Panser Anoa dilengkapi dengan turet. (Foto: @info-hankam)28 Oktober 2009, Jakarta --Anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi (Fraksi Partai Golkar), di Jakarta, Rabu, menyatakan Republik Indonesia harus memiliki kemandirian alutsista agar tidak mudah didikte oleh kekuatan asing mana pun.
"NKRI memiliki `resource` yang memadai untuk dapat mewujudkan kemandirian dalam hal Alat Utama Sistem Persennjataan (Alutsista) bagi TNI, baik itu SDM berkualitas, sumber daya alam, pengalaman fabrikasi maupun Ristek unggulan," katanya kepada ANTARA.
Pakar politik dan pertahanan yang terpilih sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta-2 (Jaksel dan Luar Negeri) ini, menambahkan, kemandirian alutsista harus dimulai dari hal termuda.
"Yakni, penguasaan (pembuatan) dan kepemilikan atas senjata yang melekat di awak seperti senjata laras pendek, laras panjang, amunisi, granat, `binocular` dan sebagainya. Kemudian tahap berikutnya, artileri ringan dan menengah," katanya.
Selanjutnya, demikian Fayakhun Andriadi, meningkat pada penguasaan (produksi) dan kepemilikan peluncur roket jarak dekat, radio komunikasi personel, kendaraan angkut pasukan seperti truk `texmaco`, panser `anoa`, lalu meriam ukuran sedang.
"Termasuk pada tahap itu, adalah terutama aksesoris standar yang melekat pada pasukan, seperti seragam, helm, kaca mata, sarung tangan, botol minuman, tempat makanan, tas, rompi anti peluru dan sebagainya," ujarnya.
Fayakhun Andriadi juga mendesak Pemerintah agar dapat memastikan penguatan industri domestik bagi penguasaan (serta) kepemilikan Alutsista secara mandiri.
"Jadi, dimulai dari yang termudah, pastikan sudah buatan industri dalam negeri. Oleh karenanya, perbankan nasional juga harus men-`support` industri-industri yang berkaitan dengan program kemandirian ini," katanya.
Fayakhun Andriadi lalu mempertanyakan untuk apa anggaran tahunan Departemen Pertahanan (Dephan) dinaikkan setiap tahun, kalau uangnya (lari) ke luar negeri.
REPUBLIKA
No comments:
Post a Comment