Aksi Petisi 28: Apa Kabar TNI AD

Koordinator Petisi 28, Haris Rusly (kanan) dan beberapa aktivis lainnya saat mengunjungi markas TNI Angkatan Darat, di Jalan Veteran Jakarta Pusat, Rabu (18/8). Kunjungan ini terkait ketidaktegasan sikap pemerintah terhadap Malaysia yang menangkap tiga petugas Kementerian Perikanan dan Perikanan (KKP). (Foto: ANTARA/Herka Yanis Pangaribowo/ss/mes/10)

18 Agustus 2010, Jakarta -- Menyikapi masalah yang terus terjadi antara Indonesia dan Malaysia, Petisi 28 hari Rabu (18/8) datang mengunjungi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Mabes TNI AD) untuk menyampaikan beberapa aspirasi mereka.

"Pertama, tujuan kami datang kesini adalah untuk menanyakan kabar TNI AD, apakah masih ada atau sudah tidak ada," ujar Haris Rusly kepada wartawan saat menyampaikan aspirasinya di pos penjagaan Mabes TNI AD, Rabu (18/8)

Haris menyayangkan bahwa tidak ada tidakan tegas dari pemerintah dan TNI AD ketika bangsa kita dilecehkan negara lain dan rakyat dianiaya."TNI dengan sumpah prajuritnya seakan diam tidak berbicara dengan keadaan yang sudah menimpa bangsa ini. Rakyat kita sudah dianiaya dan dilecehkan!" tegasnya.

"Jadi kami datang kesini untuk menanyakan kabar TNI AD, dimana sumpah prajurit sapta marganya," ujar Haris.

Haris menambahkan bahwa tujuan kami datang ke sini untuk bersilaturahmi dengan pimpin TNI AD. "Kami ingin berdiskusi dan bertukar pikiran dengan pimpinan TNI AD, menanyakan persepsi soal berbagai macam pelecehan terhadap harga diri dan martabat bangsa kita," ungkap Haris.

Menurutnya, bangsa kita sudah memasuki fase darurat yang luar biasa. "Semua institusi di negara ini sudah saling berbenturan, sudah terjadi krisis krisis moral yang luar biasa diantara para pemimpin negara ini, parlemen dan para penegak hukum sudah tidak lagi dipercaya warga negara dan hampir seluruh institusi pemerintahan di negara ini sudah berantakan," tegasnya.

"Kami mengajak seluruh tentara muda bangsa ini bersama dengan seluruh warga sipil bersama-sama untuk menata ulang negara ini dari kehancurah pemerintah yang telah menghianati seluruh pencapaian yang sudah didapat dari leluhur kita," tandas Haris.

"Kedatangan kami ke sini untuk membangunkan TNI AD agar bangun dari tidur melawan penzaliman terhadap bangsa kita, pelecehan harga diri dan martabat terhadap bangsa kita yang dilakukan oleh negara tetangga. Kongkritnya TNI AD harus memberikan sikap tegas. Sikap tegasnya itu adalah TNI AD harus melakukan perang terhadap negara tetangga yang telah mengganggu NKRI," tutupnya.

Slogan diplomasi SBY menafikan kepentingan RI

Pengamat politik internasional Universitas Indonesia memandang konflik teranyar Jakarta versus Kuala Lumpur merupakan buah dari tidak adanya coast guard yang mampu mengantur lalu lintas wilayah perbatasan.

Selain itu, diplomasi Indonesia terhadap Malaysia tidak cukup kuat untuk merubah perspektif "Negeri Jiran" terhadap Tanah Air. "Ini menjadi titik lemah kita," ungkap Bantarto ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Rabu (18/8).

Bantarto mengilustrasikan beberapa pelanggaran di perbatasan yang mengancam kedaulatan Indonesia. Ia menambahkan, posisi tawar Jakarta sebetulnya bagus. Akan tetapi diplomat-diplomat Indonesia kurang berani. "Kita terlalu mementingkan hubungan sehingga selalu mencoba kompromi," tandas Bantarto.

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Indonesia berupaya "Mempunyai sejuta kawan tanpa musuh" pun secara tidak langsung mengubah hubungan Indonesia kepada negara lain.

"Kalau akhirnya mengorbankan kepentingan nasional, slogan itu menjadi tidak ada artinya. Kita malah menjadi bulan-bulanan," imbuhnya. "SBY cenderung mencari sebanyak mungkin teman sehingga melupakan kepentingan negara sendiri."

MI.com