Diplomasi Batas Wilayah RI Malaysia Masih Buntu

Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Tun Abdul Razak di Istana Merdeka. (Foto: beritasore)

28 Mei 2009, Jakarta -- Proses diplomasi penentuan batas wilayah antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia di Perairan Ambalat, Kalimantan Timur, masih menemui jalan buntu. Belum adanya titik temu batas wilayah inilah yang seringkali memicu terjadinya insiden angkatan laut kedua negara di perbatasan.

"Sampai sekarang diplomasi batas wilayah di Ambalat masih deadlock. Kali terakhir rapat koordinasi Deplu dengan Malaysia pada 2008 belum mengarah pada perkembangan," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama Iskandar Sitompul, Rabu (27/5).

Malaysia masih menggunakan peta yang dibuat pada 1979. Sedangkan Indonesia tetap mengacu pada peta yang dikeluarkan pada 1945. Kedua peta itu berbeda dalam penentuan batas wilayah perairan negara masingmasing.

Perbedaan peta itulah, ungkap Iskandar, yang kerap berujung insiden masuknya kapal laut Malaysia ke wilayah Indonesia. Selama Januari sampai Mei 2009, sudah sembilan kali kapal laut Indonesia menghalau kapal laut Malaysia karena melanggar batas wilayah.

Teranyar adalah insiden Senin (25/5) lalu ketika kapal milik Angkatan Laut Diraja Malaysia kembali memasuki wilayah perairan Ambalat yang langsung dihalau kapal patroli TNI AL.

Pernyataan serupa dikemu kakan Kepala Pusat Penerangan TNI, Marsekal Muda Sagoem Tam bun. "Masalah pokoknya soal batas wilayah. Karenanya, upaya diplomatik adalah jalan keluar yang perlu diselesaikan," kata Sagoem.

Iskandar berharap, Deplu melanjutkan langkah-langkah diplomasi dengan Malaysia. "Kalau tindakan ofensif itu kan harus ada persetujuan DPR dan Presiden dulu. Malaysia pun punya aturan yang sama," jelas Iskandar.

Namun, Iskandar memastikan, pada tingkat komando, komunikasi antara TNI AL dan Diraja Malaysia, tak ada masalah serius yang perlu diperdebatkan. "Masing-masing saling menghormati. Mereka berkunjung ke sini, kita ke sana. Tapi, kalau di laut memang sulit karena batasnya tidak bisa dilihat kasat mata."

Direktur Perjanjian Internasional Deplu, Rahmat Budiman, mengaku, selama ini TNI AL dan Deplu selalu berkoordinasi. Jika ada yang terjadi di Ambalat, biasanya TNI AL melaporkan ke Deplu.

Tapi, hingga kemarin sore, pihaknya belum mendapat laporan soal insiden Senin tersebut. "Mungkin laporan belum sampai," katanya.

Rahmat mengakui batas maritim kedua negara memang belum selesai dibahas. Termasuk di antaranya soal batas perairan di wilayah Ambalat. "Kami berharap perundingan segera dilakukan dan penentuan batas maritim bisa selesai secepatnya."

Saat PM Malaysia, Tun Abdul Razak, bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Jakarta, 23 Maret lalu, SBY mengatakan, masalah perbatasan kedua negara bisa diselesaikan dengan baik sebagai sesama anggota ASEAN.

(Republika)