Menhan Dampingi Menkopolhukam Raker dengan Komisi I DPR Bahas Pengelolaan Wilayah Perbatasan

01 September 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mendampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, menghadiri Rapat Kerja antara pemerintah dalam hal ini jajaran Kementerian Politik Hukum dan Keamanan dengan Komisi I DPR RI membahas tentang pengelolaan wilayah perbatasan berbasis maritim, Selasa (31/8) di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta.

Hadir pula sejumlah menteri di jajaran Polhukam antara lain Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Kepala BIN Sutanto, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol Nanan Soekarna.

Dalam rapat tersebut, sejumlah Anggota Komisi I DPR RI diantaranya menyoroti tentang koordinasi dan sinergi diantara stake holder yang terkait didalam operasi pengamanan wilayah perairan laut Indonesia. Ada beberapa wacana yang berkembang diantaranya adalah memberdayakan peran Bakorkamla agar lebih operasional. Disamping itu diamanatkan dalam Undang -Undang untuk membentuk Sea and Cost Guard yang bertugas dalam pengamanan wilayah perairan Indonesia.

Sebagaimana pada akhir rapat tersebut, salah satu dari lima kesimpulan Komisi I DPR RI diantaranya mendesak pemerintah untuk merevitalisasi fungsi dan tugas Badan Koordinasi Keamanan laut (Bakorkamla).

Sebelumnya Menkopolhukam menjelaskan, ada enam instansi yang aktif didalam penanganan pengamanan di laut antara lain TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan, Bea Cukei, KKP, KPLP dan Bakorkamla yang masing - masing mengacu kepada Undang - Undangnya sendiri.

Oleh karena itulah, pemerintah membentuk Bakorkamla yang berfungsi untuk mensinergikan fungsi - fungsi dari keenam stake holder tersebut agar tidak jalan sendiri –sendiri dan bertabrakan satu dengan yang lainnya.

“Dibentuknya Bakorkamla dalam rangka menformulasikan suatu kegiatan pengamanan laut yang terpadu antara satu dengan yang lain untuk saling mendukung menuju ke titik yang sama dalam pelaksanaan kegiatannya”, jelas Menkopolhukam.

Menkopolhumam lebih lanjut menjelaskan, Bakorkamla adalah suatu tempat dimana untuk memonitor semua informasi tentang pengamanan laut, sehingga semua perjalanan dan pergerakan stake holder yang terkait dengan pengamanan perairan laut dapat diamanati di Bakorkamla.

DMC