Kerja Sama Militer RI-AS Perlu Klarifikasi

Satuan anti teror KOPASSUS. (Foto: Getty Images)

16 Maret 2010, Jakarta -- Ketua Komisi I DPR RI, Kemas Azis Stamboel, menyatakan, beberapa isu dalam kerja sama militer Indonesia-Amerika Serikat (AS) perlu klarifikasi lebih lanjut, agar tidak merugikan salah satu pihak.

Ia mengatakan itu kepada ANTARA, di Jakarta, Selasa, sehubungan dengan rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang dijadwalkan berlangsung 23 hingga 25 Maret mendatang.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga setuju dengan wacana, agar AS tidak dipaksa menormalisasi kerja sama militernya dengan Indonesia.

"Saya agaknya setuju dengan itu (tak perlu paksakan AS menormalisasi kerja sama militernya dengan RI), karena sebelum ke arah itu, kita perlu kaji bersama beberapa isu yang memang perlu klarifikasi," tegasnya lagi.

Dalam kaitan itu, menurutnya, perlu pembahasan bersama dengan melibatkan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjadi obyek sekaligus subyek dari kerjasama militer tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga mantan Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga, secara terpisah menilai, salah satu isu penting untuk dibicarakan ulang dalam kaitan peningkatan kerja sama militer kedua negara, ialah mengenai keikutsertaan para perwira TNI dari jajaran Kopassus, terutama dalam hal pendidikan serta latihan.

"Menurut saya, sangatlah tidak beralasan bila Amerika Serikat masih `miring` soal Kopassus, sehingga tidak diikutkan dalam berbagai perjanjian militer dengan Republik Indonesia," katanya.

Indonesia harus tegas bahwa dalam peningkatan kerja sama di bidang pertahanan, yakni berbentuk antarmiliter misalnya melalui Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET).

"Jika dalam konsep ini masih tidak mengikutkan Kopassus, itu tidaklah `fair`," tandasnya.

Dalam kaitan peningkatan kerja sama antarmiliter dengan memprioritaskan modus IMET itu, Theo Sambuaga meminta AS agar mengikutsertakan perwira-perwira TNI dari Kopassus.

"Selama ini memang AS belum mau memasukkan Kopassus dengan alasan tekanan dari Kongres AS yang selalu mengkaitkan Kopassus dengan kejadian-kejadian di masa lalu, seperti masalah HAM di Timor Timur dan lain-lain," katanya.

ANTARA News