Tim CISS Puji Hasil Kerja TNI di Kongo

1 Desember 2009, Kongo -- Tim CISS (Chief Integrated Support Service) dan rombongan mengunjungi Dungu, Kongo, dengan menggunakan pesawat Antonov Type-24 Uno-816. Tim yang dipimpin oleh Mr. David Pittfield tiba di bandara Dungu, disambut Mr. Abdullah Atta, pejabat FOM (Field Officer Managger), Kolonel Muhammad Mihidir, Komandan Batalyon Maroco dan Letkol Czi Arnold A.P Ritiauw, Komandan Kontingen Garuda XX-G/Monuc.

Komandan Satgas Zeni Konga XX-G/Monuc, Letkol Czi Arnold A.P Ritiauw, menjelaskan rombongan David Fittfield angsung menuju New Airport Office yang berada tidak jauh dari Bandara Dungu untuk mendengarkan presentasi dari pejabat FOM (Fieled Officer Mannager), Mr Abdullah Atta tentang situasi keseluruhan, khususnya tentang perbekalan atau logistik yang diperlukan oleh para penjaga perdamaian yang ada di Dungu.

Setelah itu, rombongan CISS (Chief Integrated Support Service) berangkat menuju Dungu Town untuk mengunjungi Camp Batalyon Maroko dan bertemu dengan seluruh staf. Pada acara makan siang di Camp Marocco, Mr. David mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi dan pujian kepada pasukan Zeni TNI Konga XX-G/Monuc atas segala kerja kerasnya, memperbaiki dan membangun drainase, shoulder serta run way Bandara Dungu.

Puspen/POS KOTA

Sukhoi AU India Jatuh di Rajasthan

SU-30 MKI AU India lepas landas. (Foto: Sagar Pathak)

1 December 2009 – Sebuah jet tempur Sukhoi milik Angkatan Udara India diberitakan jatuh di Jetha Ki Dhani dekat sasaran penembakan Pokhran di Rajasthan, pilot pesawat Wing Commander Shrivastav dan ko-pilot berhasil melakukan “bail-out” dari pesawat dalam keadaan selamat.

Pesawat lepas landas dari Jodhpur pukul 16.45 waktu setempat untuk penerbangan latihan rutin dan jatuh sekitar pukul 17.30.

Sukhoi milik AU India sudah dua kali jatuh, pertama 31 April 2009 dimana ko-pilot Wing Commander P. S Narah tewas sedangkan pilot Wing Commander S.V Munje selamat.

AU India pada tahun ini sudah kehilangan satu pesawat latih Kiran Mk II dari tim akrobatik udara Surya Kiran, tiga jet tempur MiG-27, tiga jet tempur MiG-21, satu pesawat latih HPT-32, satu pesawat angkut AN-32, satu helikopter Mi-8 serta satu Mi-17.



SU-30 MKI AU India. (Foto: Sagar Pathak)

Saat ini AU India mengoperasikan sekitar 100 Sukhoi Su-30 tergabung dalam lima skuadron di Lohegaon dekat Pune dan di Bareilly dekat Uttar Pradesh.

Pertama kali India memesan 40 Su-30 dari Rusia pada 1996 dan kembali memesan 140 pesawat yang dibuat di Hindustan Aeronautics Limited (HAL). India kembali menambah armada Su-30 sebanyak 10 pesawat dalam keadaan siap terbang.

Awal tahun ini, India kembali membeli lebih dari 50 Su-30, sehingga total armada Su-30 AU India hampir 280 pesawat.

PTI News/@info-hankam

TNI AL Tangkap Dua Kapal Tak Berdokumen

30 November 2009, Surabaya -- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) dari jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) berhasil menangkap dua kapal yang tak memiliki dokumen resmi.

Kepala Dinas Penerangan Koarmatim, Letkol Laut Toni Saiful, di Surabaya, Senin mengatakan, dua kapal yang ditangkap di lokasi berbeda itu adalah LCT Samudra Jaya dan LCT Muara Asia Indah.

"LCT Samudra Jaya kini diamankan di Lantamal X Jayapura, sedangkan LCT Muara Asia Indah diamankan di Lanal Ternate," katanya.

Penangkapan LCT Samudra Jaya bermula saat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Taliwangsa yang dikomandani Kapten Laut (P) Suyad melakukan patroli di perairan Halmahera.

Saat diperiksa, lanjut Toni, kapal yang dinakhodai Richo W. Bawole, warga negara Indonesia, dengan sembilan anak buah kapal (ABK) itu tidak memiliki dokumen lengkap.

Persyaratan pelayaran kapal berbobot 225 gross ton itu sudah habis masa berlakunya, seperti Surat Ukur Internasional, Sertifikat Keselamatan, Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran, dan sertifikat Perangkat Radio.

Kapal kedua yang diamankan adalah LCT Muara Asia Indah. Saat diamankan kapal berbobot 832 gross ton itu mengangkut 20 unit truk dan dua unit mobil Volvo.

Kapal yang dinakhodai Adolf M., warga negara Indonesia itu tidak dilengkapi Sertifikat Pencegahan Pencemaran dan Surat Izin Tramper.

"Kedua kapal itu melakukan tindak pelanggaran hukum di laut. Kini keduanya sedang kami sidik," kata Toni Saiful.

ANTARA News

AL Peru Beli 2 LST Eks AL AS

Racine LST-1191 LST (Landing Ship Tank) kelas Newport. (Foto: DID)

30 November 2009 –- Angkatan Laut Peru akan menerima dua kapal LST (Landing Ship Tank) kelas Newport eks Fresno LST-1182 (dioperasikan mulai 1969) dan Racine LST-1191 (1971) dibawah program FMS (Foreign Military Sale) senilai 82 juta dolar, termasuk juga RHIB (Rigid Inflatable Boats) 7m – 11m, pelatihan personil dan peralatan latihan, suku cadang dan perbaikan, dukungan peralatan, publikasi dan data teknis serta dukungan lainnya.

Sebelum diserahkan kedua kapal akan diperbaharui oleh kontraktor utama VSE Corporation di Alexandria Virginia dan Fairbanks Morse di San Diego California.

Salah satu dari empat kapal kelas Newport akan digantikan oleh LPD-17 kelas San Antonio.


Fresno LST-1182 LST (Landing Ship Tank) kelas Newport mulai dioperasikan mulai 1969. (Foto: navsource)

AL Peru saat ini mengoperasikan 3 LST eks AL AS kelas Paita, dibuat pada pertengahan 1950-an dan diserahkan ke AL Peru 1984.

Pembelian kapal bekas pakai ini lebih murah dibandingkan pembelian kapal LST/LPD buatan Singapura berbobot 6,600 ton.

LST kelas Newport digunakan mengangkut dan mendaratkan tank, kendaraan amphibi ke medan pertempuran, kapal dapat mengangkut sekitar 400 prajurit dan mampu berlayar hingga kecepatan 20 knot.

AL yang mengoperasikan LST kelas Newport hingga saat ini Australia (2), Brazil (1), Chile (1), Malaysia (1), Mexico (2), Spanyol (2, 1 masih beroperasi), dan Taiwan (2). Tiga kapal ditengelamkan sebagai sasaran tembak saat latihan serta 2 dalam keadaan tidak aktif.

Naval-technology.com/@info-hankam

AL Siapkan Dua KRI Korvet Kawal Presiden

KRI Frans Kaisiepo 368 jenis korvet SIGMA saat akan meninggalkan Belanda menuju tanah air.

30 November 2009, Makassar -- Lantamal VI TNI Angkatan Laut (AL) menyiapkan dua kapal perang KRI Korvet yang berspesifikasi kapal cepat untuk mengawal presiden pada peringatan Hari Nusantara Nasional 2009 di Makassar.

"Kami belum tahu KRI apa yang akan kita turunkan. Yang jelas jenisnya Korvet yang memiliki spesifikasi kapal cepat dan lengkap dengan persenjataan," kata Asisten Operasi (Asop) TNI AL, Kol Laut Muhammad Ali, di Makassar, Senin.

Ia menjelaskan, KRI jenis Korvet ini mempunyai persenjataan untuk pengawalan selama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti parade kapal layar Phinisi di sekitar Pulau Lae-lae Makassar.

Bukan cuma dua KRI yang akan disiagakan untuk menjadi "vooraider" Presiden Yudhoyono bersama para Gubernur, Wali Kota dan Bupati melainkan dua "speed boat" dan empat perahu karet berada di sekitar kapal yang ditumpangi presiden.

"Kita siapkan dua KRI yang menjadi pengawal Presiden bersama rombongan. Selain itu dua kapal jenis "speed boat" dan perahu karet juga disiagakan," katanya.

Puncak perayaan Hari Nusantara Nasional ke-10 dilaksanakan pada 9-13 Desember. Pada peringatan itu, sebanyak 33 kapal layar phinisi dan 1.000 kapal nelayan (jolloro) akan mengiringinya.

Selain parade phinisi juga ada kegiatan lainnya seperti, lomba renang antar pulau, lomba jala sampah, lomba bakar dan memasak ikan, lomba perahu hias dan diklat kelautan.

"Kita berharap panitia pelaksana kegiatan bisa merampungkan persiapan sebelum hari pelaksanaan 9 Desember 2009, " katanya.

Kegiatan Hari Nusantara akan di tempatkan di lokasi tanah tumbuh mega proyek Centerpoint Of Indonesia (COI) di Makassar yang akan di meriahkan 33 kapal layar dan perahu phinisi.

"Kami harapkan keterlibatan semua pihak karena tujuan kegiatan ini membangkitkan dan menggugah semangat bangsa untuk lebih mengenali bangsa sendiri sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang bercirikan nusantara," ungkapnya.

Rapat pemantapan panitia juga dihadiri lintas departemen yakni Kadis Kelautan dan Perikanan Sulsel H. Iskandar, Kadis Tarkim Sulsel H. Syafruddin Burhanuddin, Karo Umum Ibrahim Beddu serta Karo Humas dan Protokol Pemprov Sulsel H. Agus Sumantri serta sejumlah SKPD Pemkot Makassar.

Pada pelaksanaan Hari Nusantara Nasional yang di pusatkan di Kota Makassar dirangkaian dengan HUT DKP yang akan diisi atraksi budaya dengan menghadirkan simbol-simbol adat/budaya dari seluruh Indonesia.

ANTARA News

Rencana Pembangunan Kodam Baru Dipertanyakan

Sejumlah prajurit Kodam XVII/Cenderawasih melakukan defile (Foto: ANTARA/Oka Barta/Koz/mes/08)

30 November 2009, Jayapura -- Rencana TNI Angkatan Darat untuk menambah satu komando daerah militer di Papua dipertanyakan sejumlah kalangan di Papua. Mereka berpendapat, hubungan perbatasan Papua dengan negara tetangga, Papua Niugini dan Australia, tidak bermasalah sehingga penambahan kodam tergolong tak mendesak.

Rencana pembentukan kodam baru di Papua itu dilontarkan Kepala Staf TNI AD Letnan Jenderal George Toisutta beberapa waktu lalu.

”Jika pembentukan kodam baru di Papua dipaksakan, pasti masyarakat keberatan. Itu hanya akan menambah atau membuka luka lama akibat daerah operasi militer yang pernah diterapkan di Papua beberapa tahun lalu,” kata Julees Rimet Assa Ongge, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Minggu (29/11) di Jayapura, Papua.

Luka batin orang asli Papua sebagai dampak operasi militer itu, lanjut Julles, tercermin dari adanya Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. ”UU itu mengamanatkan pembentukan Komnas HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua. Namun, delapan tahun berjalannya otonomi khusus di Papua, baru terbentuk Komnas HAM Papua,” katanya.

Ia berpendapat, saat ini Papua dalam kondisi aman dan tidak ada gangguan berarti. ”Tidak ada gangguan dari luar terhadap Papua, seperti dari Papua Niugini dan Australia. Keduanya bertetangga baik dengan Indonesia. Tidak ada pula ancaman dari luar negeri. Keberadaan TNI kan untuk menjaga kedaulatan wilayah,” tambah Julles.

Kepercayaan

Pemerhati Papua di Jayapura, Socratez Sofyan Yoman, yang dimintai pendapatnya secara terpisah, berpendapat serupa. Menurut dia, pembentukan kodam baru di Papua bukan kebutuhan mendesak. ”Pemerintah lebih baik terlebih dahulu mengembalikan kepercayaan orang asli Papua kepada Jakarta terkait kekerasan selama operasi militer, sebelum membangun instalasi militer baru di Papua,” ujarnya.

Penulis berbagai buku tentang Papua itu menambahkan, penduduk di Papua terlalu sedikit sehingga sangat tidak rasional jika terdapat dua kodam di pulau tertimur Indonesia tersebut. ”Jumlah penduduk di Provinsi Papua dan Papua Barat sekitar tiga juta jiwa. Sebagai pembanding, Kodam Diponegoro membawahi Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang memiliki jumlah penduduk sekitar 33 juta jiwa,” katanya.

Kompas

TNI AL-BNN Gelar Operasi Maritim Bersinar-1

30 November 2009, Pontianak -- Komandan KRI Teluk Sabang-544, Mayor Laut (P) Dedy Rorna W, menunjukkan peta operasi wilayah barat yang digunakan untuk jalur Latihan Operasi Bersama Interdiksi Narkotika (Bersinar-1) 2009 di atas KRI Teluk Sabang-544 di dermaga Lanal Pontianak, Kalbar, Senin (30/11). Latihan Operasi Bersinar-1 merupakan gabungan antara TNI AL dan Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai upaya untuk memberantas penyelundupan transportasi narkotika di wilayah perairan Indonesia. (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ed/ama/09)

23 November 2009, Jakarta -- Latihan Operasi Bersama Interdiksi Narkotika (Bersinar-I) Tahun 2009 digelar di Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), Jalan Gunung Sahari Raya No 67 Jakarta Pusat, Senin (23/11).

Acara tersebut dibuka Kepala Badan Narkotika Nasional (KBNN) Komjen Pol Drs. Goris Mere didampingi Pangarmabar Laksamana Muda TNI Soeparno.

Goris Mere mengatakan, data nasioanal trend tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa terjadi peningkatakan signifikan dari tahun ke tahun baik dari segi kuantitas maupun kualitas dengan modus operandi yang semakin canggih yang memanfaatkan teknologi modern.

Apabila tindak diambil tindakan langkah-langakah strategis maka dalam waktu singkat negara akan menjadi lemah dan berdampak rusaknya kehidupan masyarakat Indonesia yang secara langsung dapat meruntuhkan kehidupan sendi-sendi bangsa dan negara Indonesia.

Menyadari hakekat ancaman dan dampak buruk yang diakibatkan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, maka kita semua bertekad untuk bekerjasama saling mendukung melakukan upaya-upaya terpadu dalam rangka melakukan pemberantasan penyeludupan transportasi narkotika di wilayah perairan indonesia.

Latihan operasi bersama yang dilaksanakan dengan sandi operasi “OPS MAR BERSINAR-I 2009” merupakan wujud kesamaan tekad antara BNN beserta seluruh komponen penegak hukum Polri (Bareskrim Polri, Ditpolair dan Ditpoludara Babinkam Polri, Bea Cukai, KPLP, P2SDKP, Badan POM dan Badan Karantina) dengan TNI AL dan segenap komponen keamanan laut lainnya dalam menjawab hakekat ancaman bahaya narkotika.

Latihan Operasi Maritim Bersama-I ini dibagi dalam tiga tahap yakni tahap pertama Latihan Pos komando dimulai pada 23-24 November 2009 bertempat di Markas Komando Armabar, tahap kedua Latihan Pra Operasi pada 30 November 2009 dilaksanakan di Pangkalan TNI-AL Batam dan tahap ketiga Latihan Operasi pada 1-3 Desember 2009 di Perairan Kepri.

Peserta yang mengikuti latihan ini berjumlah 220 orang gabungan dari TNI AL dan Penegak Hukum Polri, sedangkan unsur yang dilibatkan berjumlah 26 buah Kapal terdiri dari 10 KRI, 6 KAL, 9 Patkamla dan 1 Sea Hunter.

Dispenarmabar/POS KOTA

TNI AL akan "Pensiunkan" Sejumlah Kapal Perang

KRI Teluk Saleh 510 buatan galangan kapal Chicago Bridge, Amerika Serikat tahun 1944. (Foto: koarmabar.mil.id)

30 November 2009, Jakarta -- TNI Angkatan Laut (AL) akan "mempensiunkan" beberapa kapal perangnya yang sudah berusia tua dan tidak laik untuk dioperasikan.

"Kami masih melakukan pemilahan, pengkajian kapal-kapal mana saja yang akan dimusnahkan, yang jelas kapal yang akan dimusnahkan itu buatan tahun 1942," kata Kepala Staf AL (Kasal) Laksamana Madya TNI Agus Suhartono kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Kajian itu akan selesai pada Desember 2009 dan segera diserahkan pada Mabes TNI dan Departemen Pertahanan untuk dikaji lebih lanjut terutama tentang penggantian kapal-kapal yang dipensiunkan tersebut.

Selain berencana mempensiunkan kapal-kapal perangnya, TNI Angkatan Laut juga telah memusnahkan 210 pucuk senjata berbagai jenis buatan Jerman.

Senjata yang dimusnahkan dan akan diremajakan itu adalah 90 pucuk M-16 Assault Rifle kaliber 5,56 mm, 50 pucuk AK-47 Assault rRifle kalibar 7,62 mm, 50 pucuk pistol FN Browning HP M-46 kaliber 9 mm dan 20 pucuk pistol Sig Sauer kaliber 9 mm.

Untuk peremajaan sejumah senjata yang dimusnahkan itu, pada Tahun Anggaran 2008 TNI Angkatan laut telah melakukan pengadaan senjata produk Jerman yang MP5 dan HK 416.

Pemusnahan alat utama sistem senjata tua itu, dimaksudkan untuk mengurangi beban tanggung jawab, dan resiko yang ditimbulkan baik secara administratif maupun anggaran.

TNI AL memiliki kurang lebih 148 kapal perang berbagai kelas dan jenis. Jumlah itu belum termasuk dua kapal layar tiang tinggi yang ada di TNI AL.

Jumlah kapal perang tersebut juga belum termasuk kapal patroli yang panjangnya kurang dari 36 meter yang biasa disebut KAL atau kapal angkatan laut yang berjumlah 317 unit.

Kapal yang mungkin dipensiunkan

Kapal perang dipastikan dipensiunkan 7 LST (Landing Ship Tank), KRI Teluk Langsa 501, KRI Teluk Bayur 502, KRI Teluk Kau 504, KRI Teluk Tomini 508, KRI Teluk Ratai 509, KRI Teluk Saleh 510 dan KRI Teluk Bone 511 eks AL Amerika Serikat buatan tahun 1942 – 1945, diantaranya digunakan dalam operasi amphibi di pantai Normandia saat Perang Dunia ke-2.

Ketujuh LST tersebut akan digantikan 7 LST buatan PT PAL, menurut Direktur Utama PT. PAL Harsusanto di Jakarta, Selasa (24/11), hingga 2014 PT PAL telah mendapat kontrak dari Departemen Pertahanan dan TNI Angkatan Laut yakni dua kapal selam, dua kapal perusak kawal rudal (PKR), 11 unit KCR-40, tujuh unit kapal angkut tank (AT/LST), 17 unit tank amfibi, dan 25 unit peningkatan kemampuan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut.

ANTARA News/@info-hankam

Krisis Global Tidak Mempengaruhi Belanja Militer Arab Saudi

A330 MRTT AU Saudi Arabia sedang melakukan pengisian bahan bakar ke jet tempur Typhoon dan Panavia Tornado. (Foto: EADS)

30 November 2009 -- Krisis keuangan global tidak mempengaruhi anggaran belanja militer Kerajaan Arab Saudi, tercatat 40,5 milyar dolar dihabiskan tahun 2009, menjadikan yang terbesar di wilayah Timur Tengah.

Israel menduduki urutan kedua dengan menghabiskan anggaran belanja militer 13 milyar dolar.

CNN melaporkan anggaran belanja militer di Timur Tengah meningkat tajam, dari 77 milyar dolar pada 2006 menjadi 102 milyar dolar pada tahun ini.

Arab Saudi saat ini sedang terlibat konflik militer dengan pejuang Houthi di sebelah Utara Yaman.


Arab Saudi melibatkan dalam konflik militer yang melibatkan Pemerintah Yaman dan pejuang Houthi, setelah menuduh pejuang Houthi membunuh dua prajurit penjaga perbatasan Arab Saudi.

Pejuang Houthi menuduh jet-jet tempur Arab Saudi menjatuhkan bom phosphor di wilayah yang didiami minoritas Shiah di sebelah Utara Yaman.

Secara tradisional Angkatan Bersenjata Arab Saudi pemakai senjata buatan barat, terutama buatan Amerika Serikat. Saat ini pemerintah Arab Saudi sedang menjajaki pembelian senjata buatan Rusia, setelah menghadapi sejumlah kendala untuk membeli senjata buatan Amerika Serikat paska serangan 11/9 yang banyak melibatkan warga negara Arab Saudi.

PRESS TV/@info-hankam

Utang BBM TNI ke Pertamina Kemungkinan Dihapus

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menghadiri rapat kerja dengan Komisi I di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (30/11). Dalam rapat tersebut dibahas tentang kesejahteraan prajurit khususnya pemberian tunjangan bagi prajurit TNI di wilayah perbatasan yang akan ditetapkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres). (Foto: ANTARA/Kencana/ed/ama/09)

30 November 2009, Jakarta -- Utang bahan bakar minyak (BBM) TNI ke Pertamina sebesar Rp7 triliun kemungkinan akan diputihkan. Formulasi yang disarankan adalah dengan menjadikan jumlah tersebut di dalam penyertaan modal pemerintah.

Kemungkinan itu disampaikan sebagai salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi I DPR dengan Departemen Pertahanan Senin (30/11). "Sehubungan dengan utang TNI untuk penyediaan BBM sudah mencapai Rp5,5 triliun (semestinya Rp7,1 triliun). Komisi I meminta kepada pemerintah untuk dimasukkan kedalam penyertaan modal pemerintah di Pertamina," kata Ketua Komisi I Kemal Aziz Stamboel dalam pembacaan kesimpulan.

Usulan tersebut, jelasnya, berlaku untuk utang yang telah terjadi ke belakang. DPR juga melihat tetap adanya masalah dalam pengadaan BBM untuk operasional TNI jika pemerintah tetap mematok harga keekonomian. Karena itu, Komisi I mendesak pemerintah dalam anggaran TNI memperhatikan kuantum BBM sebagai akibat fluktuasi kenaikan BBM.

Usulan tersebut disambut baik pemerintah. Menhan Purnomo Yusgiantoro menyatakan penyertaan modal pemerintah bisa dipertimbangkan. Pemerintah bisa membuat peraturan pemerintah untuk menampung usulan tersebut.

"Jadi, misalkan sekarang di Pertamina ada modal pemerintah, nanti angka yang itu akan ditambahkan sebagai modal pemerintah dengan mengeluarkan PP. Itu untuk utang ke belakang," jelas Menhan.

Gaji TNI Naik Lima Persen

Untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan PNS di lingkungan TNI beserta keluarganya, TNI mengagendakan program prioritas untuk mendukung hal tersebut. TNI berencana menaikkan gaji TNI/PNS sebesar lima persen dari gaji pokok.

Hal ini diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin (30/11).

"Penyesuaian kenaikan gaji TNI/PNS sebesar lima persen dari gaji pokok dan pemberian gaji ketiga belas," kata Panglima TNI.

Selain gaji, TNI juga berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit dengan meningkatkan uang lauk pauk dari Rp35 ribu menjadi Rp40 ribu. Sedangkan PNS, Panglima TNI menyebutkan adanya kenaikan sebesar Rp5000, dari Rp15 ribu menjadi Rp20 ribu.

Panglima TNI juga menyatakan akan ada peningkatan pelayanan kesehatan, melaksanakan renovasi rumah dinas yang tidak layak huni secara bertahap.

"Kami juga mengusulkan tunjangan kinerja melalui pelaksanaan reformasi birokrasi TNI. Kami juga mengusulkan tunjangan prajurit yang melaksanakan tugas di perbatasan dan pulau-pulau terdepan/terluar," jelasnya.

Sekjen Dephan Letjen Sjafrie Sjamsuddin menambahkan bahwa peningkatan tunjangan kinerja tidak akan berlaku bagi perwira bintang tiga dan empat. Tetapi hanya berlaku bagi bintang dua hingga ke bawah.

Ia juga menjelaskan bahwa kebutuhan sebenarnya untuk remunerasi prajurit serta PNS di lingkungan TNI adalah Rp17,5 triliun per tahun. Karena negara tidak bisa menanggungnya, pemerintah kemudian menyesuaikan dengan keadaan.

"Kemudian, ada usulan membedakan antara remunerasi antara TNI dan Dephan. Karena ada prajurit TNI yang ditugaskan di lingkungan Dephan. Seharusnya remunerasinya sama dengan PNS Dephan. Untuk itu, nanti akan ada aturan pelaksana untuk mengatur itu," imbuhnya.

Bagaimana dengan tanggapan DPR? Beberapa anggota dewan menyambut positif usulan tersebut yang rencananya akan diaplikasikan pada 2010 mendatang. Bahkan, anggota FPPP Ahmad Daeng Sere meminta agar kenaikan ULP untuk prajurit ditingkatkan hingga Rp75 ribu. "Meningkat jadi Rp40 ribu nanggung. Bagaimana kalau ditingkatkan sampai Rp75 ribu?" usulnya disambut dengan senyum prajurit yang hadir.

MEDIA INDONESIA

Pangdivif Tinjau PPRC

KRI Teluk Bone-511 digunakan mengangkut prajurit yang tergabung dalam Satgasla PPRC TNI. (Foto: koarmabar.mil.id)

30 November 2009, Jakarta -- Panglima Divisi I Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangdiv I Kostrad), Mayor Jenderal TNI Hatta Syafruddin, meninjau embarkasi personel dan material tempur.

Dia didampingi Komandan Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Barat (Danguspurlabar) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Didit Herdiawan, MPA, MBA, Kepala Staf Komando Lintas Laut Militer (Kas Kolinlamil) Laksma TNI R.M. Harahap dan Komandan Satuan Tugas Laut (Dansatgasla) Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI, Kolonel Laut (P) Didin Zaenal Abidin S,sos, MM.

Personel itu diangkut menggunakan tiga KRI yakni KRI Teluk Penyu-513, KRI Teluk Bone-511 dan KRI Teluk Cirebon-543 yang tergabung dalam Satgasla PPRC TNI, di dermaga Kolinlamil Tanjung Priok Jakarta Utara, Senin (30/11).

Personel dan material tempur tersebut nantinya akan digunakan pada manuver lapangan yang merupakan puncak latihan PPRC TNI 2009.

Kapal TNI AL Latihan Tempur

KRI Kapitan Patimura-371.

KRI Kapitan Patimura-371 yang tergabung dalam Satuan Kapal Eskorta Armada RI Kawasan Barat (Satkorarmabar) melaksanakan latihan Geladi Tugas Tempur (Glagaspur) Tingkat 1/L1, di Pangkalan Angkatan Laut Pondok Dayung Tanjung Priok Jakarta Utara, Kamis (26/11).

Komandan Satkorarmabar, Kolonel Laut (P) I Wayan Suarjaya, bertindak sebagai inspektur pada upacara pembukaan di Geladak KRI Kapita Patimura-371.

Dansatkor mengatakan, untuk dapat mewujudkan kemampuan TNI AL baik dalam kemampuan taktis dan teknis diperlukan pembinaan latihan dalam rangka mencapai tingkat siap operasional bagi unsur TNI AL.

Pembinaan latihan pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kehandalan unsur dan satuan tempur guna mencapai kesiapan operasional yang dipersyaratkan, kata Wayan.

Pola yang dilaksanakan TNI AL khususnya unsur melalui latihan bertingkat dan berlanjut melalui Glagaspur Tingkat 1 sampai dengan Tingkat 4.

Glagaspur Tingkat 1/L1 terhadap KRI Kapitan Patimura-371 yang dikomandani Letkol Laut (P) Joko Triwantono ini diharapkan agar Anak Buah Kapal (ABK) mampu menguasai pos tempur dan prosedur yang berlaku berfungsi sesuai reka bentuknya, sehingga dapat melanjutkan pertahapan Glagaspur pada tahap selanjutnya.

Pelaksanaan Glagaspur ini merupakan tolok ukur pertama bagi segenap pengawak KRI apakah kapal ini sudah siap untuk melaksanakan kegiatan operasi yang akan diembannya atau belum. Sehingga dalam pelaksanaannya agar dilaksanakan secara sungguh-sungguh sesuai dengan prosedur yang berlaku bagi tipe dan jenis kapal ini.

Dispenarmabar/POS KOTA

Menkopolhukam Kunjungi Pesawat Sukhoi

30 November 2009, Makassar -- Menko Polhukam (Menteri Koordinator Politik Hukum Dan Keamanan ) Djoko Suyanto , Kamis(26/11) saat transit di gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin berkesempatan mengunjungi Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin yang merupakan Home Base pesawat tempur Sukhoi 27/30.

Kunjungan yang berlangsung selama setengah jam tersebut bersama Mentri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Kepala BIN (Badan Inteljen Nasional) Sutanto yang dalam perjalanan ke Jakarta usai menghadiri acara Peringatan Hari Perdamaian Dunia di Ambon oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono .

Saat mengunjungi pesawat tempur Sukhoi, Menkopolhukam, Menhan dan Kepala BIN didampingi Pangkoopsau II Marsekal Muda TNI Yushan Sayuti, Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNi Djoko Susilo, Pangkosekhanudnas II Marsekal Pertama John Dallas Sembiring, Danlantamal VI Laksamana Pertama TNI Arief Rudiyanto, Dan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI IB. Putu Dunia serta beberapa pejabat TNI dan Polri di Makassar.

PENTAK LANUD HASANUDDIN

Nyaris Saling Tembak

HMAS Assail (P 89) termasuk jenis Attack Class Patrol Boat dibangun oleh Evans Deakin and Company di Brisbane, Queensland Agustus 1967, dioperasikan oleh AL Australia 12 Juli 1968 dan dipensiukan 19 Oktober 1985. Ditransfer ke TNI AL diberi nama KRI Sigurot 864. (Foto: navygov.au)

28 November 2009, Batam -- Kapal perang Indonesia, yakni KRI Sigurot 864 nyaris terlibat saling tembak dengan kapal pemadam kebakaran Posh Viking milik Singapura yang dikawal kapal coast guard, gara-gara memperebutkan kapal tanker MV Sawitto, yang terbakar di Perairan Nongsa, Batam, Kamis (26/11) dinihari. Peristiwa ini bermula dari terbakarnya MV Sawitto yang mengangkut 15 ribu ton bahan bakar minyak (BBM) dan sebuah kapal kecil lainnya terbakar di perairan Nongsa, pada koordinat 01 derajat, 14',14" LU dan 104 derajat, 03', 26" BT, Kamis (26/11) dini hari. MV Sawitto berlayar dari Malaysia dengan tujuan Singapura. Kapal terbakar saat melakukan transfer bahan bakar ke Eastern Hill Sanlorenso. Dua kapal itu terbakar habis. Meski demikian kedua kapal tidak karam. Dikabarkan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang terjadi sekitar pukul 03.00 WIB dinihari itu.

Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Barat Laksamana Pertama Ade Supandi yang mendapatkan informasi langsung mengirim KRI Sigurot 864 yang dikapteni Mayor Laut (P) Ario Sasongko ke lokasi kejadian. ”Ke-15 ABK selamat setelah terjun ke laut,” kata alumni Akabri Laut 1983 itu. RI Sigurot datang ke lokasi kejadian sekitar pukul 07.00 WIB setelah dihubungi kapten kapal KPLP KNP 330. Ketika tiba di lokasi, mereka tidak menemukan ABK kedua kapal itu. ”Informasinya, semua ABK selamatkan diri dan terjun ke laut saat masih di perairan Malaysia. Mereka semua terdampar ke daratan Malaysia,’’ kata Mayor Ario Sasongko, kemarin.

Saat tiba di lokasi kejadian sudah ada kapal Posh Viking dari Singapura sedang memadamkan api. Kemudian KNP 330, kapal PMI Indonesia, serta kapal-kapal nelayan dari jembatan tiga Barelang. Saat itu, kapal sebagian besar habis terbakar, namun masih ada api dan asap. Di antara dua kapal itu, selang yang diduga digunakan untuk mentransfer bahan bakar masih terpasang. Namun penyebab kebakaran itu justru diduga bukan karena aktivitas transfer bahan bakar ship to ship itu.

”Diduga karena korslet di ruang mesin,’’ ungkap Ario. Hal ini juga dibenarkan Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Barat Laksamana Pertama Ade Supandi.

Setelah KRI Sigurot melihat kondisi kapal dan Posh Viking berhasil memadamkan api, kapal dari Singapura itu berusaha membawa kapal ke Perairan Singapura. Mereka sudah memasang tali pada MV Sawitto untuk menariknya, namun Kapten KRI Sigurot menghalanginya. Kedua pihak pun bersitegang hampir 30 menit. Pihak Singapura mengatakan, kapal MT Sawitto hendak ke Singapura jadi harus ditarik ke Perairan Singapura. Sementara pihak Indonesia berpegang pada lokasi kejadian.

”Saya berkeras untuk membawa ke perairan Batuampar karena lokasi kejadian ada di perairan Indonesia,’’ jelas Ario.

Ketegangan dan rebutan bangkai kapal itu nyaris saja membuat kedua pihak baku tembak. Pasalnya pihak Singapura dan Indonesia tetap sama-sama mempertahankan pendapat dan argumennya. Kapal Posh Viking yang sudah menarik kapal nahas itu dihentikan. Akhirnya pihak Singapura mengalah dan melepaskan tali yang mengikat MV Sawitto. ”Padahal masing-masing (pihak Singapura dan Indonsia) sudah siap mau nembak itu,’’ ungkap Ario.

Kapal MV Sawitto yang berbendera Honduras dan kapal Eastern Hill Sanlorenso kemudian ditarik ke Perairan Batuampar. Masing-masing menggunakan tugboat Nov 3 dan tugboat Lucky Seven. Kapal itu dikawal KRI Sigurot 864, KNP 330 dan KP Hayabusa 684 menuju Batuampar. Meski sudah berada di Perairan Batuampar, awak KRI Sigorut dan Polisi Perairan Polda Kepri yang datang menyusul belum bisa naik ke kapal karena masih ada sisa bara api. Kapal dalam pengawasan dan pengamanan unsur Guskamla dengan pengawalan kapal perang (KRI) maupun patkamla.

BATAM POS

Rusia Tetap Hormati Kontrak Pengiriman S-300 Ke Iran

S-300. (Foto: RIA Novosti)

29 November 2009 – Duta Besar Iran untuk Rusia Mahmoud Reza Sajjadi mengungkapkan para pejabat Rusia mengatakan padanya mereka masih menghormati kontrak pengiriman sistem rudal anti pesawat S-300 ke Iran, Jumat (27/11) saat mengunjungi Harian Argomenti di Moskow.

Sajjadi menambahkan para pejabat Rusia berkomitmen juga menuntaskan pembangunan pembangkit listrik Bushehr dan mereka berharap pembangkit tersebut dapat beroperasi dalam waktu dekat, dilaporkan Kantor Berita Republik Islam Iran.

Pengiriman sistem pertahanan udara S-300 oleh Rusia ke Iran terkatung-katung setelah Amerika Serikat dan Israel menekan Rusia untuk membatalkan kontrak yang ditandatangani Desember 2005.

Sejumlah pejabat Iran bahkan mengancam akan menuntut Rusia ke pengadilan internasional karena melakukan wanprestasi atas kontrak yang sudah ditandatangani oleh kedua negara tersebut.

Salah satu perwira tinggi Iran Jenderal Hassan Mansourian mengatakan pada para wartawan saat digelar latihan perang bertajuk ''Modafean-e Aseman-e-Velayat 2”, akan mengantikan sistem S-300 jika batal dikirimkan dan digantikan dengan produksi dalam negeri.

S-300. (Foto: RIA Novosti)

Sejumlah ahli militer Rusia meragukan kemampuan Iran membuat sistem pertahanan udara sebanding dengan S-300, meskipun mendapat bantuan dari Cina. Dimana Cina memiliki sistem pertahanan S-300.

Menurut para ahli militer barat, sistem pertahanan udara S-300 akan ditempatkan di fasilitas nuklir Iran untuk melindungi dari serangan udara Israel atau Amerika Serikat.

Saat ini Iran mengandalkan sistem pertahanan udara buatan Rusia TOR M-1 yang diberitakan telah ditingkatkan jarak jangkaunya dari 25,000 kaki menjadi 30,000 kaki, serta sistem pertahanan udara buatan Inggris Hawk.

S-300 sebanding dengan sistem pertahanan udara buatan Amerika Serikat MIM-104 Patriot, kemampuan S-300 menjadikan jet-jet tempur yang dimiliki Angkatan Udara Israel saat ini menjadi peti mati terbang jika nekat melakukan serangan udara.

Sistem S-300 dapat melacak sasaran dan menembak sasaran berupa pesawat atau rudal pada jarak 120 kilometer, anti jamming dan mampu secara simultan melayani hingga 100 sasaran.

Selain menekan Rusia, Israel berusaha mendapatkan jet tempur buatan Amerika Serikat F-35 JSF secepatnya. Kemampuan F-35 JSF dapat mengatasi kehebatan sistem pertahanan udara S-300.

FARS/@info-hankam

AU Venezuela Segera Menerima Jet Latih K-8 Dari Cina

Jet latih/serang ringan K-8 Karakorum AU Zimbabwe. Pemerintah Zimbabwe membeli 12 pesawat jenis ini dengan nilai kontrak US$240 juta.

29 November 2009 – Venezuela akan menerima enam jet latih/serang ringan K-8 Karakorum pertama dari 18 pesawat yang dipesan diungkapkan KASAU Venezuela Jenderal Jorge Arevalo saat diwawancarai Kantor Berita ABC, Jumat (27/11).

Cina akan melakukan tiga kali pengiriman pesawat pada tahun depan.

Perjanjian pembelian 18 K-8 Karakorum antara pemerintah Venezuela dan Cina dilakukan akhir tahun 2008. Pembelian ini salah satu usaha pemerintah Venezuela meningkatkan kemampuan angkatan bersenjatanya serta secara gradual menggantikan peralatan buatan Amerika Serikat.

K-8 berkursi tandem akan diujicoba terbang oleh pilot Venezuela di Cina sebelum dikirimkan ke Venezuela.

Arevalo menekankan pesawat dan radar buatan Cina dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, ditambahkannya “Kami tidak menyerang siapapun.”



Hubungan Venezuela dan Kolombia memanas setelah Presiden Venezuela Hugo Chavez mengeluhkan kehadiran militer Amerika Serikat di pangkalan militer Angkatan Bersenjata Kolombia berdasarkan perjanjian antara kedua Negara tersebut, hal ini mengancam keamanan kawasan regional ujar Chavez.

Venezuela dihambat membeli peralatan militer yang mengandung komponen buatan AS oleh pemerintah AS. Sehingga Venezuela berpaling kepada Rusia, Cina dan Belarusia.

Pada September lalu, Caracas mendapatkan pinjaman senilai 2,2 milyar dolar dari Rusia untuk dibelanjakan senjata buatan Rusia, hampir 100 MBT T72 dan sejumlah system anti pertahanan udara diborong.

Jet latih/serang ringan K-8 Karakorum telah digunakan oleh Angkatan Udara Cina, Mesir, Maroko, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka dan Zambia.

AFP/@info-hankam

KRI Banda Aceh LPD Keempat Lebih Besar

KRI Banjarmasin. (Foto: detikFoto)

29 November 2009, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro optimistis Indonesia bisa membangun sendiri kapal kelas korvet.

Optimisme itu dilontarkan Purnomo di sela-sela peresmian KRI Banjarmasin di Surabaya, Sabtu (28/11). Kapal itu dibangun PT PAL selama 17 bulan dengan biaya 15,8 juta dollar AS.

”Kapal ini membuktikan bahwa Indonesia bisa membuat kapal perang. Transfer teknologi dari luar terus diupayakan agar kemampuan meningkat dan suatu saat Indonesia akan membangun sendiri kapal kelas korvet,” katanya.

Pembuatan kapal perang merupakan prioritas dalam program pertahanan nasional. Program ini merupakan bagian dari upaya peremajaan dan peningkatan armada kapal perang Indonesia. TNI AL masih membutuhkan sedikitnya 151 kapal perang dari berbagai kelas dan jenis (Kompas, 28/11).

Purnomo menyadari, pembuatan kapal di dalam negeri akan menghadapi sejumlah risiko, seperti kekurangan biaya dan layanan purnajual yang belum memadai. Namun, risiko itu merupakan harga yang harus dibayar jika Indonesia ingin membangun industri pertahanan sendiri.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Iskandar menyatakan, KRI Banjarmasin merupakan kapal jenis landing platform deck (LPD). TNI AL memesan empat kapal LPD dari Dae Sun Shipbuilding, Korea Selatan, dengan fasilitas kredit ekspor. Dua kapal produksi Korsel, yakni KRI Makassar dan KRI Surabaya sudah diterima tahun 2008.

Adapun KRI Banjarmasin dibangun oleh PT PAL di Surabaya. ”Kapal keempat, KRI Banda Aceh, sedang dikerjakan PT PAL,” kata Iskandar.

Rancangan seluruh kapal dibuat oleh Dae Sun. Namun, pembuatan dua kapal terakhir dikerjakan di Indonesia. Bahkan, PT PAL memodifikasi kapal tersebut. Modifikasi antara lain menambah kecepatan kapal dari 15 knot menjadi 15,4 knot. Kapasitas angkut helikopter ditingkatkan dari dua unit menjadi lima unit heli Super Puma.

”Seluruh permukaan atas juga menggunakan teknologi siluman untuk mengurangi kemungkinan terlacak radar,” kata Iskandar.

KRI Banjarmasin yang dipimpin Letnan Kolonel Laut Eko Joko Wiyono akan bergabung dengan Komando Lintas Laut Militer. Kapal itu akan dipersenjatai satu unit meriam kaliber 57 milimeter dan dua meriam kaliber 40 milimeter.

Awak kapal berjumlah 126 orang dan bisa mengangkut pasukan 507 orang, 13 tank, 20 truk, dan dua sekoci pendarat.

Sistem persenjataan akan dikerjakan TNI AL. PT PAL hanya menyediakan lokasi penempatan senjata di kapal.

KOMPAS

Rusia Akan Buat Sendiri Jika Diatur Dalam Pemakaian Mistral

Mistral berlabuh di Sungai Neva, St. Petersburg. (Foto: Reuters)

29 November 2009 -- Rusia dapat membuat kapal pengangkut helikopter seperti kapal buatan Perancis kelas Mistral sendiri diungkapkan Wakil Perdana Menteri Rusia Igor Sechin, Jumat (27/11) kepada RIA Novosti.

“Pada dasarnya, teknologi kapal ini ro-ro (roll-on/roll-off). Kita dapat membuat yang sama,” ujar Sechin.

Ditambahkanya Departemen Pertahanan dapat membuat kontrak dengan United Shipbuilding Corporation untuk membuatnya.

Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin mengatakan saat kunjungan kenegaraan ke Perancis, Jumat (27/11), Rusia belum mengambil keputusan akhir terkait pembelian sebuah kapal pengangkut helikopter kelas Mistral dari Perancis.

Warga St. Petersburg melewati Mistral yang berlabuh di kota mereka.(Foto: AP)

Personil AL Rusia berjalan melewati Mistral. (Foto: Reuters)

Personil AL Rusia mengarahkan Mistral saat tiba di St Petersburg, Senin (23/11). (Foto: AP)

Rusia berkeberatan bila pemakaian kapal perang ini diatur oleh pihak penjual.

Pembelian kapal kelas Mistral menimbulkan kekhawatiran sejumlah negara bekas Rusia, seperti Georgia dan Estonia.

Perdana Menteri Perancis Francois Fillon mengatakan kapal Mistral fungsi utamanya adalah melakukan tugas logistik.

“Kami sedang melakukan negosiasi tahap akhir dengan pemerintah Rusia,” kata Fillon.

Mistral berkunjung ke St Petersburg Senin (23/11) dan berlabuh di Sungai Neva, untuk memberikan kesempatan kepada personil militer dan public Rusia menyaksikan Mistral dari dekat.

Diperkiran harga satu unit kapal kelas Mistral sekitar 500 juta dolar, Rusia berminat membeli tiga atau empat kapal jenis ini dan membangunnya di galangan kapal dalam negeri.

RIA Novosti/@info-hankam

KRI Banjarmasin 952 Bermarkas di Kolinlamil

Menteri Pertahanan, Purnomo Yosgiantoro, berdialog dengan sejumlah ABK KRI Banjarmasin-592, di atas geladak KRI Banjarmasin-592, yang bersandar di Dermaga Divisi Kapal Niaga PT PAL Ujung Surabaya, Sabtu (28/11). Kegiatan tersebut usai peresmian kapal perang buatan PT PAL, KRI Banjarmasin-592 jenis Landing Platform Dock (LPD) dengan panjang 122 meter dan lebar 22 meter, untuk memperkuat armada perang TNI AL. (Foto: Eric Ireng/Antara)

28 November 2009, Jakarta -- KRI Banjarmasin-952 yang baru saja diresmikan, direncanakan bermarkas di Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) TNI Angkatan Laut di Tanjungpriok, Jakarta.

“Dua kapal sejenis memang bermarkas di Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), yakni KRI Surabaya dan KRI Makassar,” kata juru bicara TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Iskandar Sitompul menjelaskan, beberapa kapal dibawah Kolinlamil sudah akan memasuki masa perbaikan sehingga perlu ada tambahan kapal untuk mendukung operasional di Kolinlamil.

Kapal jenis Landing Plattform Dock (LPD) buatan PT PAL yang diberi nama KRI Banjarmasin-592 resmi memperkuat TNI Angkatan Laut, sejak 28 November 2009.

Peresmian dilakukan setelah penyerahan kapal tersebut dari PT PAL ke Departemen Pertahanan untuk selanjutnya diserahkan kepada TNI Angkatan Laut dalam sebuah upacara militer di Surabaya, Sabtu.

Upacara peresmian dihadiri Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono.

KRI Banjarmasin salah satu dari dua unit kapal jenis landing plattform dock 125 meter, yang dibangun di galangan pembuatan kapal milik PT PAL, Surabaya, Jawa Timur.

Kapal buatan PT PAL tersebut menjadi kapal LPD ketiga yang masuk jajaran TNI AL. Dua kapal LPD pertama dibuat pabrik Korea Selatan, Daewoo International Corporation, dan diserahkan kepada TNI AL tahun silam.

Saat ini terdapat sekitar 11 kapal perang di Kolinlamil TNI Angkatan Laut yakni KRI Tanjung Kambani-971, KRI Tanjung Nusanive-973, KRI Teluk Hading-538, KRI Mentawai-959, KRI Karimata-961, KRI Teluk Tomini-508, KRI Teluk Saleh-510, KRI Teluk Manado-537, KRI Teluk Kau-504, KRI Teluk Bayur-502, KRI Teluk Langsa-501.

matanews

Dephan Tak Akan Gegabah Beli Kapal Selam

Menteri Pertahanan, Purnomo Yosgiantoro (tengah), menyimak penjelasan KSAL, Laksamana Madya TNI Agus Suhartono (kiri) tentang KRI Banjarmasin-592, didampingi Dirut PT PAL, Harsusanto, di dalam KRI Banjarmasin-592 yang bersandar di Dermaga Divisi Kapal Niaga PT PAL, Ujung Surabaya, Sabtu (28/11). Kegiatan tersebut usai peresmian kapal perang buatan PT PAL, KRI Banjarmasin-592 jenis Landing Platform Dock (LPD) dengan panjang 122 meter dan lebar 22 meter, untuk memperkuat armada perang TNI AL. (Foto: Eric Ireng/Antara)

28 November 2009, Surabaya -- Departemen Pertahanan (Dephan) tidak akan gegabah membeli kapal selam untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan TNI Angkatan Laut.

"Pengadaan kapal selam, kami siap. Tapi kami pelajari dulu," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, di Surabaya, Sabtu.

Pihaknya menyatakan tidak akan terburu-buru dalam membeli alutsista yang menggunakan uang rakyat dalam jumlah besar itu.

"Kami tidak ingin membeli sesuatu tanpa perhitungan yang cermat. Sudah ada beberapa negara yang menawarkan kapal selam," katanya saat ditemui usai meresmikan penggunaan Kapal perang Republik Indonesia (KRI) Banjarmasin-592 di Dermaga Ujung itu.

Sementara itu, Dephan dan industri kapal PT PAL Indonesia sedang merancang pembangunan kapal yang bentuk fisiknya lebih besar dibandingkan KRI Banjarmasin-592 yang juga diproduksi PT PAL.

"Kapal itu lebih besar dari kapal korvet jenis Sigma. Sedang kami rancang bersama PT PAL," kata dia.

Direktur Utama PT PAL, Harsusanto, mengatakan, kapal pesanan TNI AL tersebut diperkirakan sudah selesai pada Juni atau Juli 2010.

"Bentuknya lebih sempurna lagi dibandingkan KRI Banjarmasin, terutama pada mekanisme kerja kapal, pengendapan air, dan alat kontrol di anjungan," katanya.

Selama ini dia mengaku mendapatkan kendala dari produk penunjang lokal.

"Industri penunjang perkapalan di Indonesia belum tumbuh. Komponen lokal kapal yang kami produksi masih berkisar 40 persen," katanya.

Harsusanto berharap, pemerintah mendorong industri penunjang perkapalan sehingga nantinya kandungan lokal kapal akan semakin banyak.

Dalam kesempatan itu dia mengemukakan, harga KRI Banjarmasin sekitar 30 juta dolar AS.

"Namun kami hanya perlu investasi sekitar 15,8 juta dolar AS karena mesin kami dapatkan secara utuh dari Korea Selatan. Kalau dihitung semuanya kapal ini harganya 30 juta dolar AS," katanya.

Dibandingkan dengan KRI lainnya, KRI Banjarmasin-592 memiliki kelebihan, di antaranya kemampuan mengangkut lima unit helikopter, kecepatan 15,4 knot, bentuk bangunan atas "stealth design" yang dapat mengurangi "radar cross section".

Sehingga tidak mudah ditangkap radar kapal musuh, getaran kapal sangat rendah sehingga menambah kenyamanan kru kapal dalam pelayaran, dan dapat mengangkut 562 personel.

ANTARA JATIM

KRI Banjarmasin Resmi Perkuat TNI AL

Menteri Pertahanan, Purnomo Yosgiantoro, menyematkan tanda pangkat dan jabatan kepada Letkol Laut (P) Eko Joko Wiyono, yang dilantik sebagai Komandan KRI Banjarmasin-592 yang pertama di Dermaga Divisi Kapal Niaga PT PAL Ujung Surabaya, Sabtu (28/11). Pelantikan tersebut dilakukan saat peresmian kapal perang untuk memperkuat armada perang TNI AL buatan PT PAL, yakni KRI Banjarmasin-592 jenis Landing Platform Dock (LPD) dengan panjang 122 meter dan lebar 22 meter. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ed/ama/09)

Jakarta -- Kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) buatan PT PAL yang diberi nama KRI Banjarmasin-592 resmi memperkuat TNI Angkatan Laut, sejak 28 November 2009.

Peresmian dilakukan setelah penyerahan kapal tersebut dari PT PAL ke Departemen Pertahanan untuk selanjutnya diserahkan kepada TNI Angkatan Laut dalam sebuah upacara militer di Surabaya, Sabtu.

Upacara peresmian dihadiri Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kepala Staf Umum Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono.

KRI Banjarmasin salah satu dari dua unit kapal jenis landing platform dock 125 meter, yang dibangun di galangan pembuatan kapal milik PT PAL, Surabaya, Jawa Timur.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul kepada ANTARA News mengatakan, kapal buatan PT PAL tersebut menjadi kapal LPD ketiga yang masuk jajaran TNI AL. Dua kapal LPD pertama dibuat pabrik Korea Selatan, Daewoo International Corporation, dan diserahkan kepada TNI AL tahun silam.

Direktur PT PAL Indonesia Harsusanto mengatakan, sebenarnya empat kapal perang tersebut semuanya dipesan kepada Daewoo. Namun, PT PAL mendapatkan sub dan diberi kepercayaan memproduksi dua unit.

’’Setelah KRI Banjarmasin-592 ini jadi, pihak Korea Selatan mengakuinya. Secara desain dan teknologi, ini murni PT PAL dan itu diakui oleh PT Daewoo,’’ ujarnya ditemui di sela-sela peresmian kapal.

Total investasi kapal ini, kata Harsusanto, 15,8 juta dollar AS (sekitar Rp 156,420 miliar untuk kurs Rp 9.900, red). Ini lebih murah dari harga asli kapal yang berkisar 30 juta-an dollar AS. ’’Hal ini karena beberapa konten seperti mesin dan piranti lain sudah dapat dari Daewoo,’’ tutur dia. ’’Satu kapal berikutnya target selesai Juli 2010,’’ tambahnya.

Selain itu, PT PAL juga berharap sinergi antara pihaknya dengan Departemen Pertahanan dan TNI AL bisa lebih ditingkatkan lagi, khususnya dalam penguasaan teknologi tinggi. Tidak hanya untuk pembangunan kapal baru, tetapi juga meliputi perbaikan dan pemeliharaan kapal-kapal TNI AL yang lain.

’’Ini juga dalam rangka ikut menopang kesiapan operasional kapal dalam menjaga keamanan dan pengamanan perairan wilayah yuridis Indonesia dan dimasa depan Industri Maritim Indonesia dapat berkembang lebih maju,’’ terangnya.

Petugas melaporkan bahwa kapal siap diinspeksi. (Foto: detikFoto/ Imam Wahyudiyanta)

Peresmian kapal ini juga dihadiri oleh Panglima TNI, Djoko Santoso dan KASAL, Laksamana Madya TNI Agus Suhartono. (Foto: detikFoto/ Imam Wahyudiyanta)

Menteri Pertahanan, Purnomo Yosgiantoro, berdialog dengan sejumlah ABK KRI Banjarmasin-592, di atas geladak KRI Banjarmasin-592. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ed/ama/09)

Kapal perang ini dipesan dari Dae Sun Shipbuilding, Korea Selatan. Namun pengerjaannya dilakukan oleh PT PAL. (Foto: detikFoto/ Imam Wahyudiyanta)

Dibandingkan dengan dua LPD pertama, alat utama sistem persenjataan TNI AL yang dibangun di PT PAL ini mengalami sejumlah penyempurnaan mengikuti keinginan TNI AL.

Penyempurnaan itu antara lain daya angkut helikopter ditambah dari tiga menjadi lima, kecepatan kapal ditingkatkan dari 15 knot menjadi 15,4 knot, dan bentuk bangunan atas mengurangi penampang radar ("radar cross section") sehingga membuat kapal lebih sulit ditangkap radar musuh.

Selain itu, kapal LPD tersebut juga dirancang untuk bisa dipasangi senjata 100 mm dan dilengkapi ruang khusus untuk sistem kendali senjata (fire control system), yang memungkinkan kapal mampu melaksanakan pertahanan diri.

Kapal yang dibeli dengan fasilitas pembiayaan kredit ekspor ini berfungsi sebagai pengangkut kapal pendarat pasukan, operasi amfibi, pengangkut tank, pengangkut personel, juga untuk operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana serta pengangkut helikopter.

PT PAL sejak tahun 1980 telah menyelesaikan lebih dari 150 kapal aneka jenis.

Pembuatan KRI Banjarmasin 592 molor setahun dari jadwal selesai 2008. Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, segi anggaran menjadi kendala utamanya. Secara biaya dan kualitas, kata Menhan, memang ada sedikit kekurangan, tapi bukan berarti semuanya ikut terhambat.

’’Ini ongkos kita untuk mencintai industri dalam negeri dan saat ini memasuki masa transisi. Saya yakin nantinya industri dalam negeri kita bakal lebih berkembang. Kalau industri dalam negeri kita maju, maka pertahanan dalam negeri juga akan maju,’’ paparnya.

Kepada para awak KRI Banjarmasin, Purnomo berpesan tiga hal, antara lain meminta prajurit tidak pernah lelah berlatih. Dengan berlatih, prajurit merasa lebih siap jika negara membutuhkan. Selain itu, prajurit diminta menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya mengingat kapal perang ini dibangun menggunakan uang rakyat.

’’Ini titipan rakyat dan dibangun dengan uang rakyat, jangan sia-siakan amanat rakyat ini. Pegang teguh sumpah prajurit, Insya Allah akan berhasil,’’ tegas mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu sambil menyeka keringat.


Data Teknis Landing Platform Dock 125m – KRI Banjarmasin-592
• Length Over All = 125 M
• Length Between Perpendicular = 109,2 M
• Breath = 22.0 M
• Depth (Tank Deck)/Truck Deck = 6,7 M / 11,3 M
• Draft Max = 4,9 M
• Displacement = 7.300 Ton
• Kecepatan Maksimum = 15 Knots
• Endurance days = 30 days
• Cruisning Range = 10.000 Miles
• Max Embarcation = 344 person (Crew 126; Troops 218)
• Helicopter = 5 unit
• LCVP = 2 unit

ANTARA News/Surabaya Post

Pemekaran Denhubrem 121/ABW Dalam Persiapan Pembentukan Kodam Kalbar

23 November 2009, Pontianak -- Dalam rangka pembentukan Kodam di Kalimantan Barat, sejak dini telah disiapkan untuk mendukung kelancaran tugas oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan (Skep) Kasad No. 15/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 Perhubungan Wilayah (HUBYAH) yang selama ini di pimpin seorang Perwira berpangkat Kapten, sekarang dimekarkan menjadi Detasemen Perhubungan Korem 121/ABW yang dipimpin seorang Perwira Menengah (Pamen) berpangkat Letnan Kolonel.

Dengan telah terbentuknya DENHUBREM 121/ABW kurang lebih satu tahun sembilan bulan dan membutuhkan personil yang cukup banyak sesuai dengan organisasi yang telah ditetapkan Komando Atas, Denhub Rem 121/ABW, yang dipimpin langsung Wakil Komandan Detasemen Perhubungan Angkatan Darat Mayor CHB (K) Elsieh dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Korem 121/Abw beserta jajarannya maupun tugas-tugas oprasi militer di bidang perhubungan.

Kemudian Pada hari ini Senin Pagi, Jam 08.00 Wib (23/11) hari jadi korps Perhubungan Angkatan Darat melaksanakan Ulang Tahun ke-64 yang dilangsungkan di Madenhub Rem 121/ABW Jln.Imam Bonjol di depan (SPBU) pada amanat tertulisnya Kepala Staf Angkatan Darat yang di bacakan Mayor CHB (K) Elsieh mengatakan selama kurun waktu 64 tahun pengabdian Korps Perhubungan Angkatan Darat telah banyak memberikan dukungan bagi keberhasilan tugas-tugas Angkatan Darat dalam mengemban tugas-tugas pokoknya.

Penrem 121/Abw

Anggaran Riset Pertahanan Sangat Minim

Tiap unit panser buatan PT. PINDAD dari proyek pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Departemen Pertahanan ini dihargai hampir Rp 7 miliar. (Foto: detikFoto/Tya Eka Yulianti)

26 November 2009, Jakarta -- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani mengatakan anggaran riset atau penelitian di Indonesia untuk mengkaji kemampuan dan kebutuhan pertahanan sangat minim. Selain itu, juga belum terjalin kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga riset baik di Departemen Pertahanan, Departemen Perindustrian, Kemeneg Ristek, Kemeneg BUMN, Bappenas, perguruan tinggi dan lembaga penelitiannya untuk kepentingan kemampuan pertahanan, khususnya mengkaji kebutuhan dan kemampuan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).

"Minimnya anggaran riset pertahanan, bisa dilihat dari alokasi anggaran riset dalam APBN yang sangat minim," ungkap Jaleswari usai menghadiri penyerahan penghargaan Museum Record Indonesia (MURI) untuk Website Ramadhan Pohan di gedung DPR, Rabu (25/11).

Menurutnya, negara seharusnya mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melakukan riset dan mengkaji hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan kemampuan industri pertahanan. Untuk kedepan, Jaleswari berharap ada kerjasama untuk melakukan riset untuk mengetahui kemampuan industri pertahanan dalam negeri.

Untuk melakukan riset bidang pertahanan, menurut dia, tidak bisa hanya diletakkan tanggung jawab kepada Departemen Pertahanan saja. Namun harus ada sinergi antardepartemen termasuk perguruan tinggi untuk mengkaji kemampuan pertahanan. "Kelemahan kita, belum meletakkan industri pertahanan sebagai sesuatu yang penting. Selama ini hanya ada dalam jargon-jargon politik saja, tidak pada implementasi dan komitmen politik disertai dukungan anggaran yang jelas," katanya.

Dia juga mengusulkan agar anggaran pertahanan khususnya anggaran riset pertahanan ditingkatkan. Selama ini anggaran riset pertahanan tidak sampai satu persen dari APBN. Sebagai contoh, kata dia, Dephan mengajukan anggaran pertahanan tahun 2009 Rp127 triliun. Tetapi yang terealisasi hanya Rp33,6 triliun. Dari Rp33,6 triliun itu, 75 persen digunakan untuk anggaran rutin. Sedangkan 25 persennya dialokasikan untuk tiga matra TNI termasuk pembangunan fasilitas, pengadaan Alutsista termasuk anggaran untuk riset pertahanan. "Yang 25 persen itu juga pembagiannya tidak proporsional," tuturnya.

Ia juga meminta para direktur utama BUMN industri pertahanan bersama Menteri Keuangan, Menhan, Menteri BUMN, Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas, Menteri Ristek, Menteri Perindustrian dan pihak terkait melakukan pertemuan untuk membahas revitalisasi industri pertahanan. "Ini penting agar ada sinergi dalam merancang kebutuhan negara di bidang industri pertahanan untuk 5-25 tahun kedepan, termasuk merancang program dan anggarannya," katanya.

Terkait belum sinergisnya lembaga riset/litbang bidang pertahanan diantara departemen juga diakui Menteri BUMN, Mustafa Abubakar. "Belum adanya sinergitas litbang alutsista diantara industri pertahanan, lembaga litbang, perguruan tinggi, Dephan dan TNI menjadi permasalahan tersendiri bagi BUMN industri pertahanan dalam mendukung pembuatan alutsista," kata Mustafa Abubakar sata menjadi Keynote Speech pada Seminar Dalam Rangka Revitalisasi Industri Pertahanan di Kantor Dephan, Jakarta, Rabu.

JURNAL NASIONAL

Helikopter MRH-90 AB Australia Akan Dibuat di Jerman

Helikopter MRH-90.

25 November 2009 -- Eurocopter-Australian Aerospace mengajukan proposal menggunakan fasilitas di Jerman untuk pembuatan 2 helikopter MRH-90 dari 46 yang dipesan Angkatan Bersenjata Australia.

Pengajuan proposal ini guna mengejar jadwal pengiriman yang tertunda. Sedangkan 40 helikopter lainnya tetap dibuat di fasilitas milik Australian Aerospace Brisbane.

Tujuh MRH-90 telah diserahkan 31 Agustus 2009 dan dioperasikan Angkatan Darat Australia Resimen Penerbang Ke-5 di Townsville. Diharapkan 9 MRH-90 diserahkan akhir tahun 2010.

Helikopter MRH-90 merupakan varian NH-90, merupakan helikopter militer sedang serba guna, bermesin kembar.

40 helikopter akan dioperasikan oleh AD Australia sedangkan sisanya oleh AL Australia.

Airforce-technology.com/@info-hankam

Industri Pertahanan Lokal Masih Banyak Terkendala

Kapal perusak kawal rudal 105 meter rancangan PT. PAL. (Foto: @info-hankam)

26 November 2009, Jakarta -- Kemandirian industri pertahanan di Tanah Air diyakini masih mengalami kendala, mulai dari permodalan, terutama dari kalangan perbankan. Kendala juga muncul dari keberadaan industri hulu sebagai penjamin ketersediaan bahan baku dan dukungan teknologi yang memadai.

Hal itu terungkap dalam diskusi meja bundar (round-table discussion) pertahanan yang digelar Departemen Pertahanan di Jakarta, Selasa (24/11). Dalam diskusi, sejumlah perwakilan badan usaha milik negara industri strategis, seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Dahana, dan PT Krakatau Steel, memaparkan berbagai pencapaian, rencana dan target, serta kendala yang dialami selama ini.

Hadir pula petinggi TNI dan Dephan, antara lain Sekretaris Jenderal Dephan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Agus Suhartono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Imam Sufaat.

”Muncul kekhawatiran dari semua pihak yang terlibat, mulai dari soal ketersediaan modal, jaminan keberlanjutan pesanan dari pengguna, sampai kepastian penyelesaian pesanan tepat waktu oleh produsen,” kata Sjafrie.

Menurut Sjafrie, Dephan berupaya menjadi jembatan antara produsen dan pengguna, termasuk perbankan terkait pembiayaan industri pertahanan. Dephan berupaya mencari solusi atas berbagai masalah yang muncul pula.

Sjafrie mencontohkan adanya kendala pendanaan, berupa pinjaman kredit dari perbankan. Dana selama ini dirasakan sulit oleh produsen lantaran terkait kepastian dan keberlanjutan pesanan produk senjata oleh pengguna akhir. Kebijakan perbankan tentang skema pembiayaan dinilai belum terlalu mendukung.

”Kita harus punya pemikiran dan perencanaan yang berkelanjutan. Misalnya, kalau cuma mau beli setahun dan tidak berlanjut, tentu produsen tak bisa untung. Kita harus bisa melindungi industri pertahanan dalam negeri kita,” ujar Sjafrie.

Salah satu caranya, pengguna menetapkan skema pengadaan dan kebutuhan persenjataan dalam jangka panjang. Dengan demikian, proses produksi dapat berkelanjutan dan produsen pun tak kesulitan mencari skema pembiayaan dan permodalan dari perbankan.

Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Sudarsono memaparkan sejumlah kendala yang masih dihadapi. Fasilitas produksi pun berusia tua, antara lain buatan tahun 1980-an.

Selain itu, kendala lain terkait pengembangan produk yang masih harus dibiayai sendiri. Hal ini membuat PT Pindad harus selektif dan terbatas dalam menerima pesanan. Belum lagi keterbatasan bahan baku.

KOMPAS

Dua Kapal Perang Thailand Singgah Di Tanjung Piok

HTMS Kraburi. (Foto: HTMSKraburicom)

25 November 2009, Jakarta -- Kepala Staf Armada RI Kawasan Barat (Kasarmabar), Laksamana Pertama (Laksma) TNI Bambang Suwarto, didampingi Komandan Gugus Tempur Laut Armabar Laksma TNI Didit Herdiawan, MPA, MBA menerima kunjungan kehormatan Komandan Komando Latihan Armada Royal Thai Navy (RTN) Real Admiral Paiton Prasopsin bersama Komandan HTMS Kraburi Capt. Bhanupan Sapprasert dan HTMS Narathiwat CDR Sayoompoo Sirirangsi.

Acara tersebut berlangsung di Markas Komando Armabar, Jalan Gunung sahari Raya No 67 Jakarta Pusat, Rabu (25/11).

HTMS Narathiwat. (Foto: pattayamail.com)

Kunjungan itu dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kerjasama bilateral antara kedua Angkatan Laut masing-masing negara, sekaligus sebagai sarana pelatihan peningkatan kemampuan berlayar 68 Perwira Remaja RTN yang ada di kedua kapal perang tersebut. Kedua

Kapal Perang RTN saat ini tengah sandar di dermaga Tanjung Priok, Jakarta.

Dispenarmabar/POS KOTA

Iran Tingkatkan Kemampuan Sistem Hanud TOR M1

Sistem pertahanan udara buatan Rusia TOR M1 (SA-15 Gauntlet).

25 November 2009 – Iran telah meningkatkan kemampuan jarak tembak sistem pertahanan udara buatan Rusia TOR M1 (SA-15 Gauntlet).

Komandan Korps Aerospace Garda Revolusi Islam Brigadir Jenderal Amir-Ali Hajizadeh mengatakan kepada Kantor Berita Fars, Selasa (24/11), para ahli Iran telah meningkatkan jarak jangkau sistem rudal hingga mencapai ketinggian 35,000 kaki (10,000 meter) dari awalnya hanya 25,000 kaki.

Pertimbangan peningkatan ini, umumnya pesawat terbang pada ketinggian 35,000 kaki.

Iran membeli 29 TOR-M1 dari Rusia senilai 700 juta dolar pada Desember 2005. TOR-M1 dirancang bergerak untuk menangkal ancaman pesawat terbang dan rudal pada ketinggian rendah dan menengah.

Setiap unit kendaraan dilengkapi dengan 8 rudal dan sebuah radar yang dapat melacak 48 sasaran dan mengunci dua sasaran secara simultan.

Iran menerima sistem pertahanan udara ini antara tahun 2006 – 2007, dilaporkan ditempatkan pada fasilitas nuklir Iran.

PRESS TV/@info-hankam

Komponen Cadangan Mungkin Didahulukan

(Foto: rindamiskandarmuda.mil.id)

25 November 2009, Jakarta -- Departemen Pertahanan akan mendahulukan pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Komponen Cadangan tahun 2010. RUU Komponen Cadangan adalah salah satu dari sejumlah RUU yang diprioritaskan Dephan dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat masuk dalam Program Legislasi Nasional periode 2009-2014.

Sejumlah RUU yang diprioritaskan Dephan lainnya adalah RUU Rahasia Negara dan RUU Keamanan Nasional. Selain itu, ada RUU Peradilan Militer yang merupakan usul inisiatif DPR.

Demikian dijelaskan Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ideologi dan Politik Agus Broto Susilo, Selasa (24/11), di sela-sela diskusi tentang kemandirian produksi peralatan utama sistem persenjataan dalam negeri di Jakarta. ”Pertimbangan memajukan RUU Komponen Cadangan karena pasalnya tidak terlalu banyak, terutama jika dibandingkan dengan RUU Rahasia Negara,” ungkapnya.

Menurut Agus, RUU Komponen Cadangan akan disempurnakan dan dimatangkan hingga program kerja 100 hari pemerintah selesai. Sekitar tiga bulan kemudian, Dephan mengurus amanat presiden sebagai syarat pengajuan pembahasan ke DPR.

Terkait RUU Rahasia Negara, Agus mengisyaratkan tak ada perombakan total pada pasal yang ada dalam RUU versi sebelumnya. Sejumlah pasal bukan tidak mungkin akan kembali dimasukkan dalam RUU Rahasia Negara yang akan kembali diajukan ke DPR.

Agus juga memastikan, jumlah pasal dalam RUU baru itu lebih banyak daripada RUU Rahasia Negara sebelumnya. Hal itu lantaran RUU Rahasia Negara nantinya akan mencantumkan pula berbagai masukan dari elemen masyarakat sipil, terutama yang sempat menolak RUU itu.

Beberapa tambahan itu adalah isu penanganan korupsi dan penegakan hak asasi manusia yang diatur dalam pasal tersendiri. Seperti diwartakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencabut RUU Rahasia Negara dari proses pembahasan di DPR, September lalu. Penarikan RUU Rahasia Negara oleh pemerintah itu disebabkan kuatnya penolakan elemen masyarakat sipil.

Dihubungi secara terpisah, Mufty Makaarim dari Institute for Defense Security and Peace Studies mengatakan, Dephan sebaiknya memprioritaskan pembahasan RUU Keamanan Nasional. RUU ini akan menjadi jembatan dan patokan semua pihak dalam melihat isu keamanan nasional dalam dimensi yang lebih makro. Dengan begitu, banyak spektrum keamanan yang akan disesuaikan.

KOMPAS