Desember 2011, Realisasi Hibah 24 F-16

F-16 TNI AU. (Foto: Lanud Iswahjudi)

10 Mei 2011, Jakarta (Jurnas.com): Realisasi hibah 24 pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat kepada Indonesia, dijadwalkan lebih cepat. Jika tidak ada halangan, kemungkinan Desember tahun ini segera direalisasikan. Meski begitu, program hibah masih harus melalui meja Kongres AS yang dijadwalkan Juli depan. “Atase pertahanan KBRI memberikan gambaran program ini perlu waktu dua sampai lima tahun. Tetapi, setelah kami bertemu Pentagon, berhasil mempercepat proses pengadaan itu yakni 2011, akhir Desember,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman di Washington DC tadi malam.

Pertemuan dengan Departemen Pertahanan AS (Pentagon) merupakan salah satu agenda dari serangkaian kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke AS. Menurut Hayono, yang penting bagi Indonesia bukan memiliki pesawat supercanggih F-16 untuk mengimbangi negara tetangga atau lainnya. "Indonesia ingin ada penguatan industri pertahanan kita," kata Hayono.

Karena itu, dalam program ini, Indonesia mengajukan PT Dirgantara Indonesia (DI) sebagai partner, minimal pemeliharaan. ”Biaya pemeliharaannya sangat mahal kalau harus dikirim ke AS, atau Singapura yang sudah memiliki fasilitas itu,” katanya.

Hibah didasarkan pada program EDE (excess defend article) yang selama ini menjadi aturan di AS. EDE membolehkan AS menghibahkan alutista militernya kepada negara lain yang dianggap sahabat AS. “Negara yang dianggap compatible dengan nilai-nilai yang dimiliki AS, misalnya demokrasi dan penegakan HAM. Indonesia dianggap sudah memenuhi kriteria itu,” kata mantan tokoh Kosgoro ini.

Hibah ini merupakan hasil kunjungan Menteri Pertahanan AS Robert Gates ke Indonesia tahun silam. Laporan Indra Kusumawanto.

F-16 Harus Direparasi Total

MESKI dalam kondisi siap pakai tapi 24 F-16 hibah dari AS meski direparasi total. Sebab peralatan sudah banyak ketinggalan. “Intellectual property-nya, seperti peralatan komunikasi harus dipoles lagi dan bahkan diperbarui,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman di Washington DC tadi malam.

Komisi I menginginkan dikerja samakan dengan PT Dirgantara Indonesia juga minta enam pesawat tambahan buat cadangan. ”Agar bisa dikanibal suku cadangnya sebab jenis yang dihibahkan ini sudah tidak dibuat lagi,” kata Hayono.

Dalam Foreign Military Sales, US Air Force bertanggung jawab pada pemeliharaan namun harus menunjuk perusahaan lokal AS, dan siapa yang ditunjuk oleh FMS,nantinya akan menjadi kontraktornya. Bisa saja FMS menunjuk Lockheed Martin, pabrik pembuatnya. “Tapi kita minta Lockheed Martin harus bekerja sama dengan PT DI. Kalau sampai tidak, kita tolak hibah ini,” tegas Hayono. Laporan B Indra Kusumawanto.

Sumber: JURNAS