nantinya alutsista itu akan memperbarui persenjataan yang telah tua dan sebagai bentuk modernisasi persenjataan. "Untuk memadai dan sebanding dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia," katanya.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran 64,5 triliun untuk tiga angkatan hingga 2014. Targetnya, kekuatan angkatan Indonesia mampu menjaga wilayah kesatuan. Soal masalah wilayah terluar, Soeparno mengatakan sudah menempatkan pasukan marinir. "Kita sudah mengawaki wilayah terluar," katanya. Ia mengatakan tidak ada berita terbaru mengenai adanya pencaplokan wilayah Indonesia.

Sumber: TEMPO

Alih Teknologi Kapal Selam Korsel Perlu Dijelaskan

(Foto: DMC)

20 Desember 2011, Jakarta (Jurnas): Alih teknologi pembuatan kapal selam tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Ini juga berlaku dalam proses pembelian tiga kapal selam Korea Selatan oleh Indonesia. Kedua negara sepakat, dua kapal selam akan dibuat di Korea Selatan, sisanya dibuat di Indonesia.

“Agak terlalu utopis kalau mengharapkan dengan dua kali membuat kapal selam, yang ketiga bisa langsung dibuat sendiri,” kata pengamat militer Center for Strategic and International Studies (CSIS) Alexandra Retno Wulan dihubungi di Jakarta, Selasa (20/12).

Dalam kunjungannya ke PT Pindad dan PT DI hari ini, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin diberitakan memberi kepastian adanya transfer of technology dalam pembuatan kapal selam yang dikerjakan kedua negara. Pada tahap pengadaan kapal selam yang pertama, 50 teknisi Indonesia melalui PT PAL akan dikirimkan ke Korea untuk melihat langsung proses pembuatan.

Pada pengadaan kedua, para teknisi mulai terlibat pembuatan kapal selam. Sehingga pada tahap ketiga para teknisi Indonesia sudah mampu memproduksi sendiri kapal selam. Menurut Alexandra, ada kemungkinan yang tak disebutkan dalam kerja sama itu.

Pengadaan kapal selam untuk TNI AL ini sebelum diputuskan dilakukan dengan Korea Selatan, dijajaki oleh beberapa negara yang ingin menjalin kerjasama dengan Indonesia. Jerman (U-209), Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis (Scorpene).

DPR Apresiasi Alih Teknologi Pengadaan Kapal Selam

Anggota Komisi I DPR RI Susaningtyas Kertopati menyambut baik kerja sama pembuatan kapal selam Indonesia- Korea Selatan yang dilakukan dengan cara alih teknologi. Menurutnya, hal ini penting perkembangan industri pertahanan dalam negeri dan patut diberi dukungan.

“Komitmen tersebut harus kita dukung bersama. Ini memang komitmen bersama antara pemerintah dan DPR,”kata Susaningtyas dihubungi di Jakarta, Selasa (20/12).

Dalam kunjungannya ke PT Pindad dan PT DI hari ini, Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin diberitakan memberi kepastian adanya transfer of technology dalam pembuatan kapal selam yang dikerjakan kedua negara. Pada tahap pengadaan kapal selam yang pertama, SDM Indonesia melalui PT PAL akan dikirimkan ke Korea untuk melihat langsung pembuatan kapal selam tersebut. Sebanyak 50 orang teknisi dengan masa kerja yang masih panjang akan mengikuti proses ini.

Pada pengadaan yang kedua, para teknisi ini direncanakan mulai terlibat dalam pembuatan kapal selam. Sehingga pada tahap ketiga para teknisi Indonesia sudah mampu memproduksi sendiri kapal selam. Menurut Sjafrie, kebijakan dasar pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) harus memberi keuntungan dalam meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional salah satunya dengan cara alih teknologi.

Menurut Susaningtyas, hal ini menunjukkan kinerja bagus dari pemerintah dalam menyiapkan sistem pertahanan dalam negeri. Apalagi menyangkut rencana strategis dan kekuatan pokok minimal (minimum essential force/MEF). “Terlebih Angkatan Laut memiliki fungsi yang penting dalam keamanan laut. Maka alutsista yang digunakan jangan sampai berkualitas abal-abal,” ujarnya.

Sumber: Jurnas

Kemhan RI - DSME Korea Selatan Tandatangani Kontrak Pengadaan Kapal Selam

21 Desember 2011, Jakarta (DMC): Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah menandatangani kontrak pengadaan tiga unit kapal selam dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME). Kontrak tersebut ditandatangani kedua belah pihak yang dalam hal ini pihak Kemhan RI diwakili oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, sedangkan pihak DSME diwakili oleh President & CEO DSME Sang-Tae Nam, Selasa Malam (20/12) di kantor Kemhan RI, Jakarta.

Hadir menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Young Sun Kim, Atase Pertahanan Korea Selatan di Jakarta Kolonel Moo Dae Cheol, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes TNI Angkatan Laut.

Pengadaan tiga unit kapal selam baru ini untuk melengkapi armada tempur TNI Angkatan Laut. Dengan kehadiran tiga kapal selam baru ini, diharapkan daya tempur dan daya tangkal TNI Angkatan Laut semakin kuat.

Sebelumnya, untuk pengadaan kapal selam TNI AL ada beberapa negara yang menjadi pilihan seperti Jerman (U-209), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis (Scorpen). Setelah melalui tender dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional serta anggaran yang ada, akhirnya diputuskan pengadaan dilakukan dari Korea Selatan.

Kabaranahan Kemhan RI dalam sambutannya mengatakan, pembahasan atas penyiapan kontrak kapal selam ini merupakan hal yang cukup rumit. Namun demikian kedua belah pihak bersama - sama telah bekerja keras dapat mewujudkannya dan diharapkan nantinya dapat berkelanjutan secara baik.

Lebih lanjut Kabaranahan Kemhan RI mengatakan, dengan penandatanganan kontrak ini masih ada hal – hal yang perlu dibahas lebih lanjut oleh kedua belah pihak yaitu tentang Transfer of Technology (ToT) yang diharapkan dapat segera dituntaskan dan nantinya dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Mengakhiri sambutannya, Kabaranahan Kemhan RI berharap penandatanganan kontrak ini menjadi momen yang bersejarah bagi Pemerintah Indonesia khususnya Kemhan RI, DSME maupun bagi Pemerintah Korea Selatan.

Sementara itu, President & CEO DSME Sang-Tae Nam, mengatakan, kontrak pembangunan kapal selam ini diyakininya akan memberikan kontribusi dalam memperkuat dan meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara.

Sebelum kontrak pengadaan kapal selam ini, dijelaskan bahwa DSME telah menandatangani dua kontrak terpisah untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan kapal selam milik Indonesia yaitu KRI Cakra dan KRI Nanggala.

Untuk kapal selam yang pertama yaitu KRI Cakra telah diserahkan kembali ke Indonesia pada April 2006. Sedangkan kapal selam kedua, KRI Nanggala sudah selesai perbaikannya dan sekarang sedang dalam percobaan, dijadwalkan pada Januari 2012 akan serahkan kembali kepada Indonesia.

Sedangkan dalam kontrak yang baru ini, DSME President & CEO DSME menjelaskan DSME akan membangun tiga Kapal selam DSME209 Kelas Diesel-Electric pesanan Kemhan RI. Dari ketiga kapal selam ini, kapal selam pertama dan kedua akan dibangun di Korea dengan melibatkan perusahaan galangan kapal Indonesia yaitu PT.PAL di Surabaya. Sedangkan untuk kapal selam ketiga nantinya akan diproduksi di PT. PAL.

Lebih lanjut President & CEO DSME Sang-Tae Nam berharap, proyek kerjasama ini akan meningkatkan kerjasama kedua negara, tidak hanya untuk industri pertahanan tetapi juga untuk pembuatan kapal dan industri lepas pantai melalui upaya bersama dari perusahaan galangan kapal Indonesia dan DSME.

Menurutnya, pembuatan kapal dan industri lepas pantai memiliki efek yang besar untuk industri terkait, menciptakan lapangan pekerjaan dan mempromosikan pembangunan seimbang sektor manufaktur secara keseluruhan. “Saya berharap kerja sama ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan industri perkapalan kedua negara”, tambahnya.

Dijelaskan bahwa DSME memiliki track record yang kuat dari operasi proyek - proyek kerjasama dengan galangan kapal luar negeri. Sekitar 20 tahun yang lalu, DSME mendapatkan Transfers of Technology dari Jerman dan telah berhasil membangun delapan kapal selam untuk Angkatan Laut Republik Korea Selatan. Dengan pengalaman ini, pihaknya yakin ini akan sangat membantu DSME dalam bekerjasama dengan baik dengan PT. PAL.

Sumber: DMC

Kapal Perang Jenis Trimaran Akan Memperkuat TNI AL

20 Desember 2011, Banyuwangi (ANTARA News): Indonesia segera memiliki satu kapal perang canggih berpeluru kendali "Trimaran" yang merupakan produk dalam negeri.

"Kapal ini terbuat dari serat karbon, dengan kecepatan 35 knot dan dipersenjatai peluru kendali yang memiliki jarak tembak 120 kilometer," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai meninjau industri kapal dalam negeri PT Lundin Industry Invest di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa.

Ia mengatakan, dalam lima bulan mendatang kapal perang canggih yang merupakan prototipe itu langsung bisa dioperasionalkan memperkuat jajaran armada tempur TNI Angkatan Laut.

"TNI Angkatan Laut memesan empat unit kapal, dan dalam lima bulan mendatang sudah jadi satu kapal perang `Trimaran`, sedangkan tiga unit lainnya akan segera dibangun secara bertahap hingga 2014," kata Sjafrie menambahkan.

Satu unit kapal "Trimaran" dihargai sekitar Rp114 miliar yang diambil dari APBN 2011.

"Jika proyek pengadaan ini berhasil maka ini merupakan sejarah bagi Indonesia karena telah berhasil membuat kapal perang dengan komposit serat karbon, dan ini akan dipatenkan dan diekspor ke luar negeri," kata Sjafrie.

Direktur PT Lundin Industry Invest, John Lundin, mengatakan pihaknya telah melakukan ujicoba terhadap kapal dengan panjang sekitar 62,52meter tersebut.

"Ini merupakan kapal `Trimaran` pertama yang dibuat dari serat karbon. Amerika pernah membuat kapal sejenis dengan panjang 120 meter namun dari bahan alumunium atau baja.

Komposit serat karbon juga telah digunakan untuk pembuatan pesawat airbus Boeing-777 dan mobil formula 1. Ketahanannya 20 kali lebih kuat dibandingkan baja.

Kapal cepat berpeluru kendali itu memiliki panjang keseluruhan 62,53 meter, panjang "water line", 50,77 meter panjang "water draft" 1,17 meter, bobot mati 53,1 GT, kecepatan maksimum 30 knot, kecepatan jelajah 16 knot, dengan mesin utama 4X marine engines MAN nominal 1.800 PK.

Sumber: ANTARA News

UNIFIL Uji Kelayakan Pengemudi Mobil Jammer Indobatt

(Foto: Unifil)

21 Desember 2011, Jakarta (ANTARA News): Tim penguji pengemudi mobil Jammer dari United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) melaksanakan uji kelayakan bagi 10 calon pengemudi mobil Jammer personel Satgas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-F/UNIFIL.

Keterangan pers dari Mabes TNI, di Jakarta, Rabu, menyebutkan, uji kelayakan para pengemudi itu dalam rangka kesiapan operasional mobil pengacak sinyal yang akan digunakan Indobatt dalam melaksanakan suatu operasi. Pelaksanaan ujian itu dilaksanakan di sekitar lapangan Soekarno, Markas Indobatt, Adshit Al Qusair, Lebanon Selatan, Selasa (20/12).

Tim penguji dari UNIFIL berjumlah dua orang, yaitu Johan Clinton berasal dari Karibia dan George Kaymasiah dari Lebanon.

Pelaksanaan pengujian diawali dari penjelasan singkat tentang teori operasional mobil, dilanjutkan dengan tes pengetahuan mesin, tes tata cara perawatan mobil, tes tata cara pelaporan apabila saat digunakan terjadi gangguan dan yang terakhir tes mengemudi.

Kesepuluh personel Kontingen Garuda yang mengikuti tes ini dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan surat ijin mengemudi khusus mobil Jammer dari UNIFIL.

Mobil Jammer yang digunakan Indobatt merupakan produksi Spanyol, mempunyai kemampuan untuk mengacak sinyal ataupun frekuensi radio yang tergolong canggih, sehingga dapat membantu tugas-tugas Batalyon Mekanis XXIII-F/UNIFIL dalam melaksanakan suatu pergerakan atau tugas operasi selanjutnya dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan.

Perwira kordinator uji kelayakan supir, Mayor Kavaleri Budi Medina, mengatakan, kesepuluh supir yang lulus ini selanjutnya akan mengawaki lima mobil Jammer yang dimiliki Indobatt.

"Untuk penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan tugas dan atas perintah Komandan Satgas," ujarnya.

Sumber: ANTARA News

Indonesia-Korsel Bahas Alih Teknologi Kapal Selam

ROKS Chang Bogo (SS-61). (Foto: US Navy)

20 Desember 2011, Bandung (ANTARA News): Indonesia dan Korea Selatan masih membahas mekanisme alih teknologi dalam pengadaan tiga kapal selam baru untuk TNI Angkatan Laut.

"Proses pengadaan kapal selam kini telah selesai pada tahap penentuan produsen dan kontrak," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam kunjungan kerja ke PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia, di Bandung, Selasa.

Wakil Menhan Sjafrie menambahkan dalam kontrak itu ada ketentuan mengenai mekanisme alih teknologi mulai dari awal hingga akhir pengadaan selesai seluruhnya.

"Artinya dari awal pembelian proses alih teknologi itu sudah berjalan, yakni dengan mengirimkan sejumlah teknisi yang masa kerjanya masih panjang untuk melihat langsung proses pembuatan kapal selam itu," ujar Wamenhan.

"Pengadaan sumber daya manusia yang akan dikirim ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya PT PAL. Dan jumlahnya relatif besar minimal 50 orang," ujar Sjafrie.

Pada pengadaan tahap kedua, para teknisi yang telah dikirimkan tersebut diharapkan mulai terlibat dalam hal-hal teknis menyangkut pembuatan kapal selam.

"Nah, disini mulai ada interaksi fisik langsung para teknisi kita dalam proses pembuatan kapal selam. Jadi, peran negara produsen sudah sekitar 50 persen diambil oleh para teknisi kita," tutur dia.

Sjafrie menambahkan selama proses pembuatan dua kapal selam itu selain menyiapkan dan mengirimkan para teknisi juga sudah dibangun pula galangannya.

"Sehingga semua ini berjalan paralel," katanya.

Selanjutnya, ujar Sjafrie, pada pembuatan kapal selam ketiga sudah dapat dilakukan di Indonesia dan seluruhnya dilakukan oleh tenaga-tenaga Indonesia.

"Itu kebijakan dasar, strategi besar dalam mekanisme pengadaan alat utama sistem senjata yang ditetapkan Indonesia baik untuk pengadaan alat utama sistem senjata berteknologi tinggi seperti kapal selam, maupun berteknologi sedang," kata Wamenhan.

Proses pengadaan tiga kapal selam tersebut diadakan dari Korea Selatan. Sebelumnya untuk pengadaan kapal selam TNI AL ada beberapa negara yang menjadi pilihan seperti Jerman (U-209), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis (Scorpen).

Setelah melalui tender dan disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional serta anggaran yang ada, akhirnya diputuskan pengadaan dilakukan dari Korea Selatan.

Sumber: ANTARA News

PT DI optimistis menatap 2012

PT DI dan Airbus Military akan membangun bersama C295 untuk TNI AU. (Foto: Airbus Military)

20 Desember 2011, Bandung (bisnis-jabar.com): PT Dirgantara Indonesia optimistis bisnis perusahaan pada 2012 semakin kompetitif menyusul pemutihan utang perusahaan kepada negara serta adanya penyertaan modal baru.

Sonny Saleh Ibrahim, Asisten Direktur Utama Bidang Sistem Jaminan Mutu PT Dirgantara Indonesia (PTDI), mengatakan dengan pemutihan serta penyertaan modal baru tersebut akan membuat perusahaan semakin leluasa untuk menggarap berbagai peluang bisnis.

“Hal itu tentunya membuat neraca keuangan perusahaan menjadi sehat sehingga kita dapat meminjam kredit lagi ke bank,” katanya hari ini.

Selama ini, perbankan tidak mau mengucurkan kredit kepada perusahaan akibat ekuitas perusahaan yang negatif. Hal itu berdampak pada sulitnya perusahaan untuk menggarap berbagai peluang bisnis. Dengan penyehatan ekuitas tersebut sudah ada beberapa bank yang siap menopang usaha PTDI.

“Seperti Bank BRI dan BNI. Sekarang sudah seperti saudara lagi,” katanya. Seperti diketahui pemerintah dan DPR menyetujui pemutihan utang perusahaan dan memberikan penyertaan modal sekitar Rp2,4 triliun pada 2012, untuk menopang usaha industri strategis milik negara tersebut.

Sumber: Bisnis Jabar

Satrol Koarmatim Mantapkan Pasukan Anti Teror

19 Desember 2011, Surabaya (Dispenarmatim): Satuan Kapal Patroli (Satrol) Koarmatim semakin memantapkan kemampuan pasukan Penanggulangan teror (Gultor) yang dimiliki, seperti diketahui Satrol Koarmatim sama seperti Satuan –Satuan yang ada di Koarmatim memiliki pasukan khusus untuk menanggulangi aksiterorisme. 3 tim pasukan itu kini mengikuti latihan pemantapan di Koarmatim. Senin (19/12).

Tim yang terdiri dari 7 orang setiap timnya itu kini sedang mengikuti pemantapan olah senjata. Pasukan inti kapal patroli ini dilatih oleh Pasukan Katak Koarmatim serta beberapa pelatih lainnya diambilkan dari Komando Latihan Armada Koarmatim (Kolatarmatim) para pelatih ini merupakan hasil didikan pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat (US Navy Seal).

Latihan Prmantapan Ini akan berlangsung selama 5 hari dimulai dari hari ini 19 Desember sampai dengan 23 Desember 2011 dan akan berlatih dengan serius di sekitar Pangkalan TNI Angkatan Laut terbesar di Indonesia ini.

Materi yang diberikan bagi ketiga tim untuk hari ini masih meliputi olah kemahiran menembak dengan senjata laras panjang maupun laras pendek. Laras panjang menggunakan senjata serbu AK 47 buatan Rusia yang terkenal handal dan tahan dalam segala situasi itu dipergunakan tim Gultor ini untuk latihan menembak dengan sikap tiarap, jongkok dan berdiri. Sedangkan senjata laras pendek untuk hari ini menggunakan senjata pistol.

Latihan pemantapan yang dikembangkan oleh Satrol Koarmatim adalah untuk meningkatkan dan menambah profesionalisme prajurit khususnya pasukan anti teror yang ditempatkan disetiap kapal perang di jajaran TNI Angkatan Laut.

Sumber: Dispenarmatim

Helikoper TNI AL Diperkuat Senapan Mesin Kaliber 7,62 mm

20 Desember 2011, Pasuruan (Dispenarmatim): Peralatan tempur milik TNI AL makin diperkuat persenjataannya, khususnya unsur kekuatan Pesawat Udara (Pesud) TNI AL yang dipasangi dengan Senapan Mesin kaliber 7,62 mm buatan PT. Pindad. Senapan Mesin tipe MAG-58M dipasang pada Heli Bolkow-105 milik Skuadron 400 Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) Juanda Surabaya. Peralatan tempur itu sedang di uji kemampuannya dalam uji coba penembakan bertempat di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AL Grati, Pasuruan Senin (19/12).

Penembakan senapan mesin jenis Door Gun Post (DGP) tipe MAG-58M melalui Helikopter BO-105 disaksikan langsung oleh Sekertaris Dinas Kelaikan Material Angkatan Laut (Sekdismatal) Kolonel Laut (T) Dwi Yuniarso. Kegiatan itu dihadiri juga oleh tim teknis dari PT. Pindad serta perwakilan dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) selaku pembuat rancang bangun Helikopter BO-105. Uji coba itu merupakan pertama kalinya dilaksanakan oleh jajaran TNI AL pada unsur kekuatan udara jenis Helikopter kawal (Escort) BO-105 yang berada di Skuadron-400 Puspenerbal Juanda Surabaya.

Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan akurasi senjata tersebut saat ditembakkan dari udara, telah dibentuk tim Pelaksana uji coba penembakan dengan Helikopter BO-105 Escort di Puslatpur TNI AL Grati Pasuruan Jawa Timur. Tim tersebut dipimpin oleh Kolonel Laut (P) Imam Musani yang sehari-hari menjabat sebagai Direktorat Perencanaan dan Pengembangan (Direnbang) Puspenerbal Juanda.

Uji coba penembakan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu penembakan percobaan ketika heli masih berada dilandasan (Ground), penembakan saat Heli di udara (Hover) dan penembakan pada ketikaHeli terbang melintasi target (Flying). Jarak penembakan dari Heli ke sasaran kurang lebih sejauh 600 meter dengan ketinggian 300 sampai dengan 350 fit diatas permukaan tanah menggunakan amunisi kaliber 7,62mm.

Kemampuan taktis yang dimiliki Helikopter BO-105 Escort diantaranya adalah mampu melakukan mobilisasi yang tinggi khususnya faktor kecepatan dan pendadakan, memiliki tenaga pendorong yang relatif besar dan kemampuan manufer yang sangat lincah. Dapat mendarat di semua jenis Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang memiliki landasan helikopter (Helideck) serta mampu terbang rendah mengikuti bentuk permukaan daratan dan dapat menghindari deteksi radar musuh.



Mobilitas helikopter ini cukup singkat dalam kesiapan terbang, misalnya untuk siap tinggal landas (Take Off) di darat hanya membutuhkan waktu kira-kira 15 menit sedangkan di laut Take Off melalui (Helideck KRI) membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Keunggulan lain yang dimiliki Helikopter BO-105 yaitu dapat terbang dengan kecepatan maksimum 80 knot dengan kecepatan jelajah 70 knot.

Helikopter NBO-105 Escort merupakan helikopter kawal pada pelaksanaan operasi pendaratan Pasukan Pendarat (Pasrat) lintas helikopter dalam operasi amfibi dan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC TNI). Hal ini sangat dimungkinkan, mengingat keunggulan dalam rancang bangun, efektifitas dan kecepatan bermanuver serta memiliki kemudahan untuk memasang dan melepas peralatan persenjataan sesuai tugas yang diemban.

Selanjutnya dari hasil uji coba ini, akan dilaksanakan evaluasi guna lebih menyempurnakan di seluruh aspek, sehingga dari periode waktu yang sudah ditentukan akan memiliki tingkat kesiapan yang handal pada medan operasi. “Rencananya senapan mesin MAG-58M akan dipasang di empat helikopter TNI AL sejenis NBO-105”, kata Direnbang Puspenerbal.

Sumber: Dispenarmatim

Wamenhan: Indonesia Tidak Khawatir Parlemen Belanda Menolak Jual Leopard

Leopard 2 AD Jerman. (Foto: KMW)

20 Desember 2011, Jakarta (Jurnas.com): Indonesia tidak khawatir jika parlemen Belanda menolak penjualan main battle tank "Leoprad 2A6" sekitar 100 unit kepada Indonesia. Sebab, Kementerian Pertahanan RI masih memiliki alternatif membeli alat utama sistem senjata dengan spesifikasi teknik dan operasional sama. "Hingga kini belum ada penolakan secara resmi dari parlemen Belanda terkait pembelian tank tersebut," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, di sela-sela kunjungannya ke PT Pindad di Bandung, Selasa.

Tank yang ingin dibeli itu bekas Angkatan Darat Kerajaan Belanda yang sesungguhnya tidak pernah dipakai dalam misi perang sesungguhnya pun hanya sekali dua kali untuk berlatih di hutan Eropa Barat. Rencananya, mereka melepas 150 Tank Leopard 2A6, buatan 2003.

Parlemen Belanda disinyalir menolak rencana pembelian itu dikaitkan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia. "Kami tidak khawatir. Kami ada uang untuk membeli, bukan hibah kok dan kami sudah memiliki alternatif jika memang ada penolakan," kata Sjafrie.

Ia menambahkan, alternatif dapat dilakukan melalui pembelian ke Asia atau Afrika. Terkait kemungkinan penolakan tersebut, KSAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo telah menerima utusan Pemerintah Belanda. "Rencananya, utusan tersebut juga akan melakukan pembicaraan dengan Kementerian Pertahanan RI. Kami akan menjelaskan maksud dan tujuan pembelian itu," ujar Sjafrie.

Namun ia yakin pembelian tank Leopard bakal tidak ada masalah. Tahun depan Kemhan menargetkan pembelian 100 Tank Leopard seharga Rp14 triliun.

Sumber: Jurnas

Wamenhan: Produsen Alutsista Daerah Harus Maju

Sejumlah prajurit TNI melakukan perbaikan kendaraan tempur tank, di Markas Batalyon Kavaleri-2/Tank, di Ambarawa, Jateng, Senin (19/12). Untuk melakukan perbaikan dan penggantian komponen pada tank jenis AMX-13 buatan Prancis yang dirakit antara tahun 1958 hingga 1960 itu terpaksa dilakukan dengan cara merekayasa komponen karena sudah tidak tersedianya suku cadang. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/nz/11)

20 Desember 2011, Bandung (ANTARA Jawa Barat): Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan produsen alat utama sistem senjata di daerah harus maju untuk mendukung modernisasi peralatan militer.

"Harus 'Ok' (maju)...," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie menjawab ANTARA saat tiba di Apron PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke beberapa produsen alat utama sistem senjata di daerah, di Bandung, Selasa.

Sjafrie Sjamsoeddin menambahkan sudah saatnya produsen alat utama sistem senjata di daerah untuk diberdayakan lebih maju dalam mendukung modernisasi peralatan militer.

Kunjungan kerja ke beberapa produsen alat utama sistem senjata daerah diawali dengan peninjauan ke PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia di Bandung.

Kunjungan ke kedua Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan itu, dimaksudkan untuk melihat perkembangan pembuatan kendaraan taktis dan pesawat angkut.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan ke PT Lundin Banyuwangi untuk memonitor akselerasi proses produksi kapal "combattan" dan "non combattan".

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Hartind Asrin mengatakan peninjauan ke beberapa produsen alat utama sistem senjata daerah bertujuan memantau percepatan pengadaan sekaligus sebagai bentuk pengawasan terhadap kualitas produk alat utama sistem senjata yang dihasilkan.

"Apalagi, Kementerian Pertahanan tengah mengawasi pengelolaan manajemen keuangan modernisasi persenjataan militer TNI, sehingga kualitasnya bisa terjamin," ujar Hartind Asrin menambahkan.

Tak hanya itu, peninjauan juga dimaksudkan untuk mempercepat atau mengakselerasi produksi alat utama sistem senjata TNI, sehingga pada Agustus 2014 seluruh pengadaan segala jenis peralatan militer dapat dipastikan terpenuhi, kata Hartind.

Sumber: ANTARA Jawa Barat

Tugas Pemeliharaan Perdamaian Dunia Penting Bagi Indonesia

Sebuah helikopter memuntahkan bahan peledak untuk menghalau para perusuh saat demonstrasi Blue Line disela-sela peresmian Faslitas Latihan dan Pendidikan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Desa Sukahati, Citeureup, Bogor, Jabar, Senin (19/12). PMPP yang beriri di atas tanah seluas 240 hektare tersebut merupakan salah satu fasilitas pendidikan misi perdamaian dan keamanan terbesar di Asia Tenggara digunakan untuk latihan bagi prajurit TNI yang akan bertugas menjadi pasukan perdamaian PBB. (Foto: ANTARA/Jafkhairi/Koz/nz/11)

19 Desember 2011, Sentul, Bogor (Presiden RI): Tugas pemeliharaan perdamaian dunia penting bagi bangsa Indonesia. "Tugas ini penting karena konstitusi kita mengamanahkan agar kita ikut melaksanakan ketertiban dunia, world order, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya saat meresmikan Fasdiklat Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) di Bukit Merah Putih, Citereup, Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (19/12) pagi.

Menurut Presiden SBY, situasi keamanan dan perdamaian dunia hingga saat ini belum pernah baik, sehingga pemeliharaan perdamaian internasional adalah tugas yang akan terus dilakukan Indonesia sampai dunia betul-betul aman dan damai sesuai dengan Piagam PBB. "Kita ingin membekali dan meningkatkan kemampuan dan pengalaman TNI, dan dalam batas tertentu Polri, untuk tugas-tugas pemeliharaan perdamaian ini," ujar SBY.

Menjawab pertanyaan mengapa Indonesia harus memiliki pusat pemeliharaan perdamaian, Presiden SBY menjelaskan karena intensitas, partisipasi, dan kontribusi Indonesia dalam berbagai tugas-tugas pemeliharaan perdamaian itu sangat tinggi. "Indonesia adalah negara yang sangat aktif untuk berkonstribusi pada misi pemeliharan perdamaian dunia," Presiden SBY menerangkan.

"Dunia juga menilai bahwa kontingen Indonesia di manapun mereka mengemban tugas memiliki prestasi yang baik. Tentu saja penilaian ini wajib kita pertahankan dan bahkan terus kita tingkatkan," jelasnya.

Presiden mencontohkan ketika kontingen Indonesia mengemban misi perdamaian di bekas negara Yugoslavia. "Indonesia mendapatkan penghargaan yang tinggi karena disiplin kita, can do spirit kita, kinerja kita, bahkan hubungan peace keepers Indonesia dengan masyarakat lokal. Kita dinilai sebagai good guys," SBY menambahkan.

Namun Indonesia kehilangan beberapa kesempatan baik untuk meningkatkan perannya dalam misi-misi ini, misalnya dalam jumlah perwira yang memimpin. "Jumlah perwira-perwira Indonesia yang menjadi leaders tidak terlalu banyak karena hambatan bahasa dan pengetahuan tentang peace keeping mission itu sendiri," kata Presiden.

Kesempatan lain yang terlewatkan adalah ketika Indonesia diberi kesempatan untuk menambah 1 batalyon mekanis untuk kekuatan misi perdamaian di Bosnia dan menempatkan seorang jenderal bintang dua untuk menjadi force commander atau komandan pasukan. "Ternyata kita tidak siap," ujar SBY.

Oleh karena itu Presiden SBY sudah memikirkan untuk membangun sebuah pusat pelatihan dan pendidikan pasukan pemelihara perdamaian bersama dengan perwira TNI lainnya sejak ia selesai bertugas di Bosnia tahun 1996. "Karena pertimbangan tertentu, sayang sekali waktu itu belum bisa dibangun, dan alhamdulillah sekaranglah bisa kita wujudkan," SBY menjelaskan.

Sumber: Presiden RI

Kilas Balik 2011: Kemhan Berhasil Wujudkan Kekuatan Pertahanan Negara

Pesawat angkut militer C-295 dapat diterbangkan dari lapangan udara dengan panjang landasan 670 meter dan tidak beraspal. Pemerintah Indonesia telah memesan C-295 untuk memperkuat skuadron angkut TNI AU. Pesawat akan diproduksi bersama Airbus Military dan PT DI. (Foto: Airbus Military)

20 Desember 2011, Jakarta (Suara Karya): Soal pertahanan negara berorientasi pada kewibawaan di dunia internasional, maka, membahas serta menelisik seluruh sektor. Misalnya, ekonomi, budaya,hukum, politik, keamanan dan kesejahteraan rakyat.

Namun, apabila spesifikasi pembahasan pertahanan negara pada mempertahankan kedaulatan, tentunya, menelisik kekuatan militer dan alutsista (TNI) serta komponen pendukungnya (Industri Pertahanan/IP). Militer dan alutsista sebagai komponen utama untuk menghadapi intervensi asing, dalam bentuk doktrin maupun aresi militer.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) punya tugas dan tanggungjawab merumuskan, menetapkan dan melaksanakanan kebijakan bidang pertahanan. Kebijakan Kemhan pada 2011, relatif sukses dan patut diapresiasi seluruh masyarakat. Pasalnya, perumusan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang untuk mendukung kekuatan pertahanan negara berhasil ditetapkan Kemhan dengan baik.

Pada Juni 2011, sebanyak 19 bidang kerja sama pertahanan antara Kemhan dan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) dan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) ditandatangani dalam kerangka percepatan revitalisasi industri pertahanan nasional.

Penandatanganan 19 nota kesepahaman bidang pertahanan antara kementerian pertahanan, industri pertahanan dan industri pendukung pertahanan itu disaksikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menristek Suhana Suryapranata, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Asisten Perencanaan Kapolri Irjen Pol Pujianto di Jakarta.

Selain itu, instansi yang ikut menandatangani MoU itu, diantaranya, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Pindad, PT PAL, PT Krakatau Steel, PT Inti, PT Indo Tech, PT LEN dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kemhan berhasil menyatukan hati dan pikiran BUMNIP dan BUMBIS, serta instansi swasta dan pemerintah untuk melakukan kerja sama membangun industri pertahanan, sekaligus menguatkan pertahanan negara.

Namun demikian, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi menelisik, kebijakan Kemhan itu belum sepenuhnya didukung maupun diimplementasikan instansi pemerintah yang lain, termasuk TNI.

Salah satu contoh nyata, pengadaan alutsista TNI serta armada patroli instansi keamanan dalam negeri masih didatangkan dari luar negeri. Ketertarikan terhadap produksi industri pertahanan dalam negeri lebih kecil dibandingkan ketertarikan terhadap produksi industri pertahanan luar negeri.

"Tak senada antara kebijakan dan implementasi. Pada satu sisi membangkitkan revitalisasi industri pertahanan. Sedangkan, satu sisi lain masih ketergantungan dengan prodduksi luar," ujar dia. Alasan instansi pemerintah maupun lembaga pertahanan memesan produksi asing, karena industri dalam negeri belum mampu memproduksi alutsista atau armada yang dibutuhkan.

Dia memberi contoh kecil, seperti rencana retrofit 24 unit pesawat tempur jenis F-16 hasil hibah Amerika Serikat (AS) dan pengadaan kelengkapan tempur pesawat Sukhoi yang dibeli Indonesia dari Rusia. PT DI, sebagai industri pertahanan udara yang memiliki kemampuan untuk meretrofit maupun melengkapi alutsista Sukhoi, sama sekali belum diberi kesempatan untuk terlibat.

Dia mengakui, niat Kemhan untuk membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri serta membangun militer yang tanguh dan kuat patut diapresiasi.

Pengamat militer dan pertahanan dari Universitas Indonesia (UI), Andi Widjajanto meminta Indonesia melalui Kemhan, agar agresif dalam menciptakan Kolaborasi Industri Pertahanan ASEAN dengan tidak membiarkan negara tetangga mendominasi membuat perencanaan proposal. "Indonesia harus melakukan konsorsium dalam perencanaan kawasan industri pertahanan sehingga tidak didominasi, diantaranya Malaysia," kata dia.

Menurut dia, Indonesia dapat mengusulkan untuk memproduksi pesawat angkut dengan Airbus yang telah berjalan atau memproduksi peluncur rudal yang telah dikembangan oleh PT Pindad dan Perusahaan Belgia yang telah melakukan MoU.

Menteri Pertahanan yang juga Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Purnomo Yusgiantoro mengatakan, penandatanganan kerja sama tersebut merupakan komitmen pemerintah bersama BUMNIP dan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis untuk mempercepat pemberdayaan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

"Kerja sama itu juga merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MPE3I) bidang pertahanan," katanya.

Paling dinantikan masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kemhan melaukan kerja sama dengan Korea Selatan untuk membangun pesawat tempur super canggih, Korean Fighter X-periment (KFX) atau Indonesia Fighter X-Perimient (IFX) serta pembangunan kapal perang laut, yakni kapal tempur Perusak Kawal Rudal (PKR) jenis Sigma 10514 di PT PAL, dermaga Ujung, Surabaya. PKR merupakan tempur terbesar dan pertama di Indonesia dan kini sedang dalam tahap perampungan.

"Ini adalah salah satu langkah konkret dalam kerjasama dengan Korsel dalam pengadaan pesawat tempur bersama untuk segera diwujudkan pada masa ke depannya," jelas Purnomo.

Pemerintah Indonesia telah meminta PT PAL untuk mempercepat penyelesaian pembuatan kapal tempur yang lebih canggih dibanding kapal tempur milik Malaysia dan Singapura itu. Kapal PKR memiliki panjang 105 meter, berat 2400 ton, dilengkapi avionik-elektronik yang bisa digunakan untuk berbagai misi operasi peperangan, seperti elektronika, peperangan anti-udara, peperangan anti-kapal selam, peperangan anti-kapal permukaan dan bantuan tembakan kapal.

Kapal perang laut yang menelan biaya 220 juta US dolar dari APBN tersebut juga memiliki radar pendeteksi kapal selam dan pesawat udara. Tak hanya itu, Kapal tersebut juga memiliki persenjataan meriam kaliber 76-100 mm, dan kaliber 20-30 mm dan peluncur rudal ke udara serta senjata terpedo.

Kesejahteraan Personil

Dibalik kesuksesan melahirkan kebijakan pembangunan industri pertahanan, Kemhan relatif berhasil merumuskan kebijakan berorientasi pada perbaikan kesejahteraan prajurit TNI dan pegawai negeri sipil Kemhan.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohammad Syahfan Badri Sampurno mengungkapkan, DPR mendukung nilai anggaran Kemhan/TNI sebesar Rp 7,6 triliun untuk remunerasi atau tunjangan kinerja di lingkungan Kemhan/TNI. Remunerisasi itu membuka pintu untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan kesejahteraan anggota TNI dan pegawai Kemhan.

"Saya pribadi dan beberapa anggota Komisi I dari fraksi lain sangat mendukung anggaran Kemhan/TNI sebesar Rp 7,6 triliun untuk remunerasi. Kita berharap semoga remunerasi ini akan mampu meningkatkan kinerja, profesionalitas dan kesejahteraan TNI/Kemhan," ujar Syahfan.

Komisi I tetap akan memastikan dan terus mengawasi secara ketat agar anggaran remunerasi tersebut tetap berada pada koridor yang benar yaitu diperuntukkan bagi pegawai Kemhan dan anggota TNI bukan dialihkan ke program lain.

"Kita akan terus mengawasi dan memastikan bahwa Anggaran remunerasi Kemhan/TNI, tetap berada pada koridor yang benar dan tidak dialihkan ke program lain," pungkas dia.

Sumber: Suara Karya