Dephan Dituntut Susun Cetak Biru Pertahanan

Sebuah Heli latih jenis Hughes dengan nomor lambung 4098 milik TNI AD jatuh di tambak udang, Semarang, Sabtu (7/3). Dua penumpang terluka. Bagian-bagian heli dipotong. Hanya tangki bahan bakar yang masih utuh. (Foto: detikFoto/Triono Wahyu Sudibyo)

15 Juni 2009, Jakarta -- MEDIA INDONESIA -- Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra, Senin (15/6) mengatakan, Komisi I DPR mendesak agar Departemen Pertahanan segera mengeluarkan cetak biru pertahanan paling lambat akhir Desember 2009 ini. Cetak biru pertahanan ini penting demi membangun sistem pertahanan Indonesia yang baik dan terukur.

"Dephan hingga kini belum memiliki blue print pertahanan. Komisi I DPR mendesak agar Dephan mengeluarkan blue print pertahanan tersebut hingga akhir Desember ini," ujar Yusron kepada pers di Gedung MPR/DPR, Jakarta.

Ia mengatakan, ketiadaan cetak biru pertahanan serta anggaran yang tidak memadai merupakan kunci runyamnya sistem pertahanan sehingga tidak heran bila kemudian terjadi banyak kecelakaan dalam beberapa tahun terakhir ini. "Tidak ada blue print ditambah kurangnya dana, terutama itulah yang membuat keadaan semakin runyam. Dari cara kita menata pertahanan, bukan keanehan bila terjadi kecelakaan banyak kecelakaan," tukasnya.

Ia menambahkan dalam waktu dekat, Komisi I DPR juga akan mengadakan pertemuan dengan tim khusus yang mengkaji mengenai alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI guna mengetahui kondisi dan latar belakang penyebab terjadinya berbagai kecelakaan pesawat maupun helikopter milik TNI yang sudah menewaskan puluhan prajurit TNI.

KSAU Ingatkan Jangan Terprovokasi

4 pesawat Hawk 100/200 dari Skuadron Udara 1 Hawk/Elang Khatulistiwa ditempatkan di Tarakan untuk mendukung Operasi Udara Ambalat yang digelar TNI AU. Operasi ini didukung pula 1 unit helikopter Puma, personel Lanud Balikpapan dan personel struktural Satrad (Satuan Regu Angkatan Udara) Tarakan. (Foto: Jawa Pos)

16 Juni 2009, Jakarta -- JURNAL NASIONAL -- Komando Operasi TNI AU (Koopsau) diminta lebih profesional menyikapi memanasnya pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia di perairan Ambalat, Kalimantan Timur.

Kepala Staf TNI AU (KSAU), Marsekal Subandrio mengatakan, profesionalisme menyangkut meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan operasional, melaksanakan operasi rutin, serta tidak terprovokasi hal-hal yang tidak perlu.

"Operasi harus berpijak pada aturan pelibatan yang berlaku," kata KSAU dalam amanat tertulis upacara peringatan HUT Koopsau ke-58 yang diterima redaksi. Amanat dibacakan Panglima Koopsau II, Marsekal Muda Yushan Sayuti di Makassar, Senin (15/6).

Terkait pemilihan presiden, KSAU minta prajurit tetap menjaga komitmen netralitasnya. "Tidak berpihak jadi harga mati yang harus dijaga pelaksanaannya," katanya. Pengalaman keberhasilan pemilu legislatif bisa dijadikan modal dan pedoman prajurit terus menjaga netralitas