Alat Intelijen Didominasi Asing

14 Maret 2011, Jakarta -- (Kompas): Alat penginderaan yang merupakan bagian penting dalam alat-alat intelijen TNI Angkatan Darat masih didominasi produk asing. Walau demikian, TNI AD optimistis pada masa depan akan lebih banyak produk dari industri pertahanan dalam negeri.

”Kalau produk massal, secara jujur kita memang belum mampu,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal George Toisutta, Kamis (10/3), seusai membuka Simposium dan Pameran Teknologi Intelijen Geospasial 2011. Menurut George, kalau melihat banyaknya orang Indonesia yang belajar di industri-industri pertahanan di luar negeri, Indonesia sudah mampu. Oleh karena itu, ia yakin pada masa depan industri pertahanan Indonesia bisa mencukupi kebutuhan.

Menurutnya, pengembangan telah dilakukan di lingkungan TNI AD, termasuk oleh Litbang TNI AD.

Menurut Direktur Topografi Angkatan Darat Brigjen TNI Sutrisno, yang dalam acara ini menluncurkan bukunya, intelijen geospasial adalah paradigma baru. Intelijen ini mengeksploitasi citra, baik dari foto udara maupun citra satelit, sebagai data utama intelijen. Informasi yang menyangkut kebumian ini kemudian diolah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan.

Dalam sambutannya, George menekankan pentingnya teknologi intelijen mengatasi ketertinggalan dalam teknologi informasi. Menurutnya, intelijen geospasial penting bagi operasi militer. Ia menekankan, karena saat ini perang tidak lagi hanya mengandalkan fisik dan alat, keterlibatan masyarakat harus ditingkatkan. ”Kultur dan sosial juga penting, coba kita lihat dominasi China saat ini,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini terjadi perkembangan generasi perang yang melibatkan nirmiliter, yaitu penginderaan jarak jauh satelit yang bisa menganalisis apa saja. ”Ini termasuk sumber daya alam dan obyek vital sehingga daya tangkal kita jadi turun,” ujar George.

Untuk mengatasai hal ini, diperlukan strategi pertahanan yang integratif di darat, laut, dan udara. Selain itu, juga perlu peningkatan intelijen yang menekankan pada sinergi.

Dalam pameran yang digelar, terlihat bahwa semua alat yang dipamerkan berasal dari luar negeri. Direktorat Topografi Angkatan Darat memamerkan modifikasi dari alat GPS asal Inggris dengan menambahkan sistem dan peta Indonesia. Sementara deretan produk asing lain, seperti Leica dan Bosch, memamerkan teknologi pencitraan mereka.

Sumber: KOMPAS

Intelijen belum Direformasi

02 Maret 2010, Jakarta -- Kasus keterlibatan seorang intel dari kesatuan Kostrad berinisial ES menjadi salah satu fakta belum adanya reformasi di tubuh intel. Akibatnya, pelaksanaan tugas terjadi tumpang tindih.

Hal ini disampaikan oleh pengamat militer UI Andi Widjojanto kepada Media Indonesia di Jakarta, Selasa (2/3). "Reformasi intel bisa dikatakan belum dimulai," ujarnya. Idealnya, sahut dia, intelijen itu membutuhkan tiga dinas dengan tugas yang tidak tumpang tindih. Pertama, dinas intelijen strategis yang melekat di Kementerian Pertahanan yang bertugas untuk mengantisipasi pendadakan strategis dari musuh di luar negeri.

Kedua, dinas intelijen nasional yang bertugas untuk pendadakan strategis dalam negeri. Unit-unit intelijen militer dipertahankan untuk memberi masukan taktis militer yang terkait pada perubahan cuaca, medan, musuh. Ketiga, intelijen yustisia yang dikerahkan untuk membantu proses penyelidikan perkara-perkara hukum. Kejadian yang terjadi dengan intel Kostrad, menurutnya, wujud dari pengambilan tugas intel nasional yang semestinya bukan bagian dari fungsinya sebagai intelijen militer. "Karena belum ada UU Intelijen Negara, saat ini tidak ada pengaturan yang jelas tentang fungsi dan tugas dinas-dinas intelijen," tukasnya.

Ia menyinggung reformasi di tubuh intelijen hanya pada struktur organisasi, tetapi tidak substansial pada tugas dan fungsi masing-masing bagian. Pada zaman kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, pemerintah sempat mengeluarkan Keppres 5/2002 tentang intel. Itu pun hanya dua hal yang dicantumkan dan sekedar mengatur BIN sebagai Koordinator Intel Negara.

"Presiden lainnya tidak pernah mengeluarkan aturan apapun untuk intel. Di masa SBY, UU Intel yang sudah masuk prolegnas 2004-2009 gagal diselesaikan. Dicoba lagi tahun ini, bagian dari prolegnas 2009-2014," tandasnya.

MEDIA INDONESIA

RI-Thailand Tukar Informasi Intelijen

Pasukan anti teror AB Thailand. (Foto: military-photos)

1 Agustus 2009, Pattaya -- Militer RI dan Thailand sepakat bertukar informasi intelijen. Data-data intelijen tersebut akan membantu pelaksanaan operasi pengamanan di kedua negara secara lebih cepat dan akurat.

"Pertukaran ini sangat strategis. Namun, kedua belah pihak harus benar-benar membuka hubungan komunikasi yang efektif," kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso saat Sidang ke-3 Komite Tingkat Tinggi Militer RI-Thailand di di Pattaya, Thailand.

Dalam siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (31/7), Panglima TNI mengatakan, kedua Angkatan Bersenjata juga setuju meningkatkan profesionalisme prajurit di bidang intelijen. Diharapkan ada tukar menukar pandangan, ide, konsep, pengalaman dan jaringan kerja di antara staf intelijen. "Tidak hanya dengan Thailand, kalau bisa se-Asia Tenggara," kata Djoko.

Djoko juga menyambut baik partisipasi Negeri Gajah Putih itu dalam pengamanan Selat Malaka. Selama ini, pengamanan selat terpanjang di dunia itu dilakukan patroli terkoordinasi oleh tiga negara pantai, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura. "Dengan dukungan Thailand pengamanan akan lebih maksimal lagi," katanya lulusan Akademi Militer tahun 1975 itu.

TNI juga menyetujui rencana kerjasama bilateral dalam penanggulangan bencana alam. Alasannya, kedua negara masih memiliki potensi terjadinya bencana alam. Selain itu, prajurit kedua militer segera menindaklanjuti kerja sama latihan dan pendidikan. Pelaksanaan pertukaran personal akan lebih digalakkan.

Komite Tingkat Tinggi tersebut menjadi wujud kesungguhan kedua Angkatan Bersenjata membangun kemitraan dan kerja sama di bidang pertahanan. Sidang yang diselenggarakan kali ini merupakan kelanjutan sidang sebelumnya yang dilaksanakan di Yogyakarta, tahun lalu.

Kepala Pusat Penerangan TNI Sagom Tamboen mengatakan, komite jadi forum melakukan komunikasi, koordinasi dan pertimbangan untuk seluruh kegiatan militer kedua negara. "Termasuk membahas masalah-masalah yang muncul," katanya.

JURNAL NASIONAL

Presiden Minta Intelijen dan TNI Optimal Cegah Aksi Terorisme

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) memimpin rapat koordinasi yang diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala BIN dan Gubernur, Kapolda, serta Pangdam dari seluruh Indonesia dengan metode teleconference di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/7). Rapat koordinasi tersebut membahas sejumlah agenda diantaranya situasi dan kondisi perekonomian negara, gelombang panas El Nino dan masalah terorisme dan keamanan negara. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/nz/09)

30 Juli 2009, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan seluruh unsur intelijen di Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga wilayah, mengoptimalkan kemampuan selama 24 jam penuh untuk mencegah aksi-aksi terorisme. TNI juga diminta ikut terlibat.

"Intelijen harus bekerja terus-menerus 24 jam dan tajam. Bukan hanya BIN, bukan hanya kepolisian, atau BAIS di TNI, tetapi semua unsur intelijen di seluruh Indonesia," kata Presiden saat melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah Menteri, Gubernur, Kapolda, dan Pangdam di Istana Negara, Kamis siang (30/7).

Presiden meminta seluruh unsur intelijen bekerja 24 jam untuk mengikuti, memantau, melakukan deteksi, dan pencegahan sehingga bibit-bibit terorisme tidak berkembang menjadi aksi pemboman.

"Intelijen awal dari segalanya. Kita juga harus punya kepedulian dan kewaspadaan," katanya.

Presiden mengatakan optimalisasi intelijen ini bukan untuk kepentingan politik atau kekuasaan seperti era sebelumnya, melainkan untuk kepentingan keselamatan negara. "Dulu barangkali. Intelijen untuk keselamatan negara, bukan untuk politik, bukan untuk kekuasaan," katanya.

Selain mengoptimalkan intelijen, Presiden juga meminta TNI terlibat untuk mencegah aksi terorisme. Menurut dia, meski TNI tidak lagi mengemban peran sosial politik seperti masa sebelumnya, tetapi undang-undang juga mengatur TNI dapat menjalankan operasi militer selain perang.

"Menurut undang-undang, TNI masih mendapat tugas untuk melaksanakan operasi militer selain perang, antara lain melawan teroris, itu sah," katanya.

TEMPO Interaktif

Pengamat Menilai BIN Perlu Evaluasi

19 Juli 2009, Sidoarjo -- Sejumlah anggota Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL, siaga di sekitar Bandara Internasional Juanda Surabaya, Minggu (19/7). Bandara Internasional Juanda Surabaya bekerja sama dengan TNI AL, melakukan pengamanan pada akses masuk dan keluar bandara, menyusul ledakan di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ed/nz/09)

18 Juli 2009, Jakarta -- Direktur Center for Indonesian Regional and Urban Studies (CIRUS) Andrinov Chaniago mengatakan Badan Intelijen Negara (BIN) perlu melakukan evaluasi kinerja karena tidak terdeteksinya aksi peledakan bom di Hotel Ritz-Carlton dan JW Marriott.

"Intel kecolongan. Mungkin benar sinyalemen yang mengatakan mereka terlalu fokus pada isu-isu pemilihan presiden, sehingga ancaman terorisme jadi terlewatkan," kata Andrinov di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan, dengan kejadian tersebut intelijen khususnya Badan Intelijen Negara (BIN), mesti melakukan evaluasi.

"Kemampuan intel dalam mendeteksi melemah. Hal ini mesti dievaluasi apa yang menjadi penyebabnya. Harus dilihat kondisi di dalam, bisa jadi penurunan kemampuan disebabkan semangat kerja dan lain sebagainya," kata Andrinov.

Ditanya apakah ini berhubungan dengan anggaran, ia mengatakan, anggaran tidak jadi masalah karena BIN merupakan lembaga yang vital dan anggarannya lebih longgar.

Menyangkut perangkat aturan yang mendukung, Andrinov mengatakan, tidak ada masalah soal peraturan. Sejauh ini intel BIN memang dilarang melakukan penangkapan, namun kewenangan yang diberikan sudah cukup untuk mengantisipasi terorisme.

Menurut dia, BIN mesti mempertajam penciuman dan kemampuan deteksinya.

Seharusnya, kejadian tersebut tidak boleh terulang, apalagi di Hotel JW Marriott, sudah dua kali terjadi pengeboman.

"Tempat-tempat khusus seperti Hotel Marriott, dan Ritz Carlton harus selalu dalam pengawasan. Apalagi tempat ini merupakan tempat khusus, eksklusif dan banyak orang asingnya," kata dia.

Andrinov memperkirakan, aksi pengeboman terhadap Jakarta kali ini akan berdampak pada citra Indonesia di luar negeri. Muaranya, pada sektor ekonomi khususnya pariwisata.

"Indonesia akan semakin sulit mengubah citra tidak aman yang selama empat tahun terakhir sudah mulai pulih," katanya.

Untuk itu, katanya, aparat keamanan harus bekerja ekstra untuk kembali menunjukkan secepatnya kemampuan dan meyakinkan bahwa masalah keamanan ini bisa diatasi.

ANTARA News