RI Tak Akan Gunakan Kekuatan Militer

Inung Bonek, Warga kota Surabaya melakukan aksi tutup mulut dengan membentangkan poster penolakan terhadap arogansi pemerintah Malaysia di depan Tugu Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman, Surabaya, Jumat (27/8). Aksi yang dilakukan seorang diri ini untuk membangkitkan semangat nasionalisme dikalangan arek-arek Surabaya untuk lebih mencintai NKRI. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/ss/10)

27 Agustus 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, tidak ada peningkatan gelar kekuatan di wilayah perbatasan RI-Malaysia.

"Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai peningkatan (gelar kekuatan) di perbatasan RI-Malaysia pascainsiden kemarin," katanya seusai menghadiri buka bersama jajaran Kementerian Politik, Hukum, dan HAM di Jakarta, Jumat (27/8/2010).

Ia mengatakan, berdasarkan pantauan di Nipah, Berhala, dan Rondo, tidak ada peningkatan (gelar kekuasaan) di perbatasan laut RI-Malaysia. Pengamanan wilayah perbatasan darat dan laut Indonesia dengan negara lain, termasuk Malaysia, seperti biasa atau standar normal.

Hal senada diungkapkan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang mengatakan bahwa apa pun yang dilakukan TNI harus berdasar keputusan politik. "Sampai saat ini, pemerintah menetapkan penyelesaian melalui jalur diplomasi. Ya, kita ikuti. Jadi, tidak ada penambahan atau peningkatan gelar kekuatan di perbatasan meski hubungan kedua negara (RI-Malaysia) menghangat," tuturnya.

Hubungan Indonesia-Malaysia kembali menghangat pascapenangkapan tiga petugas Kementerian Laut dan Perikanan oleh aparat Malaysia saat bertugas di Tanjung Berakit, Indonesia. Namun, akhirnya kedua pihak sepakat kembali merundingkan persoalan perbatasan kedua negara di Kinabalu, Malaysia, pada 6 September mendatang.

Indonesia ajak Malaysia berdamai

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak terkait ketegangan hubungan kedua negara. Pada intinya, dalam surat tersebut, Pemerintah Indonesia mengajak Malaysia untuk menyelesaikan persoalan bilateral secara damai.

Demikian dinyatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dalam acara buka puasa bersama di Jakarta, Jumat (27/8/2010). Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

"Dalam salah satu poin surat tersebut, Presiden telah mengundang Perdana Menteri Malaysia untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan untuk menghindari kemungkinan apa pun," katanya.

Dia mengatakan, Presiden telah mengirimkan surat kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. "Presiden telah menandatangani surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Malaysia berikut meningkatnya ketegangan dalam hubungan di antara kedua negara," katanya.

Dia mengatakan, Presiden Yudhoyono telah meminta penyelesaian damai masalah sehingga semangat persahabatan hubungan Indonesia-Malaysia dapat dihidupkan kembali. "Presiden juga menyerukan untuk melakukan pembicaraan tentang isu-isu perbatasan. Itu adalah hal yang paling penting. Itulah dua poin penting dalam surat itu," katanya.

Dia mengatakan, perundingan rinci tentang masalah perbatasan dengan Malaysia akan berlangsung pada pertemuan tingkat menteri luar negeri pada tanggal 6 September 2010. "Kedua negara telah sepakat untuk mempercepat pembicaraan perbatasan," katanya.

KOMPAS.com