AL Taiwan Libatkan Kapal Cepat Rudal Kuang Hua Latihan Laut

(Foto: Reuters)

(Foto: Getty Images)

01 September 2010 -- Dua prajurit AL Taiwan mengoperasikan meriam yang dipasang di kapal cepat rudal kelas Kuang Hua VI (光華六號) saat latihan di pangkalan angkatan laut di Tsoying, Senin (30/8). Kuang Hua VI dibangun di galangan kapal lokal CSBC Corp, panjang 34 m dan lebar 7,6 m dengan kecepatan maksimal 61 kph. Dipersenjatai empat rudal anti kapal Hsiung Feng II jarak tembak mencapai 150 km. Kapal dilengkapi radar dan sistem elektronik canggih serta berkemampuan siluman. Proyek Kuang Hua VI diperkenalkan pertama kali 1996 guna menggantikan kapal cepat rudal Hai Ou. Pemerintah Taiwan berencana membangun 30 kapal, telah diserahkan 12 kapal pada Mei lalu. Harga kapal 12,29 juta dolar perunit.

Berita HanKam

Menhan: Negara Kita Terkuat di ASEAN

01 September 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pada rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa (31/8/2010), mengatakan, Indonesia adalah negara terkuat di Asia Tenggara.

Purnomo menceritakan tiga hal yang menunjukkan kedigdayaan Indonesia, utamanya hal-hal yang berkaitan dengan perbatasan.

"Pernah ada kapal nelayan suatu negara yang dikawal kapal perang dari negara yang lebih besar dari Malaysia. (Mereka) ketemu dengan patroli laut kita. Kita dorong mereka keluar dari wilayah perbatasan. Dan dalam banyak kesempatan, kita tahan nelayannya," kata Purnomo di hadapan anggota Komisi I DPR RI.

"Kedua, pada tahun 2002, ada suatu perjanjian bahwa daerah di perbatasan itu statusnya status quo. Pada waktu itu, negara tetangga membangun gedung pertanian, bea cukai, dan segala macam, di wilayah perbatasan. Oleh anak-anak kita, itu dibongkar semua. Itu suatu bukti anak-anak kita di lapangan tidak main-main dengan kedaulatan negara," sambung Purnomo.

Purnomo juga mengaku pernah berbincang-bincang dengan banyak komandan lapangan yang turut bergabung dengan latihan gabungan bersama dengan negara tetangga.

Para komandan lapangan tersebut, katanya, melaporkan bahwa kekuatan armada Indonesia tak kalah dengan negara tetangga. "Jadi, inilah dasar saya untuk membuat statement bahwa negara kita sebenarnya kuat. Negara kita terkuat di ASEAN. Hanya saja, kadang-kadang di antara kita itu suka meremehkan. Itu yang bikin kita sedih," kata Purnomo.

Ditambahkannya, insiden penangkapan tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menjadi beda jika saat itu ada anggota TNI Angkatan Laut yang berada di lokasi kejadian. "Jika TNI AL ada, itu urusannya jadi lain. Saya bisa kasih insurance untuk itu," kata Purnomo.

Tribun Kaltim

Thai Offshore Patrol Vessel Takes Shape

31 August 2010, Bangkok, Thailand -- Construction of the first BAE Systems designed Offshore Patrol Vessel for the Royal Thai Navy is now well underway in Thailand, as demonstrated this week at a formal keel laying ceremony at Bangkok Dock, the Company’s local partner.

The occasion, attended by Thailand's Royal representative, HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn and senior officials from the Royal Thai Navy, comes just 14 months after the initial contract was signed.

Under the agreement, BAE Systems supplied the design of its proven 90 metre Offshore Patrol Vessel, which Bangkok Dock has adapted to meet the specific requirements of the Royal Thai Navy, for example incorporating a similar combat system to that being fitted to other ships in its fleet. Engineers from BAE Systems are working alongside Bangkok Dock, throughout the construction of the vessel to transfer design knowledge, technology and skills that will contribute to the growth of a sustainable shipbuilding capability in Thailand.

Commenting on the programme, Alan Johnston, Managing Director of BAE Systems’ Surface Ships division, said: “At a time when we are seeking to boost exports, this approach to industry partnerships shows the strength that BAE Systems can bring to navies around the world as they look for cost-effective solutions to enhance the capability of their fleets to meet future requirements.”

Captain Chumpol Promprasit, managing director of Bangkok Dock, said: “To promote a domestic shipbuilding industry, the Royal Thai Navy assigned Bangkok Dock to undertake the provision of design and supply of ship build material using both domestic and international experts during construction of the Offshore Patrol Vessel.

“This is considered as promoting and improving the technical competency and potential of the Royal Thai Navy personnel in building ships for domestic purposes, based on the King’s self sustainability programme.”

The multi-mission Offshore Patrol Vessel will be used by the Royal Thai Navy to primarily be used for Economic Exclusion Zone roles, including routine patrols and border controls. It will also undertake fishery protection tasks as well as protection of natural resources in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea and disaster relief.

The BAE Systems designed 90 metre Offshore Patrol Vessel being built by Bangkok Dock for the Royal Thai Navy is the same core platform design as the ships that BAE Systems is building in the UK for the Trinidad & Tobago Coast Guard. The platform is based on the design for the smaller River Class vessels used by the UK Royal Navy and is a highly capable vessel that is attractive to the export market.

As the company continues to expand its international maritime footprint, there are ongoing discussions with prospective customers and partners in a number of markets, including South America and India.

About BAE Systems

BAE Systems is a global defence, security and aerospace company with approximately 107,000 employees worldwide. The Company delivers a full range of products and services for air, land and naval forces, as well as advanced electronics, security, information technology solutions and customer support services. In 2009 BAE Systems reported sales of £22.4 billion (US$ 36.2 billion).

BAE Systems

Permintaan Anggaran Setelah Bersitegang

01 September 2010, Jakarta -- Setiap kali Indonesia-Malaysia bersitegang, selalu saja diikuti permintaan supaya anggaran pertahanan digerojok, tanpa perlu menengok ulang penggunaan anggaran tahun-tahun sebelumnya.

"Tradisi" ini pula yang terjadi setelah Komisi I DPR rapat dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto di DPR, Jakarta, Selasa (31/8/2010).

Rapat dihadiri Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, serta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Selain itu, juga hadir Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Sutanto, dan Irwaslu Mabes Polri Komjen Pol Nanan Soekarna.

Hasil rapat itu, Komisi I DPR mendesak pemerintah segera menyelesaikan berbagai perundingan segmen-segmen wilayah laut dengan mengedepankan harkat dan martabat bangsa dalam kerangka waktu tertentu.

Selain itu, Komisi I DPR juga mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan kekuatan maritim serta melakukan proyeksi pembangunan kekuatan maritim yang didukung infrastruktur dan alutsista yang memadai.

"Komisi I DPR menggarisbawahi arti penting pembangunan kekuatan maritim yang bertujuan untuk mengawasi dan menjaga kedaulatan NKRI di wilayah laut, serta menegakkan hukum dan menjaga sumber kekayaan laut demi kepentingan nasional," kata Ketua Komisi I Mahfud Siddiq.

Sementara itu, terkait upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut, Komisi I mendesak pemerintah merevitalisasi fungsi dan tugas Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) serta mengkaji ulang berbagai undang-undang sektoral terkait dengan pengamanan maritim.

Komisi I juga mendesak pemerintah mengambil langkah-langkah penyesuaian terkait alokasi APBN 2011. Terakhir, berhubungan dengan penanganan dinamika permasalahan bilateral yang berkaitan dengan perbatasan, Komisi I DPR mengingatkan pemerintah agar mengedepankan prinsip kesetaraan dan saling menghargai.

KOMPAS.com

Malam Ini, SBY Sampaikan Sikap di Markas Tentara

01 September 2010, Jakarta -- Malam ini, usai salat tarawih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memberikan sikap resmi pemerintah RI terkait memanasnya hubungan dengan Malaysia. Penjelasan akan diberikan di Mabes TNI di Cilangkap, bersamaan dengan rangkaian acara buka puasa dan tarawih bersama jajaran tentara nasional.

Presiden mengatakan, meskipun Menko Polhukam dan menteri luar negeri telah berulangkali menjelaskan mengenai posisi pemerintah, namun masih terjadi wacana politik di dalam negeri. "Oleh karena itu, besok tanggal 1 September 2010 malam hari, seusai ibadah tarawih, saya akan menyampaikan penjelasan langsung kepada rakyat Indoenesia," kata SBY dalam rapat kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

"Berhubung besok malam saya diundang menghadiri acara buka bersama di Mabes TNI Cilangkap, maka penjelasan kepada pers -yang juga sudah berkumpul di CIlanglap besok malam- akan saya sampaikan di di cilangkap," tambah SBY.

Melalui penjelasan itu, SBY berharap bisa mendudukkan masalah pada tempatnya. Presiden juga ingin mengajak masyarakat tetap berpikir dan bertindak rasional dan tidak terlalu emosional. "Namun juga memberikan pesan, atas ketegasan kita, tidak komprominya kita, di dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah," kata SBY.

Presiden juga ingin mendorong agar Malaysia lebih sungguh-sungguh menyelesaikan perundingan batas wilayah dengan Indonesia. Namun, tetap memelihara hubungan baik yang menurut SBY telah nyata memberi manfaat baik bagi Malaysia maupun rakyat Indonesia.

Menlu Marty Natalegawa mengatakan saat ini Indonesia tengah menyiapkan materi perundingan perbatasan dengan Malaysia. Indonesia telah menukarkan instrumen aplikasi batasan Indonesia dengan Singapura di wilayah bagian barat selat Singapura.

"Kita memulai perundingan sebelah timur ini juga dengan Singapura. Pertimbangan kemarin ini juga untuk kesiapan untuk perundingan dengan Malaysia," kata Marty. Indoneia dan Malaysia akan merundingkan perbatasan kedua negara di Kinabalu, Malaysia.

Menko Polhukam Djoko Suyanto berharap masalah perbatasan kedua negara menjadi jelas pasca perundingan di Kinabalu. Djoko berharap semua pihak untuk tidak pesimistis dengan perundingan tersebut. "Namanya perundingan harus telaten. Masing-masing pihak miliki bargaining position, kita juga punya standing position tidak lemah. Kalau berlarut-larut itu bukan karena tidak sungguh-sungguh, tetapi masing-masing bertahan pada standing position-nya," kata Djoko.

Terkait dengan aksi demonstrasi antiMalaysia, Djoko meminta semua pihak menyampaikan aspirasi dengan asas kepatutan dan peraturan yang berlaku. "Saya kembalikan kalau misalnya bendera kita di malaysia dibakar, kantor kedutaan kita dilempari kotoran, terima enggak, saya kembalikan ke pertanyaan itu," kata Djoko.

Mengenai penangkapan nelayan Malaysia di Nunukan pekan lalu, Djoko menegaskan hal itu bukan show off force. "Itu rutin," katanya. "Tentu setiap aparat penegak hukum itu melakukan pengawasan di perbatasan. Jadi memang terjadi hal-hal seperti itu, kita kelola dengan baik. Harus dipahami Indonesia sangat tegas dan pastikan kedaulatan Indonesia dihormati oleh negara tetangga termasuk dengan Malaysia," beber Djoko.

JPNN

Menhan: Kapal Tempur Perusak Kawal Rudal Siap Dirampungkan

Kapal tempur perusak kawal rudal jenis Sigma 10514 buatan Indonesia. (Foto: Tribun News/Alie Usman)

01 September 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan Purnomo Sugiantoro menyatakan siap mempercepat penyelesaian pembuatan kapal tempur yang lebih canggih dibanding kapal tempur milik Malaysia. Pembuatan kapal tempur perusak kawal rudal jenis Sigma 10514 ini, diklaim sebagai kapal tempur terbesar dan pertama di Indonesia dan kini sedang dalam tahap perampungan.

Selain menjadi bukti kekuatan armada perang nasional, kapal tersebut juga diproyeksikan untuk menjaga kedaulatan negara dan menjaga perbatasan perairan Indonesia khususnya dari serangan luar.

"Kapal ini kelasnya lebih tinggi dari yang dipunyai Malaysia. Kekuatan tempur kita pastinya tak akan kalah dengan negara tetangga itu. Dan kita tidak bisa lagi dilecehkan mereka," kata Purnomo seusai menggelar buka bersama di Kementrian Pertahanan, Jakarta. Selasa (31/8/2010).

Purnomo menjelaskan, kapal perang yang dibuat di dalam negeri tersebut nantinya hanya bisa diimbangi kapal tempur milik Singapura. Meski masih kalah jumlah, namun secara kualitas, kapal perang tersebut bisa lebih confoden saat diadu head to head dengan Singapura. Untuk negara tetangga lain yang kelasnya di bawah kapal tersebut, Purnomo mengaku akan dapat dengan mudah diusir dari perairan saat mereka masuk tanpa izin.

"Salah satu yang kami banggakan, kami sudah membuat PKR panjangnya lebih dari seratus meter. Kalau ini selesai nanti, akan bisa mengimbangi kapal PKR-nya Singapura. Kita bisa head to head dengan Singapura. Hanya saja mereka punya empat, sementara kita baru satu. Jika kita tambah tiga lagi, maka bisa head to head dan berimbang dengan Singapura.

Kapal PKR memiliki panjang 105 meter, berat 2400 ton tersebut dilengkapi peralatan perang canggih, seperti avionik-elektronik yang bisa digunakan untuk berbagai misi operasi peperangan, seperti elektronika, peperangan anti-udara, peperangan anti-kapal selam, peperangan anti-kapal permukaan dan bantuan tembakan kapal.

Kapal yang menelan biaya 220 juta US dolar dari APBN tersebut juga memiliki radar pendeteksi kapal selam dan pesawat udara. Tak hanya itu, Kapal tersebut juga memiliki persenjataan meriam kaliber 76-100 mm, dan kaliber 20-30 mm dan peluncur rudal ke udara serta senjata terpedo.

Tribun News

TNI AU Siap Tempur Lawan Malaysia

31 Agustus 2010, Jakarta -- TNI Angkatan Udara menyatakan telah siap tempur melawan Malaysia. Demikian ditegaskan Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Imam Supaat buka puasa bersama pejabat TNI AU dan purnawirawan di gedung Puri Ardhya Garini, Halim Perdana Kusuma.

"Di perbatasan tiap hari kita melakukan pengawasan operasi udara, kita siap," tegas Marsekal TNI Imam Supaat, Selasa (31/8/2010).

Semua radar di perbatasan sudah dioperasionalkan dan diintegrasikan dengan garda sipil.
"Kita juga punya Eyes in The Sky di Selat Malaka antara Singapura Malaysia dan Indonesia dan dilaksanakan dengan baik. Kita hubungkan Angkatan Udara dengan TNI pada umumnya," imbuhnya.

Dikatakan untuk menjaga kedaulatan negara ini pihaknya mengaktifkan semua radar dan memaksimalkan patroli maritim yang sangat intens setiap saat.

Namun, hal itu tentunya harus mendapat restu dari Presiden terlebih dahulu. "Saya kira apa yang akan disampaikan oleh Presiden besok kita akan ikuti. Untuk AU tidak ada masalah,"tandasnya.

Tribun News

Menhan RI dan Panglima TNI Terima Pangab Diraja Brunei

31 Agustus 2010, Jakarta -– Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantioro dengan didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, Senin (30/8) menerima kunjungan kehormatan Pangab Diraja Brunei, YM. Mayjen Dato Paduka Seri Haji Aminudin Ihsan Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, di kantor Kemhan, Jakarta.

Turut hadir mendampingi Menhan diantarnya Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Rasyid Qurnuen Aquary, Kapuspen TNI Mayjen TNI Aslizar Tanjung, SE.,MBA., Staf Ahli Bidang Keamanan Kemhan Mayjen TNI M. Nasrun, Karo Humas Brigjen TNI I Wayan Midhio, M. Phil dan Dubes Brunei untuk RI Dato Paduka H. Mahmud.

Pangab Diraja Brunei menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menhan dan Panglima TNI atas kerjasama yang terjalin dengan baik selama ini terutama kerjasama dibidang pelatihan dan pendidikan dengan perkembangan yang terus meningkat.

Selain bidang pelatihan dan pendidikan, kerjasama di bidang pertukaran intelijen, pertukaran perwira dan tentara (exchange officers and soldiers) di antara kedua negara juga mengalami peningkatan serta latihan bersama (joint exercise) antara angkatan bersenjata kedua negara.

Dalam kesempatan tersebut Pangab Diraja Brunei mengundang industri pertahanan Indonesia untuk ikut serta dalam pameran industri pertahanan Brunei ke-3 pada tanggal 6-9 Juli 2011. Selain itu juga dalam rangka memperingati 50 tahun ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang jatuh pada tahun depan, Panglima Diraja Brunei mengundang Menhan dan Panglima TNI untuk hadir dalam peristiwa yang sangat penting bagi Diraja Brunei.

Menhan menyambut baik undangan tersebut dan berharap dapat memenuhi undangan yang disampaikan dengan harapan kerjasama pertahanan kedua negara dapat terus meningkat terutama kerjasama di bidang industri pertahanan. Menhan juga berharap Diraja Brunei dapat berpartisipasi dalam industri pertahanan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan alutsistanya. Lebih lanjut Menhan menjelaskan bahwa industri pertahanan Indonesia diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu industri pertahanan non alutsista (non-equipment) dan industri pertahanan alutsista.

Sebagai salah satu negara pengguna industri pertahanan Indonesia, Menhan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Angkatan Bersenjatan Diraja Brunei yang telah menggunakan beberapa produk unggulan industri pertahanan Indonesia baik non-alutsista maupun alutsista. Tidak lupa Menhan menyampaikan harapan semoga kerjasama ini dapat meningkatkan hubungan Angkatan Bersenjata dan Kementerian Pertahanan kedua negara, lebih jauh dapat meningkatkan hubungan di antara kedua negara bertetangga.

DMC

KSAU: Panglima Baru Giliran TNI AL

01 September 2010, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Maresekal Imam Sufa'at mengatakan, pengangkaan dan pemberhentian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, ia mengatkaan Panglima TNI yang baru adalah giliran TNI AL.

"Itu hak dan kewenangan Presiden, dan Panglima TNI kini giliran TNI AL," katanya menjawab pertanyaan pers seusai buka puasa bersama dengan TNI AU, purnawirawan TNI AU, dan wartawan di Jakarta, Selasa (31/8).

Lebih lanjut ia mengatakan TNI AU akan mendapat peralatan militer berupa tiga unit pesawat yang akan tiba sekitar September 2010. "Pada 5 September akan datang dua pesawat dan pada 15 September akan datang satu pesawat lagi," katanya.

Dia mengatakan, pada HUT TNI 5 Oktober, TNI AU akan tampil semaksimal mungkin. Latihan TNI AU dengan nama Angkasa Yhuda, di Madiun, Jawa Timur (Jatim) merupakan langkah yang dipersiapkan untuk tampil pada 5 Oktober nanti. "Direktur latihan di Madiun selalu memeriksa kesiapan dan alutsita yang dimiliki TNI AU," tambahnya.

Dia mengatakan, pembelian senjata yang dilakukan selama ini tidak sama dengan pesawat, karena paketnya berbeda.

MI.com

KASAU: Malaysia Tak Pernah Melanggar Udara RI

31 Agustus 2010, Jakarta -- Besok, Rabu, Presiden Susilo Bambang Yhudoyono akan berbicara di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia di Cilangkap, Jakarta Timur, demikian Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI AU Imam Sufa'at, seraya mengungkapan hubungan militer dengan Malaysia.

"Saya belum tahu nih, saya dengarnya dari senior-senior saya, Presiden mau memberikan statement di Mabes TNI Cilangkap," kata Imam Sufa'at usai buka puasa dengan para purnawirawan TNI AU dan wartawan di Puri Ardhya Garni, Halim, Jakarta Timur, Selasa (31/8).

Dia mengemukakan, TNI AU siap, dan selalu melakukan latihan. "Tapi semua tergantung kebijakan pemerintah," ujarnya.

Menurutnya, selama ini di udara tidak pernah terjadi pelanggaran udara olehj Malaysia.

TNI AU, katanya, selalu mengawasi territorial di udara."Beberapa radar kita dioperasionalkan dengan maksimal," ujarnya.

Dia mengemukakan, selain patroli udara melalui udara juga melakukan pengawasan dengan patroli maritim.

"Selama ini AU dan AL selalu kerja sama dalam membangun pertahanan territorial," terangnya.

Ketegangan Indonesia dan Malaysia belakangan ini, katanya, tidak berpengaruh dengan kerjasama pertahanan yang selama ini dilakukan.

"Indonesia, Malaysia, dan Negara Asean lainnya tetap melakukan kerjasama militer, khususnya AU," katanya.

Dia mengemukakan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan tentara Malaysia terhadap teritorial udara Indonesia.

ANTARA News

Menhan: RI Akan Buat Kapal Selam

01 September 2010, Jakarta - Kementerian Pertahanan sedang mengenjot industri pertahanan tempurnya untuk menjaga kedaulatan RI di garis wilayah perbatasan. Salah satunya yang lagi digenjot adalan pembuatan Kapal Selam Tempur dan akan menjadi yang pertama kali dibuat di Indonesia.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, kapal selam yang merupakan alat tempur bawah laut tersebut dijadwalkan rampung pada tahun ini." Kami akan bekerja keras mewujudkannya. Saya, Wakil Menhan, segenap Sekjen, dan Dirjen di lingkup Kemenhan saat ini sedang mencari satu program, satu master plan bagaimana kami bisa membangun kapal selam di Indonesia," kata Purnomo dalam acara buka puasa di kantornya, Selasa 31 Agustus 2010.

Menurut Purnomo, keberhasilan membangun kapal perang modern membuat pemerintah cukup percaya diri memperkuat industri pertahanan untuk Angkatan Laut. Industri pertahanan dalam negeri, kata Purnomo, sudah cukup membanggakan. Keberhasilan PT Pindad membuat panser dan senapan serbu SS1 dan SS2 merupakan salah satu contoh. Panser buatan Pindad kini sudah diekspor ke negara-negara ASEAN.

Komisi I desak pemerintah prioritaskan kekuatan maritim

Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat medesak pemerintah untuk memprioritaskan membangun kekuatan maritim didukung oleh infrastruktur dan alat utama sistem senjata (alutsista) yang memadai.

Demikian kesimpulan Rapat Kerja Komisi I DPR dengan pemerintah di Senayan, Rabu (1/9) dini hari.

Pembangunan kekuatan maritim tersebut bertujuan untuk mengawasi dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan RI di wilayah laut, serta untuk menegakkan hukum dan menjaga sumber kekayaan laut untuk kepentingan nasional.

Terkait dengan upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut, Komisi I juga mendesak pemerintah untuk merevitalisasi fungsi dan tugas Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) serta mengkaji ulang berbagai undang-undang sektoral terkait dengan pengamanan maritim.

Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi I meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah penyesuaiaan berkenaan dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011.

Adapun dalam rangka mendukung upaya pengamanan dan pemberdayaan wilayah perbatasan, khususnya batas wilayah laut, Komisi I mendesak pemerintah segera menyelesaikan berbagai perundingan segmen-segmen wilayah laut yang masih belum terselesaikan.

Poin keempat raker menyorot penanganan terhadap dinamika permasalahan bilateral terkait dengan wilayah perbatasan serta formulasi kebijakan dan politik luar negeri. Mengenai hal itu, Komisi I mengingatkan kembali pemerintah agar menyelesaikannya dengan prinsip kesetaraan dan saling menghargai.

Dalam raker, mewakili pemerintah hadir Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kepala Badan Intelijen Negara Sutanto, dan Irwasum Polri Inspektur Jenderal Nanan Soekarna.

TEMPO Interaktif

Tiga Sukhoi Datang September

01 September 2010, Jakarta -- Tiga pesawat Sukhoi buatan Rusia direncanakan datang 5 September 2010. Ketiga pesawat itu melengkapi tujuh pesawat sejenis yang telah dimiliki Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

”Tiga pesawat Sukhoi akan datang bulan September ini. Sudah ada tim yang menjemput ke sana,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Imam Sufaat, Selasa (31/8). Dua pesawat akan datang pada 5 September dan satu pesawat lagi akan datang pada 15 September. Pesawat-pesawat baru ini rencananya akan tampil pada HUT TNI tanggal 5 Oktober.

”Jadi, kita sudah punya 10 Sukhoi dan rencananya akan tambah 6 lagi. Presiden sudah menyetujuinya,” kata Imam. Pesawat Sukhoi yang dimiliki Indonesia pertama kali datang tahun 2004. Saat ini pesawat-pesawat yang tergabung di Skuadron 11 tersebut bermarkas di Lapangan Udara Hasanuddin, Makassar. Tiga Sukhoi yang datang akan didampingi pesawat Antonov.

Imam mengakui, tiga pesawat itu belum dilengkapi dengan persenjataan. Menurut dia, pembelian pesawat beda paketnya dengan pembelian persenjataan. ”Tetapi, pasti akan kita persenjatai,” katanya.

Saat ini Litbang TNI AU telah berhasil membuat bom untuk mempersenjatai Sukhoi. Selain itu, juga telah dibuat roket. Namun, untuk kelengkapan berupa peluru kendali belum dapat dibuat. Selama ini pembuatan rudal terhalang penguasaan teknologi seeker alias pencari jejak. Menurut Imam, dengan teknologi Sukhoi yang canggih yang mampu menembak di luar jangkauan visual dan radar lock-on, peluru yang bisa mengakomodasi teknologi itu belum bisa dibuat oleh Indonesia.

Berkaitan dengan sistem komunikasi Sukhoi, Imam menyatakan, tiga pesawat yang akan datang tersebut telah disesuaikan dengan sistem yang berlaku di TNI AU. Beberapa tahun lalu, perbedaan sistem komunikasi ini sempat menimbulkan masalah teknis.

Saat ini dua penerbang TNI AU sedang disekolahkan di Rusia untuk pengenalan Sukhoi. Beberapa teknisi Rusia juga akan datang ke Indonesia untuk mendampingi TNI AU.

KOMPAS

TNI AL Intensifkan Penjagaan Pulau Terluar Tolitoli

31 Agustus 2010, Tolitoli -- Pasukan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Tolitoli saat ini tengah mengintensifkan penjagaan dan pengawasan tiga pulau terluar yang masuk dalam wilayah Tolitoli, Sulawesi Tengah.

Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Tolitoli, Letnan Kolonenl Pelaut Prio Budi Laksono, di Tolitoli, Selasa, mengatakan bahwa tiga pulau terluar itu adalah Pulau Dolangan, Lingayan dan Salando.

"Setiap bulan secara rutin kita gelar patroli keliling, bertujuan mengintensifkan penjagaan pulau terluar kitam" kata Danlanal.

Dia mengatakan, Patroli yang mereka laksanakan itu terprogram dengan melibatkan sejumlah pihak di daerah itu, diantaranya pihak kepolisian dan pemerintah setempat.

selain mengintensifkan penjagaan, pihaknya juga telah bekerja sama dengan Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) dan telah membangun posko penjagaan yang ditempatkan di pulau Dolangan.

"Alat patroli kita terbatas, jadi untuk memaksimalkan penjagaan dibuatlah pos penjagaan," jelas dia.

Prio mengatakan, luas masing-masing tiga pulau terluar di daerah itu sekitar 2 Kilometer persegi,

Dia menambahkan dua diantara pulau tersebut telah berpenghuni. Sementara satunya lagi belum sama sekali dihuni oleh masyarakat.

"Pulau Lingayan dan Dolangan dihuni oleh masyarakat mayoritas suku bajo, sementara Pulau Salando, masih hutan belantara," kata dia.

Menurut dia, berdasarkan pantauan pasukannya, tiga pulau terluar di Tolitoli ini masih relatif aman dari bahaya ancaman gangguan kemanan.

Faktor pendukungnya menurut dia adalah laut Tolitoli yang berbatasan dengan dua negara yakni Fhilipina dan Malaysia masih relatif aman karena dijaga ketat oleh kapal perang armada timur.

"Penjagaan laut perbatasan saat ini dijaga ketat oleh kapal armada timur," kata dia.

ANTARA News

Pakai Batik dan Parade Angkatan Bersenjata, Malaysia Kobarkan Patriotisme

Ratusan prajurit AB Malaysia melakukan atraksi pada perayaan HUT ke-53 Malaysia. (Foto: Demotix)

31 Agustus 2010, Kuala Lumpur -- Malaysia hari ini, Selasa (31/8), merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-53 dengan penuh semangat dan suka cita. Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak menyerukan peningkatan kekuatan kedaulatan negara dan mengobarkan semangat patriotisme kepada seluruh rakyatnya.

Peringatan Hari Nasional Malaysia itu dilangsungkan di Stadion Putra Bukit Jalil yang dihadiri para petinggi pemerintahan. Hadir di antaranya Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan istrinya Datin Seri Rosmah Mansor, Wakil Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan istri Puan Sri Norainee Abdul Rahman, mantan Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad dan jajaran kabinet. Mereka mengenakan batik Malaysia yang dibuat khusus. Tak ketinggalan hadir Raja Malaysia, Yang Dipertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin dan Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah.

Dalam acara yang dihadiri lebih dari 10 ribu orang itu, Najib menyatakan pemerintah Malaysia siap menghadapi segala macam ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pihaknya sangat serius mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsanya. "Dalam kerangka instrumen legal maupun berdasarkan kekuatan dari diri kita sendiri," tegasnya yang disambut tepuk tangan ribuan hadirin.

Najib juga meminta rakyatnya terus menjaga persatuan dan kesatuan nasional sebagai tiang untuk stabilitas dan perdamaian bangsa guna menciptakan masa depan yang lebih cemerlang. "Daya juang bangsa ini harus terus kita pertahankan demi hari depan anak-anak kita," seru Najib sembari mengingatkan agar persatuan yang telah utuh jangan sampai terpecah.


Operasi penyelamatan sandera oleh anggota unit anti-terorisme AB Malaysia. (Foto: Demotix)

Najib melanjutkan, agar semua yang sudah dicapai dan dibangun selama ini tidak hancur maka seluruh elemen bangsanya wajib menjaga perdamaian dan stabilitas negara.

Pada kesempatan itu ia juga mengingatkan kepada seluruh elemen bangsanya bahwa Malaysia adalah tanah air tempat rakyatnya lahir, dibesarkan dan sebagai tempat tinggal untuk mendapatkan kebahagiaan hingga akhir hayat.

Seruan Najib tersebut menggelorakan semangat ribuan pengunjung yang hadir. Dengan semangat patriotik mereka meneriakkan "Merdeka" yang menggema di area stadion.

Para penonton juga dibuat terpesona dengan beragam penampilan atraksi yang menggambarkan berbagai inisiatif pemerintah dan rencana transformasi nasional untuk menuju keberhasilan nasional dan model ekonomi baru.

Perayaan yang berlangsung sangat meriah itu juga mempertunjukkan parade angkatan bersenjata, termasuk dengan anggota unit anti-terorisme dan pasukan yang melakukan operasi penyelamatan sandera.

TEMPO Interaktif

TNI/Polri Dinas di Pulau Terluar Tanpa Penduduk Gaji Naik 150 Persen

31 Agustus 2010, Jakarta -- Pemerintah akan menambah 150 persen dari gaji penuh bagi anggota TNI/Polri yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar tanpa penduduk. Tambahan kenaikan gaji ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 49 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) nomor 10 tahun 2010.

"Pemberlakuannya diberikan sejak 2010 sebagai tambahan dana kesejahteraan bagi prajurit TNI dalam bentuk tunjangan operasi pengamanan pulau terluar dan perbatasan," ungkap Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam rapat paripurna di DPR RI, Selasa (31/8).

Ketentuannya, kenaikan 150 persen dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar tanpa penduduk. Kenaikan 100 persen dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar berpenduduk. Kenaikan 75 persen dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah perbatasan. Kenaikan sebesar 50 persen dari gaji pokok bagi yang bertugas sesaat di wilayah udara dan laut dan pulau-pulau kecil terluar.

Meski menaikkan tunjangan bagi yang berdinas di pulau terluar, namun Menkeu Agus Marto mengatakan bahwa mengingat keuangan negara dan prioritas penganggaran yang telah disepakati, maka tahun 2011 pemerintah belum dapat meningkatkan besaran tunjangan lauk pauk bagi anggota TNI dari yang ada saat ini yakni sebesar Rp40.000 sebulan.

"Namun demikian, Pemerintah akan terus berusaha dan berupaya meningkatkan kesejahteraan aparatur negara termasuk anggota TNI. Dalam enam tahun terakhir, anggaran ULP bagi TNI Polri sudah naik lima kali dari Rp17.500 tahun 2005 menjadi Rp40.000 tahun 2010," kata Agus.

JPNN

Diplomasi Bermartabat Harus Didukung Ekonomi dan Militer

31 Agustus 2010, Jakarta -- Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di DPR RI, Tjahjo Kumolo, setuju Pemerintah RI harus memainkan diplomasi bermartabat, termasuk menghadapi Malaysia, tetapi itu mestinya harus didukung dua kaki yang tangguh, yakni "kaki ekonomi" dan "kaki militer".

"Dua kaki ini pernah menempatkan posisi Indonesia lebih tinggi ketimbang Malaysia, yakni di zaman (Presiden) Bung Karno," katanya kepada ANTARA News di Jakarta.

Ketika itu, menurut dia, militer Indonesia terkuat nomor dua di Asia, ditambah lagi sumberdaya alam (SDA)-nya masih utuh.

"Sehingga, kita berani men-declare ganyang Malaysia," ujarnya.

Selama masa Orde Baru (Orba), Indonesia lebih banyak membangun political power ketimbang pembenahan alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

"Akibatnya, Malaysia menyalip Indonesia di bidang kekuatan militernya plus ekonomi nasionalnya. Sekarang kita menyaksikan, jutaan TKI cari nafkah di sana dan lain-lain Negara, karena tuntutan hidup keluarga, juga apalagi jaminan ekonomi negerinya makin minim," ungkapnya.

Tjahjo Kumolo menegaskan, waktunya sekarang kita memperkuat kaki-kaki ekonomi dan militer serta peningkatan seluruh kemampuan bangsa.

"Indonesia harus dengan gagah berani membangun maritime power-nya. Ini harus diutamakan. Karena sebagai kepulauan, hal ini justru terabaikan selama ini," katanya.

Kondisi-kondisi inilah yang dikatakannya setidaknya makin melemahkan posisi RI dalam menghadapi Malaysia.

"Jargon `ini dadaku, mana dadamu` memang tinggal sejarah. Makanya, mari bersama kita rajut kebangkitan untuk kejayaan bangsa, dimulai dengan membangun kekuatan maritim untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI," tegasnya.

Tjahjo Kumolo menyatakan, apa pun dan bagaimana pun, pembangunan kekuatan maritim harus diutamakan, sebagaimana perintah dan amanat Undang Undang Nomor 34 tentang TNI.

ANTARA News

1st Boeing C-130 AMP Low-Rate Initial Production Aircraft Inducted at Warner Robins Air Logistics Center

(Foto: DID)

30 August 2010, ST. LOUIS -- The Boeing Company [NYSE: BA] today announced the induction of the first C-130 aircraft slated to receive the Avionics Modernization Program (AMP) upgrade at Warner Robins Air Logistics Center, Ga. This is the first of 20 aircraft to be upgraded during low-rate initial production (LRIP).

“Warner Robins is ready to receive the C-130 and begin installing the AMP kits,” said Tommy Jackson, C-130 AMP deputy program manager for the U.S. Air Force. “Our team has been trained by Boeing, and we are excited to get the first of many aircraft through our line and upgraded.”

Air Force workers at Robins will install glass cockpits that include a head-up display; six flat-panel, full-color displays; and night-vision capability in 10 of the 20 LRIP aircraft. Warner Robins will receive its second C-130 for AMP modification in October.

“The C-130 AMP is production-ready,” said Mahesh Reddy, C-130 AMP program manager for Boeing. “Today marks a very important day for the warfighter. Boeing and the Air Force are one step closer to delivering a fleet of C-130 AMP aircraft.”

Boeing will begin its portion of the installations in early 2012 at its San Antonio facility.

A unit of The Boeing Company, Boeing Defense, Space & Security is one of the world's largest defense, space and security businesses specializing in innovative and capabilities-driven customer solutions, and the world’s largest and most versatile manufacturer of military aircraft. Headquartered in St. Louis, Boeing Defense, Space & Security is a $34 billion business with 68,000 employees worldwide.

Boeing Company

AL Rusia Terima Kapal Cepat Rudal Baru Project 21631

(Foto: Dutchintell)

31 Agustus 2010 -- Angkatan Laut Rusia menerima kapal cepat rudal baru yang diberi nama Grad Sviyazhsk.

Kapal dibangun di Zelenodolsk Shipbuilding Plant. Setelah menyingkirkan lima pesaing dalam tender pembuatan lima kapal perang Project 21631.

Bobot kapal 949 ton, dipersenjatai rudal dan kanon, serta perangkat elektronik canggih.

Project 21631 merupakan versi rudal dari Project 21630 Buyan kapal meriam.



(Foto: Dutchintell)

APA/Berita HanKam

Yonif 501 Laksanakan Jungar

30 Agustus 2011, Madiun -- Dengan menggunakan pesawat C-130 Hercules A-1315 dari Skadron Udara 32 Lanud Abdulrahman Saleh, Malang dengan Kapten pilot Mayor Pnb Sugeng, selama dua hari Batalyon Linud 501 Braja Yudha Madiun, mengadakan terjun payung penyegaran, dengan droping area di Balerejo, Madiun, sememtara take off/landing dilaksanakan di Main Appron Lanud Iswahjudi, Senin (30/8).

Sebanyak 635 Prajurit Batalyon 501 Braja Yudha Madiun, melaksanakan penerjunan menggunakan parasut statis jenis MC-11B yaitu model parasut yang menggunakan panel buka tutup dan tidak ada control kemudinya sehingga para penerjun setelah keluar dari pesawat, dengan sendirinya mendarat tanpa bisa mengatur letak jatuhnya.

Pesawat C-130 Hercules A-1315 menerjunkan para peterjun tersebut dari ketinggian 1200 feet. Untuk hari pertama hanya dapat dilaksanakan 5 sortie penerjunan sebanyak 300 prajurit. Selanjutnya dihari kedua selasa (31/8) akan menerjunkan 335 Prajurit.

Terjun penyegaran rutin tersebut dimaksudkan untuk melatih kesiapan para personel Batalyon Linud 501 Braja Yudha Madiun, yang dituntut selalu siap menjaga teritorial dalam skala nasional. Terjun taktis yang dilaksanakan sekali dalam setahun tersebut selalu menggunakan Lanud Iswahjudi sebagai tempat pemberangkatan.

Pentak Lanud Iswahjudi

Wilayah RI Bertambah

31 Agustus 2010, Jakarta -- Usulan penambahan wilayah di landas kontinen Indonesia seluas 4.209 kilometer persegi di barat laut Pulau Sumatera diterima Komisi PBB untuk Batas Landas Kontinen (United Nations Commission on the Limit of the Continental Shelf/UN-CLCS).

Pertambahan luas wilayah RI itu disampaikan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Asep Karsidi dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (30/8). Persetujuan itu dicapai setelah melalui beberapa kali pembahasan antara delegasi Republik Indonesia dan subkomisi tersebut sejak tahun 2008.

Kesepakatan tercapai dalam pertemuan antara delegasi Pemerintah Indonesia dan subkomisi dan komisi UN-CLCS pada Agustus lalu. Delegasi Pemerintah Indonesia, antara lain, juga diwakili oleh pejabat terkait dari Kementerian Luar Negeri dan Dinas Hidrooseanografi TNI AL.

Area seluas itu berada di luar 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan yang telah berada dalam kedaulatan RI. ”Luasan 4.209 kilometer persegi ini lebih luas dibandingkan dengan usulan Indonesia sebelumnya seluas 3.500 kilometer persegi,” ujar Asep. Hal itu berdasarkan survei tambahan yang dilakukan oleh tim teknis Indonesia dan diskusi intensif dengan subkomisi UN-CLCS.

Tambahan wilayah itu pertama kali diketahui saat dilakukan survei dasar laut pasca-bencana tsunami 2005 di Aceh. Survei itu melibatkan peneliti dari sejumlah instansi, antara lain Bakosurtanal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPT, LIPI, dan TNI AL. Survei lanjutan dan terakhir untuk tujuan verifikasi menggunakan kapal survei Baruna Jaya II pada 20 Januari-18 Februari 2010.

Setelah persetujuan PBB terhadap penambahan wilayah yurisdiksi di barat laut Sumatera itu, lanjut Asep, Pemerintah Indonesia masih akan mengajukan dua usulan penambahan wilayah landas kontinen Indonesia, yaitu di kawasan perairan di selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur dan di utara Papua.

Berdasarkan The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, suatu negara dapat memiliki landas kontinen hingga 200 mil laut. Namun, apabila ada bukti alamiah perpanjangan landas kontinen, negara itu dapat mengusulkan sampai maksimum 350 mil laut. Usulan direkomendasikan oleh UN-CLCS setelah melalui pengkajian.

Negara tetangga

Sebagai anggota UNCLOS, Indonesia berhak menetapkan batas wilayah terluar sesuai ketentuan konvensi itu. Bakosurtanal berdasarkan Survei Digital Marine Resource Mapping yang dilakukan hingga 1999 telah menemukan 183 titik pangkal di sekeliling wilayah perairan Indonesia, yang dapat menjadi acuan penetapan batas wilayah negara.

Menurut Sobar Sutisna, Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Bakosurtanal, hingga kini belum ada kesepakatan mengenai batas wilayah dengan negara tetangga lainnya. ”Ada sekitar 80 persen batas wilayah perairan Indonesia dengan negara tetangga belum disepakati oleh kedua pihak,” ujarnya.

KOMPAS

Lockheed Martin’s New Multi-Purpose HELLFIRE II Missile

The HELLFIRE II missile’s multi-purpose warhead can be set to neutralize hard, soft, or enclosed targets—it’s one missile for many missions. (Photo: Lockheed Martin)

30 August 2010, ORLANDO, FL -- Lockheed Martin’s [NYSE: LMT] multi-purpose AGM 114R HELLFIRE II missile struck and destroyed a stationary tank target in its third proof-of-principle flight test, a ground-launch test configured to simulate launch from an unmanned aerial system (UAS). The R model, or “Romeo” missile, features a multi-purpose warhead that enables a single HELLFIRE missile to cover all of the target sets of the currently fielded laser-guided variants.

A team consisting of personnel from Lockheed Martin and the U.S. Army Joint Attack Munitions Systems program office located in Huntsville, AL, conducted the test at Eglin Air Force Base, FL. The missile, armed with a live warhead, was fired at a stationary M60 tank located 6.4 kilometers downrange. Immediately before launch, test equipment emulating an airborne UAS launch platform sent targeting data and warhead delay selection commands for an armored target to the missile.

The missile was launched in lock-on-after-launch mode with a high trajectory to simulate launch from a UAS. It used its inertial measurement unit and targeting data to fly to the approximate location of the target before beginning its search for the laser signal generated by the ground-based targeting laser. The missile acquired the laser spot and struck the target within inches of the laser aimpoint.

“One of the most noticeable operational enhancements in the AGM-114R missile is that the pilot can now select the type of lethality effects while on the move and without having to have a pre-set mission load prior to departure, ” said U.S. Army Lt. Col. Mike Brown, HELLFIRE Systems product manager. “This is a big deal in insurgency warfare, as witnessed in Afghanistan where the Taliban are fighting in the open and simultaneously planning their next attacks in amongst the local populace using fixed structure facilities to screen their presence. The AGM-114R is currently that ‘one missile’ that can service all targets.”

“The success of this flight test demonstrates that the HELLFIRE Romeo can defeat HELLFIRE’s toughest target; a heavily armored vehicle,” said Ken Musculus, director of Air-to-Ground Missile System programs at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. “It can fly to an area before acquiring a target, which enables a high-altitude platform to strike targets behind it without additional maneuvering, and defeat a tank when it gets there. We’ve worked closely with our customer to develop a next-generation all-in-one HELLFIRE, and we’re pleased that we’re that much closer to getting it into the hands of the Warfighter.”

Lockheed Martin performs all work on behalf of the HELLFIRE Systems Limited Liability Company, and will produce the missiles at its manufacturing facilities in Troy, AL, and Ocala, FL.

Headquartered in Bethesda, Md., Lockheed Martin is a global security company that employs about 136,000 people worldwide and is principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration and sustainment of advanced technology systems, products and services. The Corporation’s 2009 sales from continuing operations were $44.5 billion.

Lockheed Martin

Radar TNI di Kutim Mulai Beroperasi 2011

31 Agustus 2010, Sangata (ANTARA News) - Radar TNI AL yang dibangun di kawasan Mangkaliat, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, diperkirakan mulai beroperasi pada 2011 mendatang.

"Radar jenis `Integrated Maritime Surveilance System` yang saat ini dalam tahap pembangunan akan mampu mendeteksi atau mengontrol lalu lintas laut di kawasan Kutai Timur dengan radius 40 knot per mil atau 100 kilometer," kata Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Sangata, Letkol Laut (P) Bambang Irawan, Senin (30/8).

Menurut Letkol Bambang Irawan, Radar TNI AL di Mangkaliat, Kutai Timur, dibangun di darat dan akan terkoneksi dengan enam Radar TNI AL lainnya seperti di Gorontalo, Nunukan, Tarakan dan lainnya.

"Pembangunan Radar `Surveilance` di Mangkaliat, Kutai Timur, oleh Mabes TNI AL akan berfungsi mengontrol lalu lintas laut di Perairan Kutai Timur yang merupakan pintu ALKI II yang berbatasan langsung dengan selat Makassar," kata Bambang Irawan, di sela-sela penjemputan Menteri Perhubungan RI Freddy Numberi yang berkunjung ke Sangata.

Potensi ancaman di ALKI II antara lain sejumlah tindak ilegal, seperti pembalakan liar, masuknya minyak ilegal, dan tindakan kriminal laut lainnya.

Letkol Bambang mengatakan, kehadiran Radar di Mangkaliat akan sangat membantu tugas patroli rutin keamanan laut yang dilaksanakan Lanal Sangata karena laut itu dinyatakan aman kalau terhadap tindak kekerasan di laut, tindak kekerasan navigasi, penggalian sumber daya laut dan kegiatan pelanggaran hukum.

Ditanya kendala TNI AL di Kutai Timur, Bambang Irawan menjelaskan,pengamanan di Perairan Kutai Timur tidak ada yang terlalu sulit, namun yang kendala adalah sarana dan prasarana yang masih dalam kondisi terbatas.

Ia menambahkan, yang dibutuhkan seperti kapal patroli yang sesuai medan, karena gelombangnya di Kutai Timur juga terkadang tinggi, maka dibutuhkan kapal patroli di atas 12 meter.

"Kemudian kendala lain kita belum memiliki dermaga parmanen sehingga selama ini masih menumpang, itulah yang menurut kami perlu dibangun," katanya.

Hingga saat ini TNI AL Kutai Timur sudah memiliki enam pos AL, masing-masing Mangkaliat, Manubar, Sangkulirang, Muara Bengalon dan Muara Sangata dan Bontang.

"Lanal Sangata selain mengamankan laut di kawasan Kutai Timur dan Bontang juga untuk mengamankan obyek vital nasional (Ovitnas) seperti LNG, Pupuk Kaltim, Unical dan PT Kaltim Prima Coal," katanya.

ANTARA News

Admiral Gorshkov Dijadwalkan Diterima India 2010

30 Agustus 2010 -- Pemerintah India akan mengakuisisi kapal induk Admiral Gorshkov dari Rusia. Kapal induk direncanakan akan dikirimkan ke Angkatan Laut India Desember 2012. Sebuah tim ahli terdiri dari perwira, pelaut dan sipil telah ditugaskan ke Rusia guna memonitor kemajuan proyek pengerjaan overhaul kapal. Kapal akan dibaptis dengan nama INS Vikramaditya, akan dilengkapi 12 -16 jet tempur MiG-29K serta 4-16 helikopter Ka-28/31.

PIB/Berita Hankam

Koopsau II Gelar Latihan Sikatan Daya

30 Agustus 2010, Makassar -- Pangkoopsau II, Marsekal Muda R Agus Munandar, diwakili Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama TNI Agus Supriatna , Senin (30/8) di Apron Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin membuka secara resmi Latihan Sikatan Daya tahun 2010, dalam upacara militer yang diikuti oleh seluruh anggota Lanud Sultan Hasanuddin baik Militer maupun Pegawai Negeri Sipil.

Hadir Komandan Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin Kolonel Pnb Mujiyanto, Para Kepala Dinas dan Komandan Satuan Jajaran Lanud Sultan Hasanuddin.

Pangkoopsau II Marsekal Muda TNI R Agus Munandar dalam sambutan tertulis yang dibacakan Komandan Lanud Sultan Hasanuddin mengatakan bahwa latihan Sikatan Daya 2010, merupakan latihan puncak Koopsau II yang bertujuan untuk menguji kesiapan satuan-satuan dalam Jajaran, sekaligus membina tingkat profesionalisme satuan-satuan yang berada di jajaran Koopsau II.

Selanjutnya Pangkoopsau II mengatakan bahwa rangkaian latihan Sikatan Daya 2010, akan dibagi dalam tiga tahap, yang meliputi latihan Gladi Mako, dilanjutkan dengan Tactical Air Manouvering Game (TAMG) dan puncaknya dilakukan kegiatan manuver lapangan.

Dikatakan, sebelum pelaksanaan manuver lapangan, para pelaku latihan akan memulai kegiatan latihan Posko di Home Base masing-masing, melalui latihan posko , diharapkan akan terjalin suatu koordinasi yang lebih baik, serta akan dicapai tingkat keterpaduan diantara pelaku latihan.

Dibagian lain sambutannya Pangkoopsau II mengatakan bahwa dalam kegiatan manuver lapangan akan digunakan beberapa jenis amunisi yang sesungguhnya (live), baik bom, roket maupun peluru tajam, selain beresiko tinggi, penggunaan amunisi ini tentu saja juga menuntut skill dan kecermatan yang tinggi, dan perhatian juga keamanan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut Pangkoopsau II meminta kepada seluruh peserta latihan untuk selalu mengutamakan aspek profesionalisme dalam melaksanakan setiap tahapan latihan , lakukanlah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pentak Lanud Sultan Hasanuddin

Lagi, 29 Awak Kapal Malaysia Ditangkap di Perairan Indonesia

30 Agustus 2010, Samarinda -- Lagi, insiden penangkapan warga Malaysia terjadi di perairan Indonesia. Empat kapal berbendera Malaysia dengan 29 awak kapal, ditangkap di perairan Karang Unarang, Ahad 29 Agustus 2010. "Benar kami menangkap mereka dan sekarang kami periksa" kata Komandan Lanal Nunukan, Letnan Kolonel Laut Rachmad Jayadi saat dihubungi Tempo, Senin 30 Agustus 2010.

Menurut Rachmad, penangkapan dilakukan KRI Sultan Hasanuddin 366. Mereka langsung diserahkan ke Pangkalan Angkat Laut (Lanal)Kabupaten Nunukan.

Kapal yang ditangkap dilengkapi trawl, berbendera Malaysia. Empat kapal yang ditangkap masing-masing, Kapal Markidi dengan nomor lambung 3277/6/F. Jumlah abk 13 orang ditambah seorang juragan kapal.

Kapal Kuba 1 nomor lambung 2644/f. Jumlah abk 12 orang dengan seorang juragan kapal.
Kapal ketiga dan keempat tanpa nama. Kapal ketiga, tanpa nama dengan nomor lambung tw 3581/f. Junmlah abk yang ditahan dua orang dan seorang juragan kapal.Kapal keempat tanpa nama dengan nomor lambung tw 99/f dengan dua awak dan seorang juragan.

TEMPO Interaktif

TNI Siap Perang, Pemerintah Gamang

30 Agustus 2010, Jakarta -- Indonesia tetap akan mengedepankan diplomasi dan jalan damai dalam menyelesaikan sengketa perbatasan maritim dengan Malaysia. Pemerintah kini juga masih menunggu tanggapan resmi dari PM Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, sebagai jawaban atas surat yang dikirim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Diplomasi dan negosiasi akan tetap dikedepankan atau didahulukan," kata Juru Bicara Presiden bidang Luar Negeri, Teuku Faizasyah, saat dihubungi kemarin (29/8).

Sebelumnya, Panglima TNI Djoko Santoso menegaskan kesiapan TNI untuk berperang dengan negara mana pun, jika memang ada keputusan diplomatik atau politik. Jumat (27/8) malam lalu, Presiden SBY telah berkirim surat kepada PM Najib Tun Razak. Presiden mengajak kedua negara menyelesaikan masalah dengan baik, dan segera mempercepat perundingan batas maritim.

Faizasyah mengatakan, surat presiden telah dikirimkan melalui proses diplomatik. "Responnya tergantung internal di Malaysia," ujar Faizasyah. Dia mengatakan, saat ini perintah presiden kepada Menlu Marty Natalegawa dan Menko Polhukam Djoko Suyanto sudah sangat jelas. Yakni, memilih jalur diplomasi dan mengupayakan perdamaian.

Presiden SBY memang dari awal menghindari konfrontasi dengan Malaysia. Dalam rapat kabinet paripurna 24 Agustus lalu, SBY mengatakan masih banyak political resources untuk mengatasi masalah dengan jalan damai. "Jangan kita, apa istilah saya, memiliki budaya yang sedikit-sedikit putuskan hubungan diplomatik, sedikit-sedikit serang, dan seterusnya," kata SBY.

SBY mengatakan, era sekarang ini adalah era kerjasama dan kemitraan. "Bukan era konfrontasi, permusuhan dan peperangan. Meskipun, jangan salah terima. Sekali lagi, kalau itu menyangkut kepentingan kita yang paling mendasar, kedaulatan, wilayah dan sebagainya, tentu kita harus melakukan apa saja yang harus kita lakukan," kata Presiden saat itu.

JPPN

Malaysia Tuntut Indonesia Jamin Keamanan Investor

Aktivis membakar poster bendera Malaysia saat mengelar aksi protes anti Malaysia, setelah penahanan tiga petugas DKP oleh Polisi Maritim Malaysia. Aksi dilakukan saat pemerintah mengelar upacara kemerdekaan dengan penuh hikmat dan kebanggan Indonesia telah merdeka selama 65 tahun. Tiga petugas berhasil dibebaskan setelah upaya cerdas dari para diplomat Indonesia, menukarnya dengan 7 maling ikan yang ditangkap oleh para petugas tersebut. (Foto: Getty Images)

30 Agustus 2010, Kulim -- Pemerintah Indonesia harus menjamin keamanan investor Malaysia di Indonesia seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia terhadap warga negara Indonesia di Malaysia.

Tuntutan tersebut dilontarkan Deputi Menteri Perdagangan dan Perindustrian Internasional Malaysia Datuk Mukhriz Mahathir menanggapi unjuk rasa menentang Malaysia di Jakarta yang marak belakangan ini

"Kami tidak ingin insiden menyedihkan merusak hubungan baik yang sudah ada," kata Mukhriz pada Sabtu (28/8) malam seperti dilansir Bernama.

Dia menegaskan hubungan erat antara Malaysia dan Indonesia harus terus dilestarikan, tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga di antara warganya.

Mukhriz juga menilai tidak menutup kemungkinan maraknya demonstrasi anti-Malaysia baru-baru ini di Jakarta dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak suka pada hubungan erat antara Malaysia dan Indonesia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta para pengunjuk rasa yang memprotes sikap Malaysia atas penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Riau, agar menahan diri. Ratusan pengunjuk rasa pada Kamis (26/8) mendatangi Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Mereka menuntut Dubes Malaysia di Jakarta segera meninggalkan Indonesia.

Ketegangan RI-Malaysia tak pengaruhi aktivitas perbatasan

Ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia akhir-akhir ini ternyata tak membuat hubungan sosial di daerah perbatasan turut tegang. Kondisi penyeberangan di Pelabuhan Tunon Taka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, dan di Tawau di wilayah Malaysia berjalan normal.

"Tidak ada masalah, penyeberangan normal saja, baik dari Nunukan-Tawau atau sebaliknya," kata Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Pengamanan Pelabuhan Polres Nunukan, Ajun Komisaris Benny Catur Waluyo, Ahad (29/8).

Menurut dia, hingga kini pelayaran antarnegara itu tetap dilayani enam kapal motor jalur Tunon Taka-Tawau. Masing-masing KM Labuan V, KM Purnama, KM Malindo, KM Nunukan Ekspres, KM Francis, dan KM Samudra. Adapun pelayaran Tawau-Nunukan dilayani Labuan II. Untuk pelayaran rakyat, sedikitnya terdapat 12 unit perahu cepat. "Kapal-kapal itu setiap hari melayani pelayaran."

Kabupaten Nunukan merupakan satu dari tiga daerah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Timur, yang memiliki garis batas negara sepanjang 1.038 kilometer. Garis batas negara itu membentang mulai dari Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan.

Penyeberangan dari Nunukan menuju Tawau hanya membutuhkan waktu tak lebih dari 45 menit pelayaran. Pelabuhan Tunon Taka juga biasa kedatangan para pekerja asal Indonesia yang dideportasi dari Malaysia.

Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman, yang meliputi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, pun menyatakan wilayah perbatasan kedua negara dalam situasi aman. "Pos penjagaan bersama di perbatasan negara masih berjalan normal," kata Kepala Penerangan Kodam VI Mulawarman Letnan Kolonel Inf. Suwarjiyana.

Ia mengungkapkan pengamanan perbatasan tetap berjalan dengan penjagaan rutin dan tak ada perintah untuk melakukan tindakan lain. "Tak ada penambahan pasukan."

Saat ini pengamanan perbatasan dijaga satu batalion atau sekitar 1.000 personel TNI dari satuan Kodam XII Tanjungpura, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, pengamanan dijaga Batalion 611 dari Kodam VI Mulawarman. "Baru pekan lalu ada pergantian pasukan pengamanan perbatasan," kata Suwarjiyana.

TEMPO Interaktif

Dua Kapal Perang Cina Hadiri HUT Kemerdekaan Vanuatu

PM Vanuatu Edward Natapei berkunjung ke kapal latih Zhenghe saat berlabuh di Port Vila, Jumat (27/8). (Foto: Xinhua)

30 Agustus 2010 – Dua kapal perang Cina, kapal latih Zhenghe dan frigate Mianyang melakukan kunjungan selama empat hari ke ibu kota Vanuatu Port Vila,

Kedua kapal tiba di Port Vila Jumat (27/8), guna memenuhi undangan Perdana Menteri Vanuatu Edward Natapei menghadiri HUT ke-30 Hari Kemerdekaan Vanuatu.

Kunjungan kapal perang Cina ke Vanuatu pertama kalinya. Vanuatu dan Cina menjalin hubungan diplomatik sejak 1982.


PM Edward Natapei mengunjungi kedua kapal Sabtu (28/8), diterima perwira tinggi AL Cina Laksamana Muda Leng Zhenqing dan Duta Besar Cina untuk Vanuatu Cheng Shuping.

Sebelumnya kedua kapal singgah di Papua New Guinea, selanjutnya berlabuh di Tonga, Selandia Baru dan Australia.

Xinhua/Berita HanKam

Dua Kapal Perang Cina Kunjungi Myanmar

Prajurit dan perwira awak kapal perusak Guangzhou berdiri di sisi kapal membentuk formasi saat tiba di Pelabuhan Thilawa, Yangon, Myanmar. (Foto: Xinhua/Jin Fei)

30 Agustus 2010 – Dua kapal perang Cina dari Satuan Tugas Escort ke-5 Guanhzhou dan Caohu berlabuh di Pelabuhan Thilawa, Yangon, Myanmar, Minggu siang (29/8).

Kedua kapal berlabuh selama lima hari dalam rangkan meningkatkan hubungan antara kedua angkatan bersenjata kedua negara dan pertukaran antara kedua angkatan laut.
Kunjungan kapal perang Cina ke pelabuhan Myanmar untuk pertama kalinya.

Kedua kapal perang telah menyelesaikan misi pengawalan di Teluk Adan dan perairan Somalia.

Sebelum mengunjungi Myanmar, kedua kapal telah berkunjung ke Mesir, Italia dan Yunani.



Warga Yanggon diperkenankan mengunjungi kedua kapal, setelah selesai upacara penyambutan. (Foto: Xinhua/Jin Fei)

Xinhua/Berita Hankam

PM Malaysia Ancam Indonesia

Demontrasi anti Malaysia di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Kamis (26/8). (Foto: Getty Images)

30 Agustus 2010, Kuala Lumpur -- Pemerintah Malaysia berharap Indonesia bisa mengendalikan berbagai demonstrasi anti-Malaysia di Jakarta dan mengingatkan bahwa dua juta WNI bekerja di Malaysia dan Indonesia membutuhkan investasi Malaysia.

Pemerintah Malaysia berharap pemerintah Indonesia mampu mengendalikan demonstrasi anti-Malaysia di Jakarta mengingat terdapat dua juta warga negara Indonesia bekerja di Malaysia dan banyaknya perusahaan yang menolak dianggap lemah dalam menyikapi maraknya demonstrasi beberapa kelompok di Indonesia.

Perdana Menteri (PM) Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak mulai mengeluarkan pernyataan keras terkait demonstrasi anti-Malaysia, khususnya yang digelar di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta beberapa waktu lalu.

PM Najib membantah bahwa pemerintah bersikap lembek dalam menanggapi demonstrasi keras yang digelar beberapa kelompok masyarakat Indonesia. Najib bahkan ‘mengancam’, bila situasi (demonstrasi) tidak terkendali, rakyat Malaysia siap ‘membalas’ dengan amarah yang sama.

Najib memperingatkan, bila demonstrasi berlanjut, akan timbul kemarahan dan reaksi negatif dari rakyat Malaysia.

“Kami tidak lemah ataupun takut dalam hal ini. Yang penting adalah tindakan pemerintah Indonesia untuk tidak membiarkannya berlarut-larut, khususnya demonstrasi, perlindungan terhadap Kedutaan Besar Malaysia,” tegas Najib di Kuala Lumpur, Sabtu (28/8).

“Kami menjamin bisa mengendalikan situasi di Malaysia. Namun, jika situasi di Indonesia terlalu ekstrem, rakyat kami akan marah. Jika terus berlanjut, akan mengundang reaksi rakyat Malaysia,” imbuhnya.

“Saya harap pihak berwenang Indonesia tidak membiarkan warganya berdemonstrasi untuk menciptakan kerusuhan,” ujar Najib di Kuala Lumpur, Sabtu (28/8).

Seperti diberitakan, Senin (23/8), sekelompok massa berdemonstrasi di depan Kedubes Malaysia di Jakarta. Mereka mencoreti bendera Malaysia dan melemparkan kotoran manusia ke gedung Kedubes.

“Yang terpenting, kondisi ini tidak membawa hubungan kedua negara dalam bahaya,” tegas Najib. PM Najib mengimbau agar rakyat Malaysia tetap tenang dan tidak terpancing provokasi dalam bentuk apa pun.

Demo tentara bayaran

Najib mengatakan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ia mengaku belum membacanya.

“Saya yakin Presiden Indonesia telah menyatakan kekecewaannya terkait situasi saat ini dan demonstrasi yang berlangsung tidak dikaitkan dengan pemerintah Indonesia,” kata Najib.

Kedua negara, kata Najib, memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Menurutnya, pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa terdapat dua juta warganya yang bekerja di Malaysia. “Dan semakin banyak perusahaan Malaysia yang berinvestasi di Indonesia akan menguntungkan mereka (Indonesia, Red),” tegas Najib. Najib mengatakan, kedua negara memiliki kepentingan yang sama dan tidak akan membiarkan situasi yang terjadi saat ini merusak hubungan kedua negara.

Sebelumnya, Najib menyebut demonstrasi di Jakarta itu dilakukan para ‘tentara bayaran’. Najib menganggap para demonstran dibayar oleh sekelompok orang untuk menimbulkan ketegangan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia.

“Mereka ingin kita marah hingga membuat panas hubungan kita dengan Indonesia. Kita tidak boleh terperangkap permainan mereka,” kata Najib dalam sebuah acara yang diadakan UMNO, partai berkuasa di Malaysia, Jumat (27/8).

Sejauh ini, tegas PM Najib, Malaysia belum berencana mengeluarkan travel advisory kepada warganya untuk melakukan perjalanan ke Indonesia.

Surya

Anggaran Penegakan Kedaulatan NKRI Minim

30 Agustus 2010, Jakarta -- Alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk menegakkan kedaulatan atas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hingga saat ini dinilai masih sangat minim. Hal itu terlihat dari sedikitnya porsi APBN yang diperuntukkan bagi pembiayaan pertahanan dan keamanan.

"Rancangan APBN 2011 belum dapat menyediakan anggaran yang memadai untuk membiayai kekuatan pokok minimum. Karena, hanya mampu menyuplai seperlima dari anggaran minimum," ujar anggota DPD dari daerah pemilihan Kepulauan Riau Aida Zulaika Nasution Ismeth dalam sebuah diskusi di Gedung DPD, Jakarta, akhir pekan lalu.

Sementara itu, dia menilai, tingkat kesiapan alat utama sistem persenjataan, terutama untuk matra laut dan udara juga kurang dari 50 persen. Bahkan, di dalam Rencana Kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun 2011, khususnya matra laut ternyata tidak memasukkan rencana pembelian kapal perang baru.

"Yang ada itu hanyalah hanyalah pengadaan material untuk alat utama sistem persenjataan strategis sebanyak 11 unit. Jelas terlihat bagaimana minimnya perhatian pemerintah mengenai masalah keamanan dan pertahanan kedaulatan NKRI," ujarnya.

Hal tersebut, tutur Aida, perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah, terlebih lagi dengan melihat konflik Indonesia dengan Malaysia mengenai perbatasan yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Menyinggung masalah perbatasan yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia, dia menilai, akibat perjanjian antara Belanda dan Inggris di London yang disebut The Boundaries Convention. Kemudian The Boundary agreement Belanda-Inggris di Hague pada 26 Maret 1918. Perjanjian kesepahaman (MOU) Indonesia-Malaysia di Jakarta pada 26 November 1973.

Demikian pula, dengan peta dasar yang digunakan masing-masing negara juga berbeda. Indonesia memakai peta 2009, sedangkan Malaysia memakai peta 1979. Ditambah lagi, ujar dia, dengan terpisahnya Singapura dari Malaysia yang juga menyisakan soal perbatasan.

Karena itulah, dia berharap pemerintah dapat secepatnya melakukan pembicaraan untuk membahas dan memperjelas masalah itu.

"Sampai sejauh ini, kita juga masih kurang memperhatikan masalah laut dan perbatasan karena terlalu berfokus pada persoalan darat dan pusat," katanya.

Mandul

Dalam kesempatan yang sama, peneliti LIPI Indria Samego menilai, insiden yang terjadi di perairan Kepulauan Riau yang mengakibatkan ditangkapkan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Batam oleh polisi Malaysia memperlihatkan mandulnya pemerintah Indonesia.

"Saya melihat kasus ini adalah bentuk pemerintah yang tidak memerintah. Pemerintah cenderung reaktif terhadap permasalahan yang menyangkut perbatasan negara. Padahal perhatian pemerintah juga sangat diperlukan khususnya untuk menjaga pagar perbatasan," katanya.

Dia menilai, munculnya sejumlah kasus di perbatasan dikarenakan dari sisi budaya keamanan, Indonesia diangap belum memiliki budaya untuk mentaati aturan keamanan yang telah ada.

Sedangkan, dari sisi politik, pemerintah dan DPR juga terlihat lalai untuk mengurusi daerah, terutama yang berada di wilayah perbatasan.

Indria menjelaskan, permasalahan perbatasan yang sering terjadi beberapa waktu terakhir ini juga disebabkan sentralisasi ekonomi yang hanya berfokus di pusat.

Terlihat jelas, ujar dia, terabaikan pembangunan untuk wilayah-wilayah perbatasan.

"Yang paling jelas terlihat adalah masalah infrastruktur yang kondisinya masih sangat memprihatinkan. Hal ini mengakibatkan daerah semakin tidak berkembang," katanya.

Suara Karya

Pertamina Beli Tanker USD600 Juta

(Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

29 Agustus 2010, Jakarta -- PERTAMINA terus melakukan ekspansi dan penguatan armada perkapalan dengan menyiapkan USD600 juta untuk pembelian 18 armada tanker hingga akhir 2010.

Peningkatan jumlah armada tanker ini akan mengoptimalkan kemampuan perkapalan Pertamina sesuai dengan jumlah kargo untuk mencapai tingkat biaya yang efisien. Tanker tersebut mulai masuk memperkuat jajaran armada perkapalan Pertamina hingga Desember 2012.

”Program pembelian tanker ini merupakan bagian dari transformasi Pertamina di bidang perkapalan yang terus dilakukan untuk meningkatkan servis level, meningkatkan efisiensi dan perbaikan kinerja,”ujar VP Corporate Communication Pertamina Moh Harun di Jakarta kemarin.

Pembelian 18 tanker,termasuk 5 tanker di dalam negeri senilai USD87,38 juta akan meningkatkan kemampuan pengangkutan kargo dari 64,9 juta LT (long ton) pada saat ini menjadi 67,3 juta LT pada 2012. Jenis tanker yang telah dipesan meliputi 3 tanker ukuran 80.000 long ton dead weight (LTDW), 5 tanker 30.000 LTDW, 2 tanker 17.500, 1 tanker 6.500 LTDW, 2 tanker ukuran 3.500 LTDW, 2 kapal untuk pengangkutan LPG (Liquefied Petroleum Gas) ukuran 23.000 kubik meter,1 kapal LPG ukuran 5.500 kubik meter,dan 2 kapal LPG 3.500 kubik meter.

Armada baru ini akan menambah kemampuan pengangkutan minyak mentah dari 31,7 juta LT pada saat ini menjadi 32,9 juta LT pada 2012 dan meningkatkan kemampuan pengangkutan produk non-BBM (pelumas, aspal, paraxylene, dan elpiji) dari 5,5 juta LT menjadi 7,4 juta LT di 2012.Untuk kargo BBM dipertahankan pada level 27 juta LT karena adanya perbaikan infrastruktur dan peningkatan kehandalan tanker.

Semua tanker yang saat ini sedang dalam pembangunan dibuat sesuai dengan kondisi perairan Indonesia. Selama proses pembangunan kapal, Pertamina akan melaksanakan supervisi ke semua galangan secara periodik untuk menjamin ketepatan masa pembangunan. Hingga saat ini Pertamina mengoperasikan 190 kapal tanker, termasuk 36 kapal milik Pertamina yang digunakan untuk pengangkutan minyak mentah,produk-produk kilang dan BBM serta kapal pengangkut LPG.

Pengadaan armada baru ini merupakan bagian dari rencana besar peremajaan dan penambahan armada milik Pertamina. ”Dengan kemampuan armada milik Pertamina yang semakin kuat, diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan efisiensi transportasi, serta mengurangi ketergantungan terhadap kapal carter,” sebut Harun.

Pembelian kapal dari perusahaan lokal tersebut juga akan mendukung pertumbuhan industri perkapalan di dalam negeri. Satu kapal ukuran 17.500 long ton dead weight (LTDW) senilai USD24,12 juta yang dibangun PT Pal Surabaya.Masa pembangunan kapal itu selama 28 bulan dengan jadwal penyerahan pada Desember 2012. Satu lagi kapal berbobot 17.500 LTDW dibangun PT Pal Surabaya dengan nilai kontrak USD25,2 juta. Kapal dibangun selama 25 bulan dengan jadwal penyerahan September 2012.

Kapal lainnya berbobot 6.500 LTDW dibangun PT Dok dan Perkapalan Surabaya senilai USD14,45 juta.Masa pembangunan kapal selama 19 bulan yang akan diserahkan ke Pertamina pada Maret 2012. Lalu, satu kapal ukuran 3.500 LTDW dibuat PT Dumas Tanjung Perak Shipyard Surabaya senilai USD11,8 juta. Kapal dibangun selama 20 bulan dengan jadwal penyerahan April 2012.

Terakhir, kapal 3.500 LTDW dibangun PT Daya Radar Utama Lampung.Nilai kontrak USD11,81 juta dengan masa pembangunan 22 bulan atau selesai pada Juni 2012. ”Pengadaan kapal baru ini merupakan bagian dari rencana besar peremajaan dan penambahan armada milik Pertamina,” kata Harun.

”Pertamina perlu menjamin ketersediaan kapal untuk mengangkut bahan bakar minyak (BBM) karena tidak semua kapal yang dioperasikan Pertamina milik sendiri,” ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo. Oleh karena itu, dalam jangka panjang,Pertamina menargetkan 50% kapal yang dioperasikan milik sendiri. Saat ini, kata dia, ada 17 kapal yang masih dalam tahap pembangunan,beberapa di antaranya dibangun oleh industri galangan kapal nasional.

”Pembangunan kapal sisanya dibangun di luar negeri karena belum bisa diproduksi di dalam negeri,”ujar dia. Lebih jauh Djaelani mengatakan, pada 2010–2015 pihaknya berencana menambah investasi untuk membeli 35 unit kapal lagi. Sebanyak 5kapal pembeliannya ditandatangani hari ini dan sisanya 30 kapal,pembeliannya dilakukan secara bertahap sampai 2015. ”Sebanyak 24 unit kapal akan diproduksi di dalam negeri dan 6 unit di luar negeri,”ujar Djaelani.

Sementara itu, Menperin MS Hidayat menyambut positif kontrak pembelian kapal tanker Pertamina dari industri galangan kapal di dalam negeri karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. ”Dengan adanya kontrak Pertamina dengan industri galangan kapal nasional, maka akan memberikan optimisme terhadap penggunaan produk dalam negeri,” kata dia.

PAL INDONESIA menanda tangani kontrak, pembangunan 2 (dua) unit kapal tanker 17.500 LTDW - pesanan PT PERTAMINA (Persero)

Ditengah upaya untuk keluar dari kesulitan yang dihadapi perusahaan PT PAL Indonesia (Persero) mendapatkan kepercayaan dari perusahaan dalam negeri untuk pembangunan 2 (dua) unit Kapal Tanker (Oil Product Carrier) 17.500 LTDW pesanan PT Pertamina (Persero). Hal tersebut membuktikan bahwa PT PAL Indonesia (Persero) mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggannya.

Kapal Tanker 17.500 LTDW ini merupakan kapal tanker terbesar kedua setelah kapal tanker Ukuran 30.000 LTDW MT FASTRON yang pernah dibangun didalam negeri dan merupakan kapal yang ke 6 (enam) dan ke 7 (tujuh) pesanan PT Pertamina (Persero) kepada PT PAL Indonesia (Persero). Sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak untuk pembangunan kapal ke 1 (satu) akan diselesaikan selama 25 bulan dan kapal ke 2 (dua) akan diselesaikan selama 28 bulan terhitung sejak kontrak pembangunan ditandatangani. Kapal tanker 17.500 LTDW ini di desain menggunakan konstruksi lambung ganda (double hull).

Adapun kapal tanker yang pernah dipesan oleh PT Pertamina (Persero) kepada PT PAL Indonesia (Persero) adalah pesanan pertama 2 (dua) unit kapal tanker ukuran 3.500 DWT yaitu: MT.MINAS & MT MELAHIN, diserahkan pada tahun 1985. Pesanan kedua kapal tanker ukuran 6.500 DWT yaitu; MT KURAU diserahkan pada tahun 1992. Pesanan yang ke tiga kapal tanker ukuran 17.500 LTDW yaitu: MT PALU SIPAT diserahkan pada tahun 2000 dan MT FASTRON ukuran 30.000 LTDW diserahkan pada tahun 2005 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudoyono.

Ukuran Utama Kapal Tanker 17.500 LTDW sbb :
Length Over All : 160.00 M
Lenght Between Perpendicular : 151.00 M
Breadth Mould, abt : 27.70 M
Depth Mould, abt : 12.00 M
Design Draught Max : 7.00 M
Services Speed : 13. 00 Knots
Gross Tonnage : 17.500 LTDW
Compliments Officers : 12 Person
Crew : 18 Person
Total : 28 Person

SINDO/PAL