Kasad Buka Penataran Terpusat Taktik Bertempur

28 Februari 2010, Bandung -– Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI George Toisutta, membuka penataran terpusat Taktik bertempur gelombang pertama yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) Kodiklat Angkatan Darat di Cipatat Jawa Barat.

Peserta penataran berjumlah 353 orang terdiri dari komandan brigade, komandan batalyon, Kepala bagian latihan, perwira seksi latihan dan bintara pelatih dari seluruh Kotama serta Balakpus di jajaran Angkatan Darat yang berlangsung selama dua minggu.

Dalam amanatnya Kasad mengatakan, taktik bertempur merupakan seni dan ilmu untuk memberdayakan satuan guna memenangkan suatu pertempuran. Taktik bertempur akan mengalami evolusi, seiring dengan tujuan, karakteristik musuh, medan pertempuran, sistem persenjataan musuh, dan kemampaun satuan sendiri.

Ditambahkan, dihadapkan dengan realitas pelaksanaan tugas operasi yang dilaksanakan satuan TNI Angkatan Darat selama ini, yang sering melaksanakan operasi dalam rangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP), maka arah pembinaan latihan ke depan diarahkan untuk melaksanakan OMSP dengan titik berat Operasi Lawan Insurjensi (OLI).

Ditegaskan Kasad, penataran ini diantaranya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan prajurit TNI Angkatan Darat agar profesional dalam menghadapi tugas-tugas ke depan, yang semakin dinamis dan kompleks, dalam menjaga integritas dan keutuhan wilayah NKRI.

“Penataran ini bukan latihan untuk menyiapkan prajurit sebagai peraga-peraga untuk ditonton atau didemonstrasikan dengan memperlihatkan keindahan gerakan perorangan dan keindahan manuver satuan, tetapi untuk membentuk prajurit yang benar-benar tangguh dan handal dalam bertempur di medan pertempuran, sehingga hasil penataran ini perlu ditransformasikan kepada seluruh satuan jajaran TNI Angkatan Darat”, tegas Kasad.

“Untuk itu, perlu suatu perubahan tentang doktrin taktik bertempur TNI Angkatan Darat yang mampu menjawab tuntutan dan tantangan tugas pada masa kini dan masa yang akan datang. Upaya tersebut dilakukan dengan mengevaluasi dan memperbaiki taktik pertempuran yang kita miliki, dan segera mensosialisasikannya dalam pelaksanaan Penataran Terpusat Taktik Bertempur seperti sekarang ini”, tambah Kasad.

Usai pembukaan penataran terpusat taktik bertempur ini para peserta juga menerima pengarahan dari Kasad, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Johanes Suryo Prabowo, Komandan Kodiklat Angkatan Darat Letjen TNI Syaiful Rizal, dan Pangkostrad Letjen TNI Burhanudin Amin.

DISPENAD/POS KOTA

Lebanon Dihibahkan MiG-29 Minta Helikopter Mi-24

28 Februari 2010 -- Pemerintah Rusia menyetujui menghibahkan 10 helikopter Mi-24 menggantikan 10 MiG-29, sebelumnya dijanjikan dihibahkan ke Lebanon.

Setelah Presiden Lebanon Michel Sleiman bertemu timbalannya Presiden Rusia Dmitry Medvedev di Moskow, Kamis (25/2) untuk kunjungan dua hari. Kunjungan ini pertama kalinya dilakukan kepala pemerintahan Lebanon ke Rusia.

Angkatan Darat Lebanon sangat membutuhkan helikopter yang dapat dilengkapi roket dan peralatan militer canggih lainnya ungkap pernyataan Kantor Kepresidenan Lebanon, Sabtu (27/2).

Lebanon dan Rusia menandatangani kerjasama militer meliputi penyediaan peralatan militer untuk Angkatan Bersenjata Lebanon dan pelatihan perwira dan prajurit AB Lebanon.

Angkatan Udara Lebanon hanya mempunyai sejumlah jet tempur era 1950-an dan beberapaa helikopter era Perang Vietnam. Hibah MiG-29 oleh Rusia menampar hubungan militer Amerika Serikat dan Lebanon yang sudah berlangsung lama. Amerika Serikat hanya menawarkan hibah pesawat mesin tunggal Cessna Caravan untuk memperkuat AU Lebanon.

AFP/Press TV/@info-hankam

TNI Pimpin Pengamanan Markas Unifil di Lebanon

26 Februari 2010, Lebanon -- Tugas dan tanggung jawab pengamanan secara penuh Markas Besar United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL), secara resmi telah diserahterimakan dari Satgas Italy Force Protection Company (Itali FPC) kepada 2nd Indonesian Force Protection Company dalam suatu upacara Transfer of Autority, di Lapangan Upacara Sudirman Camp Naqoura, Lebanon.

Bertindak selaku Inspektur Upacara yaitu Brigadir Jenderal Vincent La Fontiane (Chief of Staff UNIFIL) didampingi Komandan Kontingen Indonesia sekaligus Dansatgas Force Headquarter Support Unit (FHQSU), Kolonel Inf Restu Widiyantoro.

Brigjen Vincent La Fontiane menyampaikan rasa terima kasih atas kinerja Italy FPC yang telah bertugas mulai November 2007 hingga saat ini, dimana telah menunjukkan sikap teladan, profesionalisme yang tinggi serta kontribusi yang sangat berharga dengan memberikan rasa aman kepada semua personel di Markas Besar UNIFIL. Sedangkan bagi 2nd Indo FPC, hari ini merupakan awal untuk melaksanakan suatu misi serta tugas dengan tekad dan komitmen yang sama seperti Italy FPC.

Sementara itu, Komandan Kontingen Indonesia Kolonel Inf Restu Widiyantoro mengatakan, bahwa hari ini merupakan suatu awal dimulainya suatu tugas sekaligus kepercayaan kepada Indonesia mengenai pengamanan serta perlindungan terhadap Markas Besar UNIFIL.

Diharapkan adanya rasa tanggung jawab serta sikap disiplin dan profesionalisme yang tinggi dari Kontingen Indonesia untuk membayar kepercayaan yang telah diberikan oleh UNIFIL, sehingga prajurit Indonesia dapat terus dipercaya dan diandalkan oleh dunia internasional dan masyarakat Lebanon khususnya.

Lebih lanjut dikatakan, kepercayaan UNIFIL kepada Kontingen Garuda ini merupakan salah satu bukti bahwa dunia internasional telah mengakui kinerja dan profesionalitas Kontingen Indonesia selama ini. Tentunya kepercayaan ini harus kita jaga dengan lebih meningkatkan kinerja dan profesionalitas kita di dalam penugasan. Pada dasarnya para prajurit TNI yang dikirim ke Lebanon merupakan prajurit-prajurit pilihan dan terlatih, diharapkan dengan meningkatkan kinerja dan keterampilannya mampu mengemban kepercayaan ini dengan maksimal.

DSCN0492Dalam rangka melaksanakan kepercayaan dari dunia internasional ini, maka Kontingen Indonesia mengirimkan tambahan satu kompinya yakni Kompi E yang berasal dari Satgas Konga XXIII-D Yon Mekanis untuk memperkuat pasukan pengamanan Markas Besar UNIFIL tersebut di Naqoura. Selama ini kendali pengamanan dan pertahanan Markas Besar UNIFIL di Naqoura Lebanon dipercayakan dua Kontingen Negara yakni Force Protection Company dari Italia (Italy FPC) dan Force Protection Company dari Indonesia (Indo FPC), keduanya dipimpin oleh Perwira Indonesia yakni Kolonel Inf Restu Widiyantoro.

Setelah Kompi Italia purna tugas, terpilihlah kompi kedua Kontingen Garuda (Konga) untuk mengambil alih pengamanan penuh di Markas Besar UNIFIL. Ini hasil dari profesionalisme serta kinerja yang memuaskan dari Kontingen Indonesia, tambah Kolonel Inf Restu Widiyantoro.

Mengakhiri sambutannya, Kolonel Inf Restu Widiyantoro menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Satgas Itali FPC yang selama ini telah melaksanakan tugasnya di Lebanon ini, dengan menunjukkan profesionalisme yang tinggi. Sedangkan kepada semua undangan serta Staff UNIFIL disampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan dan berharap dukungan serta kerjasamanya terhadap Kontingen Indonesia, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengamanan Markas Besar UNIFIL di Lebanon.

Perwira Penerangan Konga XXVI-B1/Unifil, Lettu Laut (KH) Rully, S.Sos, DSCN9675menambahkan upacara itu sendiri ditandai dengan penyerahan bendera PBB dari Komandan Italy FPC (Italy FPC) Kapten Tricase kepada Komandan Kontingen Indonesia Kolonel Inf Restu Widiyantoro, yang selanjutnya menyerahkannya kembali kepada Komandan 2nd Indo FPC Kapten Inf Imam.

Upacara yang berlangsung dengan khidmat tersebut dihadiri oleh para undangan yakni para Pimpinan Staff UNIFIL, perwakilan dari Lebanon Armed Forces (LAF) serta Komandan Satgas FPC Konga XXVI-B2 Letkol Inf Fulad dan Komandan Satgas Indobatt Konga XXIII-D Letkol Inf Andi Perdana Kahar.

PUSPEN TNI/POS KOTA

Kapal Perang AS Bersandar di Batam

USS Patriot kapal perang jenis penyapu ranjau milik AL AS. (Foto: USN/Mass Communication Specialist 3rd Class Adam R. Cole)

25 Pebruari 2010, Batam -- Kapal perang Amerika Serikat USS Patriot bersandar di Pelabuhan Kabil Industrial Estate, Batam, Rabu siang.

Kapten kapal Walter C Mainor mengatakan kapal perang jenis penyapu ranjau itu singgah di Batam dalam misi sosial.

"Kami akan berada di Batam seminggu dengan berbagai kegiatan," kata dia.

Selama berada di Batam, awak kapal akan melakukan "open ship" bagi masyarakat yang ingin melihat perlengkapan dan kecanggihan teknologi kapal perang milik negara adi daya.

Di Batam, awak kapal perang AS dijadwalkan menanam pohon, mengunjungi panti dan kegiatan lainnya. Kamis sore, Angkatan Laut AL dijadwalkan latihan bersama dengan TNI AL.

Selain itu, kapal berawak sekitar 80 orang itu akan memenuhi kebutuhan logistik pelayaran.

"Awak kapal akan berbelanja dan mengunjungi tempat hiburan," kata dia.

Kedatangan kapal perang AS disambut Wakil Wali Kota Batam yang langsung mengunjungi kapal tersebut.

Sebelumnya, Asisten II Pemerintah Kota Batam syamsul bahrum mengatakan kunjungan sekitar 80 tentara AS mendatangkan banyak keuntungan.

"Para tentara datang, tentunya bawa banyak dolar yang siap dibelanjakan di Batam," kata dia. Selain itu, kebutuhan logistik kapal juga akan dipenuhi di Batam.

"Mereka akan beli minyak, air, dan kebutuhan kapal lain," kata dia.

Keuntungan lainnya, 280 tentara berwarganegara AS juga akan menambah daftar kunjungan wisatawan mancanegara melalui Batam.

ANTARA News

KSAL: Pelanggaran Laut Terus Meningkat

25 Februari 2010, Surabaya -- Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, kasus pelanggaran di perairan wilayah Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Saat ditemui usai berbicara pada seminar kelautan dalam Dies Natalies ke-44 Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) di Surabaya, Kamis, Agus menyebutkan, pada 2009 kapal yang ditangkap dalam operasi laut mencapai 2.616 unit, diantaranya 2.269 diizinkan melanjutkan perjalanan, 347 unit diproses hukum di Pangkalan TNI Angkatan Laut dan 53 lainnya di pengadilan negeri.

Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan kasus yang terjadi pada 2008 yang menangkap 2.175 unit kapal, dengan 1.614 diantaranya diizinkan melanjutkan perjalanan.

Pada 2009 TNI-AL juga menyelamatkan potensi kerugian negara akibat pelanggaran hukum di laut mencapai Rp13,838 miliar sedangkan 2008 sebesar Rp12,481 miliar.

KSAL menyebutkan lokasi rawan terjadinya pelanggaran di antaranya perairan Laut Aru, Laut Sulawesi, dan Selat Malaka.

Sementara kapal asing yang paling banyak melakukan pelanggaran berasal dari Thailand, Filipina, dan China. Namun sayangnya, TNI-AL menghadapai kendala alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Peralatan yang kami miliki sangat terbatas, jika dibandingkan dengan luasnya wilayah perairan di Indonesia," kata jenderal bintang empat asal Blitar itu.

ANTARA News

Patroli Pasukan Katak TNI AL di Selat Madura

24 Februari 2010, Surabaya -- Sejumlah personel Pasukan Katak TNI AL, melakukan patroli perairan di Selat Madura dan di sekitar Jembatan Suramadu dengan menggunakan perahu Sea Reader, Rabu (24/2). Selain untuk melakukan pemantauan kemaman selat secara berkala, patroli ini juga untuk mengetahui tingkat kelaikan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) patroli perairan agar siap digunakan setiap saat. (Foto: ANTARA/Bhakti Pundhowo/ss/nz/10)

Komunikasi Satelit Paling Tepat

24 Februari 2010, Jakarta -- “Sistem Komunikasi Satelit masih merupakan sistem komunikasi yang paling tepat sebagai tulang punggung dalam penyelenggaraan K3I (komando komunikasi kendali informasi) TNI”, demikian amanat Kasum TNI, Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo, pada saat membuka Rapat Koordinasi Komunikasi Elektronika (Rakor Komlek) TNI TA. 2010 di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/2).

Rakor yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh 80 orang peserta, 9 orang sebagai peninjau dan 17 orang sebagai undangan. Rakor ini selain merupakan forum komunikasi dan koordinasi bagi pejabat satuan komlek TNI, baik dari unsur TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Mabes TNI dalam rangka menambah keharmonisan hubungan kerja juga bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2009 serta untuk menyampaikan kebijakan komlek TNI tahun 2010 dalam rangka mensukseskan tugas pokok TNI di masa mendatang.

Sedangkan tema yang diusung dalam Rakor kali ini yaitu “Melalui Rakor Komlek TNI Tahun 2010, Kita Tingkatkan Kemampuan Komlek TNI Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI”.

Penum 5Agenda rapat tersebut diantaranya pembekalan dari Asisten Komlek TNI Laksamana Muda TNI Muryono, pembekalan tentang Perang Elektronika oleh Laksamana Muda TNI Ir. Sudjiwo, MSc, pembekalan tentang Pengamanan Berita dari Lembaga Sandi Negara dan secara berturut-turut paparan dari Komandan Satkomlek TNI, Direktur Perhubungan TNI AD, Kepala Dinas Komlek TNI AL serta Kepala Dinas Komlek TNI AU.

Dalam paparan evaluasinya, Komandan Satuan Komlek TNI Brigadir Jenderal TNI Ir. Abdul Rahim menyampaikan secara umum dukungan Komlek, baik dalam rangka kegiatan operasi, latihan maupun kegiatan lainnya selama tahun 2009 dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Di akhir paparannya, Komandan Satkomlek TNI menyarankan agar penjabaran Prosedur Tetap Komlek di lingkungan TNI disamakan sehingga aplikasi pelaksanaan tugas di lapangan dapat berjalan lancar.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan dan kehandalan komunikasi jarak jauh, perlu digelar komunikasi radio HF SSB 500 Watt untuk mengganti alat komunikasi yang ada di Kotama Operasi TNI saat ini, sebagai sarana kodal Panglima TNI kepada Pangkotamaops.

PUSPEN TNI/POS KOTA

2.500 Prajurit TNI-AL Gelar Inspeksi Laut

Panglima Komando Armada RI Kawasn Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Ignatius Dadiek S (kiri) didampingi calon penggatinya, Laksamana Muda TNI Among Margono, memberikan penghormatan saat inspeksi laut (Admiral Inspection) diatas KRI Weling-822, di Dermaga Ujung, Koarmatim Surabaya, Rabu (24/2). Jabatan Pangarmatim akan diserahterimakan dari pejabat lama ke pejabat baru pada hari Senin, 2 Maret 2010 mendatang yang dipimpin KSAL, Laksmana TNI Agus Suhartono. (Foto: ANTARA/Bhakti Pundhowo/nz/10)

24 Februari 2010, Surabaya -- Sedikitnya 2.500 prajurit TNI Angkatan Laut (AL) menggelar inspeksi laut menjelang pergantian Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim).

Dalam inspeksi laut di kawasan Selat Madura, Rabu, Pangarmatim Laksamana Muda TNI Ignatius Dadiek Surarto didampingi calon penggantinya, Laksamana Muda TNI Among Margono menumpang Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Weling-882.

Di atas kapal yang dikomandani Kapten Laut (P) Nurozi S. terdapat beberapa pejabat teras Koarmatim. Sementara di belakang KRI Weling-882 tampak ada kawalan dari dua unit kendaraan tempur air "Sea Rider" dari Satuan Pasukan Katak Koarmatim.

Kepala Dinas Penerangan Koarmatim, Letkol Laut Toni Syaiful, mengatakan, inspeksi laut sudah menjadi tradisi di lingkungan TNI-AL untuk memeriksa kesiapan unsur-unsur Koarmatim untuk yang terakhir kalinya sebelum tongkat estafet kepemimpinan diserahterimakan.

"Kegiatan ini selain sebagai ajang perpisahan dengan para prajuritnya, juga menjadi kesempatan memperkenalkan panglima yang baru," ucapnya.

Inspeksi laut diawali pelayaran KRI Weling-882 dari Dermaga A Koarmatim. Kemudian bergerak menuju arah selatan dengan memeriksa jajaran KRI dari berbagai jenis yang sedang bersandar.

Awak KRI Nuku-873, memberikan penghormatan, pada gelar inspeksi laut (Admiral Inspection) di Dermaga Ujung, Koarmatim Surabaya, Rabu (24/2). (Foto: ANTARA/Bhakti Pundhowo/nz/10)

Awak kapal selam KRI Cakra-401, memberikan penghormatan, pada gelar inspeksi laut (Admiral Inspection) di Dermaga Ujung, Koarmatim Surabaya, Rabu (24/2). (Foto: ANTARA/Bhakti Pundhowo/nz/10)

Kegiatan itu berlanjut menuju Dermaga Penjelajah, sebelum meneruskan pelayaran menuju Dermaga Semampir dan merapat di Dermaga Koarmatim di Pulau Madura.

Saat KRI Weling-882 yang ditumpangi Pangarmatim dan penggantinya melewati setiap kapal perang, terdengar bunyi peluit diiringi penghormatan para prajurit TNI-AL yang berbaris di reling kapal sambil serentak menerikkan, "Jalesveva Jayamahe" secara berulang-ulang.

Upacara serah terima jabatan Pangaramatim dari Dadiek kepada Among baru akan dilaksanakan pada Senin (1/3) depan di markas Koarmatim, Dermaga Ujung, Surabaya.

ANTARA JATIM

Batas Wilayah NKRI Tanggung Jawab Negara

Perbatasan RI - Timor Leste di Mota Ain. (Foto: aurelioximenes)

24 Februari 2010, Kupang -- Komandan Korem 161/Wira Sakti Kupang, Kolonel Dody Usodo Hargo, S. S. Ip menegaskan, penentuan batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan tanggung jawab negara, bukan pemerintah daerah. TNI diamanatkan oleh negara untuk menjaga keutuhan wilayah agar tidak diganggu oleh pihak lain.

Danrem menegaskan itu untuk mengklarifikasi berita Pos Kupang edisi Selasa (23/2/2010), berjudul, "TNI Pancang Tujuh Pilar, Rugikan Batas wilayah RI", Tanpa Koordinasi dengan Pemkab TTU.

"Saya selaku Danrem 161/Wira Sakti perlu meluruskan pemberitaan tersebut, karena berita tersebut sangat diskriminatif terhadap keberadaan TNI dalam mangawal dan menjaga kedaulatan negara, khususnya satuan Tugas Pengamanan Perbatasan. Mereka memiliki tugas pokok menjaga kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap Bangsa Indonesia di daerah perbatasan dari segala macam bentuk ancaman, dan tugas-tugas lainnya, termasuk mencegah semua bentuk kegiatan ilegal di perbatasan," tegas Danrem saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/2/2010).

Menurut Danrem, bicara tentang patok perbatasan merupakan kewenangannya sebagai Komandan Pelaksana Operasi Pengamanan Perbatasan RI-RDTL. Dengan demikian, katanya, masyarakat tidak salah menafsirkannya. "Mana mungkin TNI (prajurit yang bertugas di perbatasan RI-RDTL) melepas kedaulatan NKRI kepada RDTL walau hanya sejengkal tanah saja. Pelanggaran sejengkal tanah yang dilakukan oleh UPF (Unidade Police Foreinter/Polisi Perbatasan RDTL) dalam membangun pos batasnya saya perintahkan bongkar paksa," kata Danrem.

Menurut Danrem, berita yang benar sesuai realita di lapangan adalah pemasangan pilar perbatasan telah disepakati oleh kedua negara melalui jalur diplomasi yang dilakukan oleh Menlu RI dengan Menlu RDTL pada tahun 2005 lalu.

Pemasangan pilar batas dilakukan oleh kedua negara, untuk Indonesia oleh Tim Interdep yang terdiri dari Badan Koordinasi Survei Tanah dan Laut (Bakorsutanal) Dephan dan Depdagri. TNI hanya mengawal pelaksanaannya. Sedangkan permasalahan pemasangan patok batas di Desa Sunsea sudah betul dan sah dengan perincian sebagai berikut, pemasangan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 21 November 2009. Jumlah pilar yang dipasang sebanyak lima pilar (bukan 7 pilar seperti diberitakan, Red).

Danrem merinci, empat pilar batas di Bakitolas dan satu pilar batas di Sunsea. Saat pemasangan dihadiri oleh (pihak masyarakat) Ketua RT 08 Nelu, Martinus Suni, Kepala Dusun III, Andreas Koa dan Kepala Desa Sunsea Imelda Kosat.

"Jadi tidak benar kalau Pemda tidak dilibatkan atau tidak tahu," kata Danrem. Dia menambahkan, saat itu Camat Naebenu, Gaspar Nono, tidak datang.

Danrem menjelaskan, pada 17 November 2009, Tim Interdep menghadap Bupati TTU, tetapi Bupati TTU, Wakil Bupati, Sekda dan para Asisten Sekda TTU tidak ada di tempat. Tim hanya diterima Kabag Tata Pemerintahan Sekda TTU. Sesuai kesepakatan Tim Interdep RI dengan Tim RDTL, maka dipasang lima pilar itu.

"Jadi saya tegaskan sekali lagi pemasangan lima pilar tersebut sudah benar dan batas wilayah NKRI ditentukan oleh negara, bukan oleh bupati atau camat. Tugas TNI menjaga, bukan memasang, tetapi apabila ada pilar atau patok batas negara yang rusak, maka TNI yang bertugas di perbatasan harus dan wajib memperbaiki di tempat yang sama. Sampai titik darah penghabisan satu jengkal kedaulatan NKRI akan tetap dijaga dan dipertahankan. Semoga kita tidak berpikiran kedaerahan secara sempit yang dapat membelokkan dan membentuk opini yang salah," kata Danrem.

POS KUPANG.com

Rusia Pantang Menyerah Kembangkan Rudal Bulava

Bulava yang gagal dalam uji coba peluncuran di Laut Putih Desember tahun lalu menghasilkan lingkaran cahaya terang terlihat hingga Norwegia. (Foto: Reuters)

24 Februari 2010 -- Rusia terus melanjutkan dengan gigih uji coba rudal Bulava, meskipun 12 kali uji coba, 7 kali berakhir dengan kegagalan.

Seorang pejabat Kementrian Pertahanan mengatakan Rabu (24/2), “ Rusia akan menggunakan kapal selam tenaga nuklir Yury Dolgoruky tahun ini untuk pertama kalinya untuk melakukan uji peluncuran rudal Bulava”.

“Pengujian dilakukan di musim panas - sepertinya Juni, dari Laut Putih, dimana laut bebas dari es,” tambahnya.

Selama ini pengujian dilakukan dari kapal selam tenaga nuklir Dmitry Donskoy.

Yury Dolgoruky termasuk kelas Borey, kapal selam strategis tenaga nuklir terbaru milik Rusia, disain khusus untuk mengusung rudal Bulava, dan saat ini sedang menjalani uji pelayaran.

SLBM Bulava (kode NATO SS-NX-30) membawa 10 hulu ledak MIRV dengan daya jangkau lebih dari 8000 KM (5000 mil). Bulava diharapkan menjadi triad nuklir Rusia bersama Topol-M yang diluncurkan dari darat.

Yuri Dolgoruky kapal selam tenaga nuklir strategis kelas Borey terlihat berlayar di perairan Severodvinsk 2 Juli 2009. AL Rusia berencana membangun 8 kapal selam kelas Borey hingga 2015. Kelas Borey dirancang untuk mengusung rudal bermasalah Bulava. (Foto: Reuters)

Dimensi kapal selam kelas Borey panjang 170 meter, diameter lunas 13 meter, awak 107 orang, termasuk 55 perwira, maksimum menyelam 450 meter dengan kecepatan saat menyelam 29 knot. Kapal selam dipersenjatai 16 rudal balistik dan torpedo.

Rusia merencanakan membangun 8 kapal selam kelas Borey hingga 2015. Yury Dolgoruky kapal selam pertama, dua lagi Alexander Nevsky dan Vladimir Monomakh dalam tahap penyelesaian.

RIA Novosti/@info-hankam

Menhan Menerima Dubes Polandia dan Belanda Bicarakan Kerjasama Pertahanan

TNI AL sebelumnya akan membeli 10 M28 Skytruck jenis angkut senilai 75 juta dolar dari Polandia. Realisasi kontrak tidak terwujud karena masalah besaran offset tidak kunjung mencapai kata sepakat. Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu, memutuskan dengan cepat dan tepat membatalkan kontrak dan mengalihkan ke PT. IPTN dengan memesan tiga CN-235 MPA.

23 Februari 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Selasa (23/1) secara berturut –turut menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Polandia dan Duta Besar Belanda di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Dalam kunjungan Dubes Polandia Tomasz Lukaszuk kepada Menhan tersebut, diantaranya dibicarakan mengenai Defence Cooperation Agreement / DCA (perjanjian kerjasama pertahanan) antara RI-Polandia.

Dubes Polandia menyampaikan, pemerintah Polandia berharap Defence Cooperation Agreement antara RI – Polandia dapat segera diratifikasi oleh Indonesia. Setelah diratifikasi maka pembicaraan kerjasama pertahanan kedua negara akan semakin terbuka, baik melalui kerjasama di bidang industri pertahanan, pertukaran perwira maupun kerjasama dalam bidang pendidikan.

Dubes Polandia menambahkan, kemungkinan kerja sama lainnya yang dapat dilakukan kedua negara diantanya juga kegiatan dalam persiapan personel untuk pasukan perdamaian. Hal itu memungkinkan dapat dilaksanakan, karena Polandia mempunyai pusat pendidikan untuk persiapan pasukan perdamaian, sementara Indonesia juga mempunyai pasukan yang memiliki pengalaman dalam misi penjaga perdamaian.

Lebih lanjut Dubes Polandia menyampaikan, pemerintah Polandia juga berharap adanya peningkatan kerjasama di bidang industri pertahanan antara RI - Polandia. Dijelaskannya, saat ini pembicaraan kerja sama industri pertahanan antara kedua negara sudah dimulai antara industri pertahanan Polandia dengan PT. DI. Selain kerja sama dengan PT. DI, pemerintah Polandia berharap kerja sama di bidang industri pertahanan juga dapat dilakukan dengan industri pertahanan dalam negeri Indonesia lainnya.

Terakhir, Dubes Polandia menyampaikan kepada Menhan untuk berkenan berkunjung ke Polandia dan melakukan kunjungan ke Menhan Polandia bersamaan dengan kunjungan Presiden Eropa beberapa waktu yang akan datang. Diharapkan melalui kunjungan tersebut akan semakin meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara.

Menanggapi Dubes Polandia, Menhan menyampaikan dalam perjalanan ke Eropa nanti, Menhan berharap dapat menyempatkan diri untuk berkunjung ke Polandia sebagai balasan kunjungan Menhan Polandia ke Indonesia beberapa waktu yang lalu.

Menjelaskan tentang perkembangan Defence Cooperation Agreement antara RI-Polandia, Menhan mengatakan saat ini masih menunggu proses ratifiikasi dari DPR RI, namun demikian diharapkan pada saat pelaksanaan Indo Defence akhir tahun ini perjanjian kerjasama pertahanan kedua negara tersebut sudah diratifikasi.

Menhan menerima kunjungan Dubes Belanda

KRI Diponegoro salah satu dari empat korvet Sigma yang dibeli TNI AL dari Belanda. Kesepakatan awal dua korvet dibangun di Belanda, sisanya di PT. PAL. Belanda dengan gaya VOC-nya membatalkan perjanjian ini dan membangun seluruh kapal di Belanda. Harga korvet Sigma penuh kontroversial, dinilai terlalu mahal dengan kemampuan persenjataannya dibandingkan korvet negara lain dan mempunyai cacat bawaan. Sehingga KRI Diponegoro harus masuk dok di Spanyol saat bertugas di Lebanon. Mereka mencoba lagi gaya VOC-nya menawarkan kapal selam tidak laku dan nimbrung di program korvet nasional. (Foto: TNI AL)

Sementera itu, saat kunjungan Dubes Belanda Nikolaos van Dam menyinggung mengenai kerjasama pertahanan antara RI - Belanda khususnya peningkatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dubes Belanda menyampaikan, setelah Indonesia membeli kapal korvert sebanyak empat buah ke belanda beberapa waktu yang lalu, kerjasama di bidang industri pertahanan antara kedua negara diharapkan dapat terus dilanjutkan khususnya kemungkinan untuk kerjasama pembuatan bersama kapal korvert dengan PT.PAL.

Menanggapi Dubes Belanda, Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, kerjasama dibidang industri pertahanan antara RI - Belanda diharapkan memungkinkan adanya transfer of technology (alih teknologi). Karena, dengan kerja sama alih teknologi tersebut, kedepan Indonesia berharap dapat mencapai kemandirian di bidang industri pertahanan sesuai dengan program revitalisasi industri pertahanan yang dicanangkan oleh Kemhan RI. Oleh karenanya, lebih lanjut Menhan berharap ada konsep konkrit mengenai kerjasama transfer of technology antara RI - Belanda tersebut.

DMC

Kemhan-TNI Diminta Transparan Penggunaan Anggaran Alutsista

TNI AU membeli 16 Super Tucano sebagai pengganti OV-10 Bronco, akan bertugas menjaga perbatasan dengan negara jiran. Pembeliannya sempat dipertanyakan oleh Komisi I dari salah satu partai besar. (Foto: Embraer)

24 Februari 2010, Jakarta -- Anggota Komisi I DPR (Bidang Pertahanan dan Politik Luar Negeri) Tantowi Yahya meminta Kementerian Pertahanan/TNI untuk transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).

"Komisi I DPR tidak mau hanya memberikan persetujuan atau menjadi tukang stempel terhadap anggaran untuk pembelian Alutsista tapi kita tahu barang apa (Alutsista) yang dibeli," kata Tantowi Yahya di gedung DPR, Selasa (23/2).

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, Komisi I DPR akan melakukan pengawasan kepada Kemhan dan TNI dalam hal penggunaan anggaran khususnya anggaran untuk membeli alutsista.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Senin (22/2), mengatakan kebutuhan alutsista TNI dalam kurun waktu lima tahun kedepan telah tercantum pada Renstra 2010-2014, tepatnya pada rincian kebutuhan Minimum Essential Forces (MEF).

Menurut Purnomo, perkiraan anggaran alutsista tahun 2010-2014 sebesar Rp149,78 triliun terdiri dari pengadaan alutsista sebesar Rp87,32 triliun dan perawatan/pemeliharaan alutsista sebesar Rp62,46 triliun, dengan perincian tahun 2010 dialokasikan Rp23,10 triliun, tahun 2011 sebesar Rp32,29 triliun, tahun 2012 sebesar Rp29,66 triliun, tahun 2013 sebesar Rp32,58 triliun, dan tahun 2014 sebesar Rp32,15 triliun.

Menhan menjelaskan, mekanisme pengadaan dan tender alutsista TNI telah diatur melalui Permenhan Nomor: PER/06/M/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Militer di lingkungan Kemhan dan TNI. Sedangkan untuk tata cara pengadaan barang/jasa Militer dengan menggunakan fasilitas Kredit Ekspor telah diatur dalam Permenhan Nomor: PER/07/M/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006.

Menhan menambahkan, pendanaan pengadaan alutsista TNI mekanismenya melalui APBN. Mekanisme di luar APBN belum diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

JURNAL NASIONAL

Pemasangan Patok Perbatasan Harus Libatkan Tokoh Masyarakat

Peresmian Border Sign Post Indonesia-Timor Leste. (Foto: bakosurtanal)

24 Pebruari 2010, Kupang -- Pemasangan patok batas wilayah negara antara Indonesia dan Timor Leste oleh lembaga mana pun harus melibatkan tokoh masyarakat adat di Timor bagian barat.

"Mereka mengetahui sejarah pembagian wilayah antara Belanda dan Portugis ketika menguasai Pulau Timor di zaman penjajahan." kata pengamat masalah perbatasan, John Bernando Seran, ketika dihubungi dari Kupang, Selasa malam.

Dia mengatakan, pengabaian terhadap peran tokoh masyarakat bisa menimbulkan kesalahan seperti yang terjadi di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu, Timor Leste.

Di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu Timor Leste, dilakukan pemancangan tiang oleh TNI, namun patok batas negara itu justru merugikan Indonesia, karena tiang pancang itu menjorok masuk sekitar 500 meter ke wilayah Indonesia, tepat di Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu.

Menurut Bernando, kekeliruan pemancangan tiang terjadi karena tidak ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan tokoh masyarakat. Sebenarnya, kata dia, banyak tokoh masyarakat yang mengetahui dengan benar batas yang dipatok oleh penjajah Belanda dan Portugis yang masing-masing menguasai wilayah Timor bagian barat dan Timor bagian timur yang kini telah menjadi negara Timor Leste.

Keluhan senada juga disampaikan oleh anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Timur Sarah Lery Mboeik yang tengah melakukan kunjungan ke perbatasan Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu.

Ketika dikontak pada Selasa petang, Mboeik mengatakan, dia akan membawa persoalan di perbatasan tersebut ke pemerintah pusat, untuk segera mencarikan jalan keluar.

Selain kasus patok batas negara, katanya, juga klaim atas areal pertanian sekitar enam hektare oleh warga Distrik Ambenu dan memicu konflik dengan masyarakat di Desa Obe, Kecamatan Bikomi Nunulat.

Menurut dia, jika pemerintah tidak segera campur tangan, konflik antarwarga di perbatasan kedua negara bisa pecah sewaktu-waktu.

Baik Bernando maupun Mboeik sepakat, pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste sebaiknya melanjutkan pembicaraan mengenai titik perbatasan yang masih bermasalah dengan berpatokan pada Traktat 1904, di mana penjajah Belanda dan Portugis mengukuhkan perjanjian pembagian wilayah Timor bagian barat dan Timor bagian timur.

Menurut Bernando dan Mboeik, banyak "usif" atau keturunan raja-raja lokal di Pulau Timor mengetahui sejarah pembagian wilayah oleh Belanda dan Portugal, sehingga mereka patut dilibatkan dalam pemancangan patok batas negara.

Potensi konflik lainnya adalah di perbatasan antara Kabupaten Kupang dengan Distrik Ambenu, warga seberang juga mengklaim wilayah sampai radius tertentu sebagai milik mereka dan memicu protes dari masyarakat adat di perbatasan kedua negara dalam dua tahun terakhir ini.

ANTARA News

Brigif 21/Komodo Kodam IX Udayana Diresmikan

20 Februari 2010, Kupang -- Brigade Infanteri 21/Komodo telah diresmikan oleh Kasad Jenderal TNI George Toisutta pada tanggal 15 Desember 2009 lalu dan bertepatan dengan peringatan Hari Juang Kartika tahun 2009 di Jakarta. Menindak lanjuti peresmian tersebut maka pada hari Jumat (19/2).

Panglima Kodam IX/Udayana Mayjen TNI Hotmangaradja Pandjaitan secara resmi melantik Letkol Inf Jemmy Evin Zacharias sebagai pejabat Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo. Pelantikan tersebut bertempat di Mako Brigif 21 Komodo Camplong Kabupaten Kupang.

Acara pelantikan dihadiri oleh Gubernur beserta Muspida Provinsi NTT, Uskup Agung Kupang Mgr. Petrus Turang, Bupati Kupang, Danrem 162/WB Mataram, Danrem 161/WS Kupang, Para Kabalak Dam IX/Udayana, Asisten Kasdam IX/Udy, Ketua Persit KCK PD IX/Udayana, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan undangan lainnya.

Dihadapan peserta upacara, Letkol Inf Jemmy Evin Zacharias menerima Dhuaja Brigif 21/Komodo Mlaok Matanol Dael Tene (Melangkah Dengan Jiwa Besar), pemasangan tanda Pangkat dan penerimaan Tongkat Komando dari Pangdam IX/Udayana.

Dalam amanatnya Pangdam IX/Udayana mengatakan, bahwa pembentukan Brigif 21/Komodo memiliki nilai strategis dikaitkan dengan tugas dan tanggungjawab Kodam IX/Udayana dalam meneggakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Bali dan Nusa Tenggara dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, dimana ancaman dan gangguan tersebut dapat berupa berbagai kemungkinan yang berasal dari dalam negeri seperti gerakkan separatis bersenjata maupun yang berasal dari luar negeri seperti penyusupan atau bahkan invasi di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu guna memperkuat daya tangkal terhadap ancaman tersebut, dibentuklah Brigif 21/Komodo yang berkedudukan di Camplong, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pembentukkan Brigif ini merupakan hasil kajian yang menyeluruh dan merupakan tahapan dari Renstra Kodam IX/Udayana Tahun 2005-2009.

Sedangkan maksud dari pembentukkan Brigif ini adalah untuk mengefektifkan Komando dan Pengendalian satuan Yonif 743/PSY dan Yonif 744/SYB, yang selama ini di bawah kendali Korem. Diharapkan dalam pelaksanaan penugasan akan lebih lancar juga pembinaan satuanpun dapat lebih terprogram dan terpusat, juga keberadaan Brigif ini diharapkan dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat sekitarnya sehingga dapat memperkokoh kemanunggalan TNI - Rakyat.

Disela-sela acara pelantikan Komandan Brigif 21/Komodo, Pangdam IX/Udayana juga menanda tangani prasasti Pulau Halura sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau ini merupakan pulau terdepan yang berada di Sumba Timur, NTT dan berdekatan dengan Australia. Dengan adanya prasasti ini sebagai bukti bahwa pulau tersebut bagian dari NKRI, sehingga Negara manapun yang akan menduduki pulau tersebut, berarti akan berhadapan dengan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Penrem 161/Dispenad

AL Singapura & Malaysia Latma Malapura, TNI AL & Singapura Bhakti Sosial

Perwira AL Malaysia dan Singapura berdiskusi merencanakan Latma Malapura. (Foto: Mindef Singapore)

23 Februari 2010 -- Angkatan Laut Singapura dan Angkatan Laut Malaysia melakukan latihan bersama Malapura dari 22 Februari sampai 4 Maret 2010.

Tahun ini Malapura ke 20, sebagai tuan rumah Singapura, Malapura diadakan sejak 1984. Kedua AL akan melakukan peperangan laut konvensional dan pengamanan laut di Pangkalan AL Changi dan Selat Malaka.

AL Singapura menyertakan tiga kapal perangnya, frigate RSS Steadfast, korvet rudal RSS Victory dan kapal patroli RSS Daring. Sedangkan AL Malaysia frigate KD Lekiu, korvet KD Laksamana Tun Abdul Jamil dan kapal patroli KD Terengganu.

TNI AL & Singapura Adakan Bhakti Sosial

TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Singapura (Republic Singapore Navy) melaksanakan bakti sosial yang disebut “Indonesia Singapura Bhakti Sosial (ISBS) XVIII/10” di wilayah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama empat hari dan dibuka secara resmi oleh Komandan Gugus Keamanan Laut, Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Pertama TNI Ade Supandi di Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Selasa (23/2). Pada kesempatan tersebut antara lain hadir delegasi RSN Kolonel Jackson Chia.

Bakti sosial tersebut dilatarbelakangi oleh Patroli Terkoordinasi antara TNI AL dengan RSN yang terselenggara selama ini berhasil membina hubungan yang erat antara TNI AL dan RSN. TNI AL dan RSN berusaha meningkatkan komitmen, disamping melaksanakan operasi-operasi yang diselenggarakan di laut, juga melaksanakan kegiatan di darat dengan wujud bakti sosial.

Sasaran yang ingin dicapai dari penyelenggarakan kegiatan sosial ini adalah meningkatkan taraf hidup dan kepdulian terhadap kesehatan, kebersihan dan lingkungan hidup melalui kegiatan penyuluhan kesehatan, pengobatan secara gratis. Selain itu juga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, khususnya generasi muda tentang kemaritiman, keamanan laut dan Angkatan Laut melalui kegiatan sosialisasi.

Pada sisi lain terjalinnya kerja sama antar peserta Patkor Indosin dengan aparat terkait dan masyarakat pesisir pantai di Kabupaten Karimun serta dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya menjaga stabilitas perairan, khususnya di wilayah perbatasan melalui upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya TNI AL dan RSN terus mengembangkan kerja sama militer maupun kerja sama untuk penyelesaian Activitas Socio Civic demi kepentingan masyarakat, khususnya Provinsi Kepulauan Riau terus berlanjut. Kegiatan ISBS yang digelar pada tahun 2010 merupakan yang ke-18 kalinya, sedangkan daerah sasarannya kali ini mengambil tempat di pulau Kundur tepatnya di Kelurahan Tg. Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

Setelah upacara pembukaan ISBS dilanjutkan dengan penanaman pohon penghijauan trembesi 3.000 pohon dan pohon buah 2.000 batang serta peninjauan ke beberapa lokasi sasaran ISBS.

Kegiatan ISBS XVIII/ meliputi pelayanan kesehatan, antara lain perawatan gigi dan mulut, penyakit dalam, penyakit mata, spesialis anak dan pelayanan KB. Selain itu juga renovasi tempat ibadah (musholah) 2 buah, gereja 1 buah dan sekolah MTS1 buah. Penyuluhan tentang bahaya narkoba, kesehatan dan kebersihan lingkungan, keselamatan pelayaran dan kekamlaan, pembagain tas sekolah kepada Panti Asuhan dan anak-anak kurang mampu,pembagian buku-buku pelajaran kepada sekolah.

Guna menumbuhkan kepedulian masyarakat nelayan tentang pentingnya keselamatan di laut ,TNI AL juga membagikan 200 buah life jaket kepada nelayan dan pengguna jasa laut lainnya.

Dalam ISBS yang ke-18 ini, TNI AL melibatkan 65 personel yang terdiri dari tenaga dokter 4 orang, personel pendukung 60 orang. Sedangkan dari RSN mengirimkan tenaga dokter 4 orang, dan personel pendukung 9 orang, tidak ketinggalan juga dari Pemda Karimun mengirimkan personelnya antara lain dokter 11 orang, dan personel pendukung 4 orang.

Masyarakat di wilayah Pulau Kundur dan sekitarnya merasa sangat senang dan sangat antusias dengan adanya ISBS ini, apalagi kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh TNI AL dan RSN dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat seperti penjualan sembako murah, pengobatan gratis, pembagian life jaket, pembagian bibit pohon buah, renovasi tempat ibadah, sekolah dan lain-lain.

Mindef Singapore/Dispenal/Pos Kota/@info-hankam

Malaysia Curi Kayu di Perbatasan

23 Februari 2010, Pontianak -- Hutan di dekat perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat rawan pencurian. Ironisnya, sebagian besar pelakunya adalah warga negeri jiran itu karena mudahnya akses yang mereka miliki.

Gubernur Kalbar Cornelis mengungkapkan adanya pencurian kayu di Nanga Merakai, Kabupaten Sintang, yang berbatasan dengan Malaysia. ''Mereka menggunakan alat berat, masuk, dan mengambil kayu di situ," ungkapnya saat pertemuan dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Balai Petitih kemarin (22/2).

Cornelis menjelaskan, sampai kemarin alat berat tersebut masih ditahan warga setempat. Warga pun sempat marah dan melapor ke polisi diraja Malaysia.

Seringnya pencurian kayu oleh warga Malaysia itu, menurut Cornelis, disebabkan akses ke perbatasan dari negeri jiran lebih mudah daripada akses dari wilayah Indonesia. "Mereka lebih mudah mencapai lokasi karena sarana transportasinya lebih baik. Sementara kita sangat sulit mencapai daerah itu karena sarana jalan yang masih minim," bebernya.

Di Malaysia, kata Cornelis, mulai Biawak sampai Kinibalu, sudah terdapat jalan yang kondisinya baik sehingga aparat jiran dapat dengan lancar melakukan pengawasan. Sebaliknya, di sisi Indonesia, belum ada jalan tembus dari Aruk sampai Badau.

Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Kalbar Soenarno menyebutkan, aktivitas pencurian kayu di Nanga Merakai sebetulnya sudah berlangsung lama. ''Sejak tahun 2000-an," katanya.

Ada dugaan, hasil curian itu dibawa dengan menggunakan alat berat ke Batu Lintang, kawasan Malaysia yang berbatasan langsung dengan Kalbar. Di sana sudah beroperasi sebuah perusahaan kayu Hardwood Timber Sdn Bhd.

Bahkan, tambah Soenarno, salah satu NGO/LSM Malaysia pernah melaporkan aktivitas pencurian kayu tersebut langsung ke menteri kehutanan RI pada 2003. Hanya, laporan itu belum mendapat respons baik. ''Tanggapannya wassalam. Itu kasus lama. Kalau kasus yang baru ini, saya belum tahu jelas," ujarnya.

Mengawasi daerah itu juga sangat sulit, terutama dari segi transportasi. Transportasi hanya lancar sampai ke Desa Tanjung Lesung. Sementara itu, dari Desa Tanjung Lesung menuju tempat kejadian perkara cuma bisa ditempuh dengan jalan kaki selama sembilan jam.

''Bagaimana kita bisa menangkap. Kita sudah capek sampai ke sana dan dia sudah melarikan diri. Apalagi alat komunikasi mereka cukup canggih dan menggunakan telepon satelit. Ketika ada pergerakan dari sini, mereka bisa langsung mundur," jelasnya.

Indikasi serupa juga terjadi di Taman Nasional Betung Kerihun. Jajarannya pernah secara tidak sengaja menemukan helipad milik Malaysia di kawasan tersebut. Lokasi itu bisa dicapai dengan sepuluh hari jalan kaki dari desa terdekat.

JAWA POS

Radar Banten 'Diserang' Teroris

23-Februari-2010, Kota Serang -- Sekira pukul 09.00 WIB, Senin (22/1), Graha Pena Banten, Gedung Radar Banten di Jalan Tb Suwandi, Lontar Baru, Kota Serang, diserang sekawanan teroris. Seluruh karyawan di Graha Pena yang berlantai lima tersebut disandera teroris.

Untuk membebaskannya, pasukan Grup I Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Serang menuju lokasi penyanderaan dengan mengerahkan 40 prajurit bersenjata lengkap. Dengan sigap, pasukan elite TNI AD menuju lokasi dengan menggunakan Helikopter Bell 25, dan masuk ke Graha Pena melalui atap gedung. Mereka menyusuri setiap ruangan dan lantai untuk mencari lokasi penyanderaan.

Setelah diketahui letak lokasi penyanderaan, terjadi baku tembak antara prajurit dan teroris. Karena sekawanan teroris enggan menyerah, beberapa bom jenis TNT digunakan untuk melumpuhkan teroris tersebut. Akhirnya, teroris mampu dilumpuhkan dan tidak ada korban jiwa dari karyawan maupun direksi Radar Banten.

Hal tersebut merupakan rangkaian latihan pertempuran jarak dekat (PJD) Grup I Kopassus Serang yang menggunakan Graha Pena Banten sebagai lokasi latihan. Beberapa karyawan dan jajaran direksi disimbolkan dengan beberapa gambar.

Latihan pasukan baret merah TNI AD ini sempat membuat kaget warga sekitar, bahkan sejumlah anak sekolah dasar (SD) memberanikan diri untuk melihat di lingkungan Graha Pena Banten. “Ini latihan rutin tahunan yang sudah memasuki ketiga kalinya. Sebelumnya kami melakukan PJD di Karang Bolong (Pandeglang-red),” jelas Komandan Latihan PJD Grup I Kopassus Mayor Inf Vivin Alivianto.

Tujuan latihan ini, kata Vivin, untuk memelihara dan mengembangkan kemampuan prajurit dalam melakukan pertempuran jarak dekat. “Kegiatan ini aplikasi pertempuran jarak dekat dan paling jauh sasaran tembak sekitar 15 meter, termasuk pembebasan tawanan,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, prajurit juga ditekankan untuk mempunyai kejelian mata untuk melihat lawan atau kawan dalam posisi penyerangan. “Tembakan yang dikeluarkan dalam latihan tersebut juga mempunyai cara khusus, jenis double tap (tembakan ganda-red),” ujarnya.

Usai latihan penyergapan melalui udara sekira pukul 11.30, latihan pertempuran jarak dekat dilanjutkan kembali sekira pukul 13.00. Kali ini, upaya pembebasan sandra dilakukan melalui darat. Latihan itu baru selesai sekira pukul 16.00.

RADAR BANTEN

Taiwan Niat Beli F-16 dari AS

23 Februari 2010, Taipei -- - Gencarnya upaya Taiwan untuk menambah sistem pertahanan sepertinya semakin tidak terbendung. Kali ini Taiwan berencana untuk membeli pesawat tempur dari Amerika Serikat (AS) untuk memperkuat jajaran militernya.

Negara pulau tersebut, berencana untuk membeli pesawat tempur F-16C/D sebagai bagian rencana mereka untuk menangkal serangan dari China, jika Negeri Macan Asia tersebut akan menyerang saat Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan mereka.

Selain berencana membeli pesawat tempur, Taiwan juga akan membeli kapal selam berteknologi canggih dari Negeri Paman Sam. Keinginan Taiwan untuk membeli peralatan militer terbaru ini terbesit setelah pihak Washington memaparkan kelemahan dari sistem pertahanan Taiwan saat ini.

"Meskipun Taiwan memiliki sekira 400 pesawat tempur, banyak dari pesawat tersebut secara operasional tidak mumpuni," menurut laporan pihak intelijen di Washington yang bocor ke media.

Sementara Perdana Menteri Taiwan Wu Den Yih menyatakan, jika Pemerintah Taiwan akan terus mendiskusikan rencana pembelian. "Pemerintah tidak akan pemerintah menyerah untuk melakukan pembelian atas peralatan militer yang dibutuhkan Taiwan," ungkap Wu Den Yih seperti dikutip AFP, Selasa (23/2/2010).

Juru Bicara Kementrian Pertahanan Taiwan Yu Sy Tue mengharapkan, agar AS akan terus menyediakan Taiwan peralatan militer, agar negara itu mampu memperkuatan jajaran pertahanannya.

Saat ini Angkatan Udara Taiwan didukung oleh peralatan yang sudah menua, di antaranya 60 pesawat tempur F-5s, 126 pesawat tempur buatan lokal, IDF, 146 pesawat tempur F-16A/B dan 56 pesawat tempur buatan Prancis, Mirages.

okezone

Tentara di Perbatasan Diberi Tunjangan Khusus

23 Februari 2010, Jakarta -- Kementerian Pertahanan akan memberikan tunjangan khusus hingga sebesar 150 persen dari gaji pokok kepada prajurit TNI yang bertugas di daerah perbatasan dan pulau terluar. "Tunjangan paling tinggi diberikan kepada yang menjaga wilayah tak berpenghuni," kata Wakil Menteri Pertahanan, Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, saat berkunjung ke kantor Majalah Tempo, Selasa (23/2).

Pemerintah mencatat ada 9.709 prajurit dan pegawai negeri sipil yang bertugas di daerah perbatasan dan akan mendapat tunjangan khusus tersebut. Selain tunjangna, Sjafrie mengatakan, Kementerian Pertahanan juga sedang menggodok kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk pembuatan asuransi kesehatan bagi tentara.

Sjafrie mengatakan, selama ini tentara kesulitan berobat di rumah sakit umum atau puskesmas. Lewat kerjasama tersebut nantinya mereka akan memiliki kartu askes sehingga bisa mencari perawatan kesehatan di rumah sakit nonmiliter. "Kami ingin pastikan tentara murni sebagai instrumen negara, tapi negara juga harus memperhatikan kesejahteraan mereka," kata Sjafrie.

TEMPO Interaktif

Eksodus Ke Long Singot Memalukan Negara

23 Februari 2010, Samarinda -- Polemik di perbatasan adalah masalah klasik. Mulai zaman Presiden Soekarno hingga saat ini tak kunjung tuntas. Demikian dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Terpencil Kaltim Adri Paton menanggapi eksodusnya warga Long Apari, Kutai Barat ke Desa Long Singot di Malaysia.

Menurutnya, perpindahan warga Indonesia ke negeri tetangga itu tak hanya terjadi di Long Singot, tapi juga di Long Busang, Malaysia. “Pemprov terus berupaya untuk membangun kawasan perbatasan.

Dan tentunya harus ada perhatian lebih dari pemerintah pusat. Kalau sudah menyangkut masalah kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), tak hanya dibebankan kepada Pemprov Kaltim atau kabupaten,” katanya ketika berbincang dengan Kaltim Post, kemarin siang (22/2). “Eksodus warga Long Apari ke Desa Long Singot ini memang sangat memalukan.

Hilangnya uang tak sebanding dengan kita kehilangan kedaulatan NKRI,” lanjutnya. Masalah eksodus, terang dia, bukan persoalan warga Indonesia di perbatasan tak cinta negeri ini. Tapi, mereka memilih mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan menyeberang ke Malaysia. Khususnya, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang lebih mudah didapatkan di negeri tetangga itu.

“Kita harus sama-sama dorong agar banyak APBN yang dialokasikan untuk pembangunan perbatasan. Perbatasan itu kan wilayah NKRI juga,” tuturnya. Jika perhatian ditingkatkan dengan menaikkan anggaran untuk pembangunan perbatasan itu, dia menargetkan pada 2013 masalah ini sudah bisa tuntas. Diketahui, di Kaltim ada 15 kecamatan di tiga kabupaten--Kutai Barat, Nunukan, dan Malinau, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Dia menjelaskan, saat ini pemerintah sudah memaksimalkan perhatian untuk kawasan perbatasan. Buktinya, terang dia, setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa perbatasan adalah beranda terdepan negara, Pemprov Kaltim langsung menindaklanjuti dengan membentuk Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Terpencil.

Badan yang baru terbentuk satu tahun ini, terang dia, langsung melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dengan penanganan perbatasan. SKPD, juga diistruksikan untuk memiliki program prioritas untuk pembangunan perbatasan. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kaltim yang melakukan pembangunan jalan untuk memudahkan akses transportasi dari desa hingga kecamatan.

Ada juga Dinas Perhubungan (Dishub) yang melakukan peningkatan kualitas bandara di tiga kabupaten di perbatasan. Yakni, Kutai Barat, Malinau, dan Nunukan. Dari panjang landasan 800 meter di tiga bandara itu dijadika 1.600 meter. Ini, jelas dia, tujuannya agar pesawat berbadan besar bisa mendarat. “Akar permasalah perbatasan ini adalah keterbatasan infrastruktur,” terangnya.

Tapi, kalau pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tak dapat dukungan dari pusat, tentu tak ada kemajuan yang signifikan. Karena, dana yang dimiliki daerah sangat terbatas. Adri menambahkan, terkait dengan menyeruaknya permasalahan eksodus warga Indonesia ke Long Singot, dia sampai ditanyai Badan Intelijen Negara (BIN).

Yakni, apakah ada muatan politik yang “menunggangi” masalah ini. “Saya jawab waktu itu tidak ada muatan politis tentang masalah eksodus ini. Ini memang kenyataan. Saya tidak memungkiri memang ada warga yang eksodus. Kalau pun ada muatan politis, itu sangat minim,” ucapnya, menegaskan.

METRO BALIKPAPAN

Konflik Perbatasan Dengan Timor Leste Kembali Mencuat

23 Februari 2010, Kupang -- Konflik di kawasan perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste kembali mencuat di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu, menyusul klaim dari warga Ambenu terhadap areal pertanian seluas enam hektar.

Anggota DPD Sarah Lery Mboeik yang tengah melakukan kunjungan ke perbatasan dengan Timor Leste ketika dikontak melalui telepon seluler di Kefamenanu, Selasa mengatakan, perebutan lahan di garis perbatasan antara Timor Tengah Utara dengan Distrik Ambenu agar segera diatasi pemerintah

"Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, pemerintah harus mengantisipasi konflik sebelum terjadi pertumpahan darah,"katanya.

Dia mengatakan, wilayah yang diklaim itu terletak di Desa Obe, Kecamatan Bikomi Nululat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Lahan itu diklaim oleh warga dari Distrik Ambenu, Timor Leste, sebagai milik mereka dan mendapat protes keras dari warga Bikomi Nunulat.

Sarah bersama sejumlah anggota Komite I DPD yang membidangi masalah pertanahan, tata ruang, perbatasan dan hutan, melakukan kunjugan kerja ke perbatasan Timor Leste dua hari terakhir.

"Pemerintah pusat perlu melihat kembali Traktat 1904, dengan melihatkan pemangku adat yang punya wilayah adat di perbatasan kedua negara, agar persoaan yang terkait dengan eksistensi adat dan hak-haK tradisional bisa diatasi," katanya.

Traktat 1904 tersebut, kata dia, berkaitan dengan pembagian wilayah kekuasaan antara penjajah Belanda yang menguasai Timor bagian barat dan penjajah Portugis yang menguasai wilayah Timor bagian timur yang kini dikenal sebagai negara Timor Leste.

ANTARA News

RI - Papua Nugini Bahas Kerja Sama Bidang Pertahanan

22 Februari 2010, Jakarta -- Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamnehan RI) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Dephan) Papua Nugini, Rederick Punangi, Senin (22/2) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Kunjungan kepada Wamenhan RI kali ini mengawali kunjungannya ke Indonesia sebagai pimpinan delegasi pemerintah Papua Nugini dalam rangka menghadiri Technical Meeting Defence Cooperation Agreement / DCA (perjanjian kerjasama pertahanan) antara RI – Papua Nugini.

Dalam kunjungan tersebut kedua pejabat negara membicarakan tentang rancangan kerjasama pertahanan antara RI dan Papua Nugini yang akan segera ditandatangani. Mengenai perjanjian kerjasama pertahanan tersebut dijelaskan oleh Wamenhan RI bahwa banyak hal dari draft kerjasama itu yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Pertama untuk memastikan bahwa perjanjian kerjasama pertahanan ini juga menyangkut bidang kegiatan bersama.

Yang kedua mengenai isi perjanjian kerjasama yang juga membahas mengenai dialog bilateral, pertukaran staf, dan pertukaran informasi juga kemungkinan mengembangkan latihan bersama angkatan bersenjata kedua negara.

Wamenhan menyarankan bahwa joint committee harus dibentuk dan termasuk dalam perjanjian kerjasama ini karena dapat mempermudah dalam mengintensifkan pembahasan kerjasama. Banyak kerjasama yang dapat digali dalam hal kerjasama pertahanan kedua negara berdasarkan kultur budaya.

Sementara itu, Sekjen Kemhan Papua Nugini menyampaikan Papua Nugini juga merasa perlu adanya joint committee untuk mempermudah pengaturan kegiatan kerjasama pertahanan kedua negara. Kerjasama tersebut juga termasuk berbagi informasi dalam pengawasan perbatasan kedua negara. Saat ini sebenarnya kedua negara sudah menjalani beberapa kerjasama pertahanan seperti saling tukar perwira dan pengawasan perbatasan.

Namun disadari bahwa perlu adanya MoU yang lebih kuat sebagai payung bagi kerjasama pertahanan yang telah ada. Sekjen Kemhan Papua Nugini juga berharap dapat menjadi observant dalam komunitas ASEAN terutama dalam bidang kerjasama pertahanan antara negara-negara ASEAN.

Saat melakukan kunjungan kepada Wamenhan RI, Sekjen Dephan Papua Nugini didampingi sejumlah delegasi dari pemerintah Papua Nugini. Sementara itu, turut mendampingi Wamenhan RI antara lain Staf Ahli Menhan bidang Keamanan Mayjen TNI M. Nasrun, Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI Mar. Syaiful Anwar dan Karo Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI I Wayan Midhio.

Usai kunjungan tersebut, Sekjen Dephan Papua Nugini bersama dengan Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan memimpin Technical Meeting DCA antara RI – Papua Nugini yang berlangsung selama satu hari di Hotel Borobudur, Jakarta.

Delegasi dari pemerintah Papua Nugini antara lain terdiri dari Dubes Papua Nugini, Christopher Mero, Director Asia Branch, Department of Foreign Affairs and Trade Samuel Pulup, Director General International Law, Department of Justice and Attorney General Aquila Samson, Defence Atace PNG in Jakarta Col. Tokam J. Kanene dan Mr. Frank Yapao. Sementara itu Delegasi Indonesia antara lain terdiri dari sejumlah pejabat perwakilan dari Kemhan RI, Kementerian Luar Negeri RI, Mabes TNI dan Athan RI di Papua Nugini.

DMC

Batalyon 462 Paskhas Lanud Pekanbaru Lakukan Jungar

22 Februari 2010, Pekanbaru -- Sebanyak 144 Anggota Batalyon 462 Paskhas Lanud Pekanbaru melaksanakan Terjun Payung penyegaran (Jungar) Statis di daerah kabupaten Rokan Hulu, Riau, Kamis (18/2).

Latihan Terjun Payung Statis ini bertujuan untuk tetap mempertahankan kesiapan kemampuan prajurit dalam hal dropping pasukan melalui media udara. Selain itu kegiatan ”Jungar” Statis ini merupakan latihan rutin dalam rangka pembinaan kesiapan prajurit Batalyon 462 Paskhas Lanud Pekanbaru.

Danlanud Pekanbaru, Kolonel Pnb Nanang Santoso dalam arahannya kepada peterjun mengatakan bahwa, agar setiap peterjun mengutamakan faktor keamanan dalam pelaksanaan terjun penyegaran statis ini, baik keamanan perorangan maupun keamanan perlengkapan.

Dari 144 peterjun, penerjunan dibagi dalam tiga sortie penerjunan, dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 dari Skadron Udara 32 Lanud Abdulrahman Saleh, Malang.

Dipilihnya Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah Droping Zone latihan ini selain untuk memberikan hiburan kepada masyarakat setempat juga terkait dengan rencana pelaksanaan PON XVIII tahun 2012 mendatang, dimana Rokan Hulu menjadi tempat beberapa cabang olahraga Dirgantara diantaranya adalah terbang layang, para layang dan gantole, serta kegiatan ini dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat Rohul terhadap olahraga Dirgantara.

PENTAK LANUD PEKANBARU

Soliditas dan Profesional Merupakan Visi TNI AD

23 Februari 2010, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI George Toisutta, menegaskan soliditas dan profesional merupakan visi TNI Angkatan Darat.
Hal ini ditegaskan Kasad ketika membuka Apel Komandan Satuan (Apel Dansat) TNI Angkatan Darat Terpusat Tahun 2010, di Pussenif, Kodiklatad, Bandung, Jawa Barat, Senin (22/2).

Menurut Kasad, solid berarti kuat, kukuh dan berbobot, dihadapkan pada perubahan dan tantangan. Solid bermakna bahwa setiap prajurit TNI Angkatan Darat, dan sesamanya harus menyatu, karena bersaudara dan teman seperjuangan, serta soliditas juga merupakan kekuatan bagi TNI Angkatan Darat. Soliditas yang ditunjukkan dalam kerjasama untuk memecahkan setiap permasalahan di wilayah, dengan pemerintah daerah, aparat dan pihak terkait, serta kekompakan sesama prajurit dalam melaksanakan tugas-tugas satuan, secara benar dan terarah, katanya.

Kasad mengatakan profesionalisme sesuai dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, bahwa jatidiri TNI adalah Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional. Sebagai tentara yang profesional, maka setiap prajurit Angkatan Darat adalah prajurit yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya serta menjalankan kebijakan politik negara.

Kasad mengingatkan kembali, profesionalisme keprajuritan yang dianut tidak semata-mata prajurit yang memiliki keterampilan teknis maupun taktis kemiliteran, tetapi adalah profesionalisme keprajuritan yang berbasis kepada jatidirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional. Artinya, sebagai tentara di dalam tubuh dan jiwanya harus melekat profesionalisme sebagai prajurit, tambahnya.

Menurut Dispenad, apel berlangsung tanggal 22-25 Februari 2010, diikuti oleh 233 orang Komandan Satuan. Dimaksudkan untuk mewujudkan komunikasi dua arah antara Pimpinan TNI Angkatan Darat dengan para Komandan Satuan secara langsung, guna menyamakan cara pandang dan pikiran, serta mendapatkan solusi terbaik dalam rangka meningkatkan pembinaan kesatuan, sehingga tercipta kualitas soliditas dan profesionalisme prajurit dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.

Selama mengikuti Apel Dansat, para Komandan Satuan mendapatkan beberapa materi antara lain ceramah dari Kasad dan Wakasad, materi sosialisasi taktik bertempur dengan materi teknik bertempur dasar, taktik OLI (Operasi Lawan Insurgensi), PJD (Pertempuran Jarak Dekat), Pertempuran Daerah Bangunan dan macam-macam serangan yaitu Perebutan Kota, Penyergapan, Penghancuran, dan Penghadangan.

PELITA

Aset Tanah TNI - Perlu Kebijakan Politik Dan Keseriusan Pemerintah

22 Februari 2010, Jakarta -- Penyelesaian permasalahan aset tanah di lingkungan Kementerian Pertahanan / TNI bukan hanya sekedar masalah pensertifikatan, tapi perlu ada kebijakan politik dan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan..

“Perlu ada political wills dan tidak hanya kesepakatan bersama (MOU),” ujar Tjahjo Kumolo (F-PDI Perjuangan) saat rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI di Nusantara II, Senin (22/2)..

Pasalnya, Kesepakatan bersama yang telah dilakukan kementerian pertahanan (Kemenhan) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Perumahan Rakyat beberapa tahun sebelumnya dinilai Tjahjo tidak efektif..

Effendi Choirie (F-PKB) memandang persoalan tanah tidak hanya persoalan pensertifikasian tanah, namun telah bersinggungan dan berkaitan dengan masyarakat pada umumnya..

“Karena berhubungan dengan rakyat maka harus dituntaskan, dan diperlukan keberpihakan kepemimpinan terkait,” tandasnya..

Sedangkan anggota dari Fraksi Golongan Karya, Enggartiasto Lukita menargetkan permasalahan aset dan perumahan Kemenhan/TNi harus bisa dipernuhi dalam jangka waktu 4 – 5 tahun..

“Oleh sebab itu Menhan dan Panglima TNI harus duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tanah,” ujar Ketua Panja Perumahan Kemenhan/TNI Salim Mengga (F-PD)..

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan antara kebutuhan perumahan dinas/asrama/mess bagi prajurit TNI dan ketersediaan sarana belum memadai..

“Sehingga ada kepentingan kebijakan untuk melakukan upaya pemurnian pangkalan disamping upaya pembangunan perumahan,” ujarnya..

Adapaun pada dasarnya, kata Menhan, perumahan dinas yang berada di lingkungan Kemenhan statusnya milik negara dan dalam kategori golongan I dan II yang tidak bisa dimiliki secara pribadi..

Kemenhan sendiri, menurut Purnomo, telah menentukan kebijakan terkait penyelesaian perumahan. Pertama, menetapkan regulasi tentang tata cara pengaturan dan pembinaan rumah negara dilingkungan Kemenhan/TNI. Kedua, pengalokasian anggaran untuk menambah pembangunan perumahan, dan Ketiga melakukan kerjasama bersama Menpera dan meningkatkan peran yayasan yang mengurusi perumahan..

Menindaklanjuti persoalan tanah, Panglima TNI Djoko Santoso mengungkapkan, pihaknya telah melakukan kesepakatan bersama dengan BPN tentang persertifikatan sejak tahun 2008. Tahun 2009, dukungan anggaran persertifikatan tanah sebesar Rp. 3,5 milyar..

Selain kerjasama dengan BPN, kata Djoko, TNI telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Menpera. Sehingga tahun 2009, terprogram pembangunan perumahan untuk pemurnian pangkalan sebanyak 952 unit yang diperuntukkan bagi purnawirawan..

“Pembangunan Rumah susun sederahan sewa sebanyak 9 tower/twin block,” katanya..

Kapasitas setiap tower bisa dihuni oleh 64 kepala keluarga prajurit aktif. “salah satu dari twin block rusunawa telah diresmikan tanggal 8 Februari 2010 di komplek Kopassus Cijantung Jakarta..

Berkaitan dengan penertiban rumah dinas, pihaknya mengaku telah melakukan melalui pendekatan persuasive dan musyawarah dengan tahapan sosialisasi, dialog, peringatan pengosongan secara kekeluargaan dan jalan terakhir pengembalian fungsi rumah dinas.

DPR RI

TNI akan Beli Pesawat Tempur Buatan Brazil

22 Februari 2010, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan TNI AU berencana membeli satu squadron (16 unit) pesawat tempur Super Tucano buatan Brazil sebagai pengganti pesawat tempur OV-10 yang telah dikandangkan sejak tahun 2007.

Dikatakan Imam, pembelian pesawat Super Tucano ini membutuhkan anggaran US$250 juta. "Pada awalnya dianggarkan hanya US$200 juta, tapi karena informasi dari produsen harganya naik maka anggarannya tidak cukup US$13 juta per unit. Karena itu, TNI AU mengusulkan tambahan anggaran US$50 juta tahun 2010 sehingga total anggaran menjadi US$250 juta," kata Imam saat Rapat Kerja dengan Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Agus Suhartono, Wakil Menhan, Jenderal TNI Sjafrie Sjamsuddin, dan Wakil Kasad Letjen TNI Yohanes Suryo Prabowo yang digelar di ruang Komisi I DPR Senayan Jakarta, Senin (22/2).

Kasau menjelaskan, rencana pembelian pesawat Super Tucano ini telah diprogram dalam dua tahun anggaran yaitu tahun 2009 dianggarkan US$148 juta dan tahun 2010 sebanyak US$52 juta.

Menurut Imam, keunggulan pesawat jenis super tucano ini tidak hanya lebih murah dibandingkan dengan pesawat tempur jenis F-16, akan tetapi paling murah biaya operasinya. Untuk satu jam operasi pesawat Super Tucano hanya membutuhkan US$70.

"Saya berharap Komisi I DPR, Menhan dan Panglima TNI bisa mendukung realisasi lebih cepat pembelian pesawat Super Tucano tahun 2010 ini," katanya.

Kasau juga menjelaskan, pesawat Super Tucano ini merupakan pesawat tempur taktis yang berfungsi sebagai counter insurgency, dan sebagai pesawat remote air control (pesawat kontrol udara). Artinya, apabila ada pesawat yang lebih kencang seperti F-16 bisa memberitahu sasarannya. Keunggulan lainnya, kata Kasau, pesawat Super Tucano mampu membawa amunisi minimal 1500 kilo gram. Selain itu, pesawat Super Tucano juga digunakan oleh banyak negara termasuk AS. Pesawat Super Tucano juga lebih unggul karena bisa beroperasi minimal tiga jam.

Di Brazil, menurut Kasau, pesawat Super Tucano ini berhasil mengurangi illegal logging, trafficking. "Spesifikasi pesawat tempur Super Tucano ini lebih baik dan lebih besar. Digunakan sebagai pesawat temput taktis dan counter insurgency serta remote air control, dan juga akan digunakan sebagai pesawat intai," katanya.

Kasau menambahkan, proses pembelian pesawat Super Tucano sudah berjalan sejak 2007, dan proses pengumuman juga sudah berjalan. TNI AU termasuk Komisi I DPR periode 2004-2009 sudah melakukan peninjauan di pabriknya pada Februari 2007.

Menurutnya, TNI AU sangat membutuhkan pembelian pesawat temput jenis Super Tucano untuk menggantikan pesawat temput jenis OV-10 yang dikandangkan setelah ada kecelakaan pada 4 Oktober 2007.

MEDIA INDONESIA

"Super Tucano" Sudah Sesuai Prosedur

22 Pebruari 2010, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Imam Sufaat mengatakan, penetapan pesawat tempur taktis "Super Tucano" dari Brazil, untuk menggantikan pesawat OV-10 Bronco, sudah sesuai prosedur.

"Kita sudah lakukan kajian terhadap beberapa jenis pesawat yang bisa menggantikan tugas dan peran OV-10 Bronco. Dari sekian jenis yang ada, terpilihlah `super tucano` yang kemudian kita ajukan ke Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan," ujarnya di Jakarta, Senin.

Ketika dikonfirmasi ANTARA usai menghadiri rapat kerja Menteri Pertahanan dan Panglima TNI dengan Komisi I DPR, Imam mengatakan, kajian yang dilakukan terhadap beberapa pesawat calon pengganti OV-10 Bronco itu lalu diserahkan ke Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan untuk ditindaklanjuti proses pengadaannya.

Untuk menggantikan OV-10 Bronco, TNI AU melakukan pengkajian terhadap tiga jenis pesawat yakni `Super Tucano` dari Brazil, K-1B dari Korea Selatan, dan K08 dari Cina.

"Kami diminta mengajukan satu pesawat pengganti yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan operasional serupa OV-10 Bronco. Selanjutnya proses pengadaan seperti tender dan lain-lain diserahkan ke Kementerian Pertahanan. Jadi kita tidak menunjuk langsung, tetapi kita ada beberapa pilihan dan setelah dikaji `super tucano` yang sesuai," tuturnya.

Imam menegaskan, pihaknya akan menyerahkan keputusan tentang penetapan `super tucano` sebagai pengganti OV-10 Bronco kepada Kemhan.

"Yang jelas, `super tucano` adalah yang sesuai untuk menggantikan OV-10 Bronco. Ya kita lihat saja, keputusannya bagaimana. Yang jelas penggantian OV-10 Bronco, sudah sangat mendesak. Sudah hampir tiga tahun skadron pesawat OV-10 Bronco itu tidak berjalan karena pesawatnya sudah dihanggarkan semua," ungkap Imam.

Tak hanya itu, pihaknya terpaksa mengajukan tambahan anggaran pembelian satu skadron OV-10 Bronco dari 200 juta dolar AS pada 2007 untuk 18 pesawat, menjadi 250 juta dolar AS pada 2010 hanya dengan 16 pesawat.

"Ini terjadi karena selisih kurs yang tinggi antara tahun 2007 dan 2010 dan karena harganya yang memang naik. Belum teknologi yang harus disesuaikan lagi," ungkap Kasau.

Pesawat OV-10 Bronco diproduksi pada 1976 dan mulai digunakan TNI AU pada 1979.

Pada rapat kerja Komisi I DPR dengan Menhan dan Panglima TNI itu, sebagian anggota Komisi I DPR mempertanyakan kebijakan TNI AU yang langsung menunjuk pesawat Super Tucano buatan Brazil, sebagai pengganti OV-10 Bronco yang ditengarai sebagai penunjukkan langsung.

Penunjukkan langsung dalam pengadaan barang dan jasa bertentangan dengan Keppres 80 tentang pengadaan barang dan jasa oleh departemen atau instansi pemerintah.

ANTARA News

Kopassus Latihan Anti Teroris di Serang dan Solo

22 Februari 2009, Serang -- Sejumlah anggota Batalion III Kopassus Banten bersiap melumpuhkan teroris pada acara latihan pengamanan fasilitas negara, di Serang, Senin (22/2). Acara latihan juga dilengkapi simulasi tempur jarak dekat guna mengasah kemampuan prajurit dalam merebut dan mengamankan fasilitas negara seperti gedung pemerintahan, pusat kendali listrik dari tangan teroris. (Foto: ANTARA/Asep Fathulrahman/ss/mes/10)


Kopassus menggelar simulasi pencegahan dan penangkapan teroris di Stasiun Solo Balapan, Jawa Tengah. Simulasi ini guna meningkatkan kemampuan pasukan TNI dalam menjaga NKRI. Dengan membawa senjata laras panjang, pasukan anti teror dari Kopassus berusaha menangkap teroris di Stasiun Solo Balapan. (Foto: Agus Sekti)

Pasukan baret merah tersebut dengan sigap turun dari helikopter dan langsung masuk ke Stasiun Solo Balapan untuk menangkap teroris yang berada di stasiun tersebut. (Foto: Agus Sekti)

Kemhan Upayakan Langkah Terobosan Sediakan Rumah Prajurit

Sejumlah pengunjung menyaksikkan berlangsungnya rapat kerja antara Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dengan Komisi I DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/2). Rapat tersebut antara lain membahas masalah-masalah aktual bidang pertahanan dan TNI serta persoalan rumah dinas TNI. (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/ss/mes/10)

22 Pebruari 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah berupaya melakukan sejumlah langkah terobosan untuk penyediaan rumah bagi prajurit TNI aktif.

Saat raker dengan Komisi I DPR di Gedung DPR Jakarta, Senin, Purnomo menjelaskan saat ini telah terjalin kesepakatan antara Kemhan, Kementerian Perumahan Rakyat dan Real Estate Indonesia (REI) tentang percepatan pembangunan perumahan prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan dan PNS Kemhan.

"Kemhan telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Menpera (Suharso Monoarfa, red) yang membahas tentang pemenuhan kebutuhan perumahan prajurit TNI dan purnawirawan," ujar Purnomo.

Dijelaskannya bahwa untuk mendukung rencana pembangunan rusunawa, pihak Kemhan dan TNI bertanggung jawab menyiapkan lahan untuk pembangunannya.

Sementara untuk penyertifikatan aset-aset tanahnya, menurut Menhan, dilaksanakan dengan skala prioritas, anggaran yang tersedia, permasalahan aset tanah serta memenuhi pula ketentuan peraturan pensertifikatan itu.

Dalam raker yang dihadiri pula Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso serta para kepala staf TNI itu, Menhan juga menjelaskan bahwa antara Kemhan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga telah membuat kesepakatan bersama (MoU) tentang penyertifikatan, penanganan sengketa dan konflik tanah aset Dephan/TNI.

Dalam MoU itu, BPN bertanggung jawab untuk mempercepat penyertifikatan tanah aset Kemhan/TNI serta membantu penyelesaian dokumen-dokumen tanah yang dikuasai Kemhan/TNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"BPN juga akan bertugas membantu penyelesaian sengketa dan konflik atas aset tanah Kemhan/TNI," ujar Purnomo.

Menhan menambahkan, khusus untuk penyertifikatan aset-aset tanah milik TNI itu juga telah disusun rancangan perjanjian kerja sama antara Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN dengan Ditjen Ranahan Kemhan tentang penanganan dan penyelesaian penyertifikatan tanah Kemhan/TNI.

Saat ini rancangan tersebut masih dalam proses administrasi di BPN.

Sebelumnya, kalangan anggota Komisi I meminta Kemhan/Panglima TNI untuk melibatkan BPN guna menciptakan sinergi dalam penyelesaian aset tanah serta peningkatan anggaran bagi proses sertifikasi aset tanah negara di lingkungan TNI.

Sementara terkait masalah penertiban rumah dinas di lingkungan TNI, Komisi I mendesak jajaran TNI untuk melaksanakan penertiban tersebut sesuai peraturan yang berlaku dengan senantiasa mengedepankan langkah-langkah bijaksana dan proses dialog.

ANTARA News