Belanja Pegawai Kementerian Pertahanan dan TNI Menurun

Pemerintah berencana menambah armada jet tempur F-16, belum ditentukan membeli baru 6 F-16C/D atau menguprade hibah 24 F-16A/B, biaya upgrade dibayar RI. (Foto: USAF)

02 Desember 2010, Jakarta -- Belanja pegawai Kementerian Pertahanan dan TNI tahun depan dipastikan menurun dibandingkan tahun ini. Jika tahun ini belanja pegawai mencapai 50,1 persen dari total anggaran, maka tahun depan akan menurun menjadi 47,55 persen.

"Jumlah pegawai relatif tetap. Dialihkan ke belanja modal dan barang," kata Direktur Jenderal Rencana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Marsekal Muda TNI BS Silaen, Rabu (1/12).

Rencana kebutuhan anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2010-2029 sebesar 1,8-2,1 persen dari produk domestik bruto (PDB) masyarakat Indonesia. Anggaran tersebut diperoleh dalam bentuk rupiah murni, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, dan kredit ekspor.

Silaen mengatakan, ketersediaan anggaran kementerian tahun 2010-2014 sendiri mencapai Rp 279,8 triliun. Sebanyak Rp 62,5 triliun di antaranya berasal dari pinjaman luar negeri dan kredit ekspor. "Sebanyak Rp 99 triliun akan digunakan untuk pembelian alutsista," ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun The Military Balance 2009 oleh IISS, jumlah penduduk dan pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia menduduki peringkat satu di kawasan Asia Tenggara. Sayang sekali, dalam anggaran pertahanan negara, Indonesia menempati nomor 6. "Singapura menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara," kata Silaen.

TEMPO Interaktif

Korps Marinir Korsel Bersiaga di Perbatasan

02 Desember 2010 -- Kendaraan amfibi Korps Marinir Korsel terlihat digunakan di Pulau Baegnyeong dekat perbatasan maritim bagian Barat dua Korea, Rabu (1/12). Korsel merencanakan melakukan latihan militer lagi setelah kapal perang AS meninggalkan Korsel, Rabu (1/12) diberitkan kantor berita Yonhap. Pergerakan ini sepertinya menambah ketegangan di semenanjung yang terbelah dua setelah serangan artileri Korut. (Foto: Reuters)

Marinir Korsel menggunakan truk patroli melewati checkpoint di Pulau Yeonpyeong, Rabu (1/12). (Foto: Reuters)

Prajurit Korsel mengangkat bagian system rudal permukaan-ke-permukaan K-SAM, sesaat tiba di pelabuhan Pulau Yeonpyeong, Rabu (1/12). (Foto: Reuters)

Berita HanKam

Kemhan: IPO KS Jangan Goyahkan Industri Pertahanan

(Foto: Tribun News)

01 Desember 2010, Jakarta -- Kementerian Pertahanan berharap privatisasi PT Krakatau Steel melalui IPO tidak sampai menggoyahkan kebangkitan industri pertahanan nasional. "KS memang memiliki nilai strategis, termasuk untuk mendukung pertahanan nasional. Karena itu, diharapkan privatisasi melalui IPO tidak berdampak pada kebangkitan industri pertahanan nasional," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, Rabu (1/12).

Ia berharap, melalui privatisasi tersebut, PT KS tetap dapat memenuhi kebutuhan industri pertahanan nasional secara maksimal. "Untuk itu, KS harus kuat secara permodalan dan salah satunya mungkin melalui privatisasi. Namun, yang jelas apapun langkah yang diambil untuk memperkuat modal KS, harus dapat memenuhi kebutuhan produsen atau industri pertahanan nasional," ujar Sjafrie.

Sejumlah pengamat ekonomi menyatakan, privatisasi KS melalui IPO dapat mengancan industri pertahanan nasional. Ekonom Hendri Saparini mengemukakan, privatisasi PT KS lewat IPO adalah kesalahan fatal.

"Terlalu banyak alasan strategis yang dapat kami ajukan untuk menolak privatisasi PT KS. Apalagi Indonesia sangat memerlukan dukungan industri baja yang dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi," tuturnya.

Ia menambahkan, kuantitas dan kualitas infrastruktur yang terbatas sangat memerlukan pasokan baja. Belum berkembangnya industri permesinan nasional juga membutuhkan dukungan BUMN baja.

"Industri baja juga akan menjadi bagian penting pembangunan industri strategis pertahanan keamanan. Sehingga, penguasaan kepemilikan pemerintah terhadap PT KS sebagai satu-satunya BUMN baja tentu sangat penting," katanya.

Sementara itu, Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir menilai, jika saham KS dijual melampaui 30 persen maka akan berbahaya bagi industri pertahanan Indonesia. "Jika dijual lebih dari 30 persen maka asing menguasai saham KS dan industri pertahanan nasional dalam bahaya," ujarnya menegaskan.

Selama ini PT KS Persero, menjadi mitra PT Pindad, dalam pemenuhan bahan baku senjata laras senapan serbu TNI berbagai varian, dengan kapasitas porduksi 14 ribu pertahun. Selain PT Pindad, KS juga menjadi mitra bagi PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia dalam mendukung industri pertahanan nasional.

2011, Krakatau Steel Ekspor Baja 220.000 Ton

PT Krakatau Steel Tbk (KS) menargetkan pada 2011 mampu meningkatkan volume ekspor baja 15-20 persen atau mencapai 220.000 metrik ton, dari perkiraan ekspor 2010 sekitar 180.000-190.000 metrik ton.

"Tahun depan (2011) kami perkirakan ekspor akan menanjak dari periode sebelumnya," kata Direktur Pemasaran KS Irvan K Hakim, di Jakarta, Rabu.

Menurutnya Irvan, volume ekspor baja KS tetap sebesar 10 persen, namun produksinya ditingkatkan sehingga otomatis mendorong volume ekspor.

Ia menjelaskan, kenaikan ekspor merupakan dampak adanya kenaikan volume penjualan. Hingga akhir 2010, diutarakannya, penjualan baja KS diperkirakan berkisar 1,8 juta ton-1,9 juta ton. Sedangkan 2011, penjualan baja KS akan naik menjadi 2,2 juta ton.

"Produksi mengalami kenaikan, setelah kapasitas produksi kembali meningkat pasca beroperasinya pabrik secara penuh. Sebelumnya ada mesin pabrik dihentikan sementara operasionalnya, untuk upgrade kapasitas," tegas Irvan seperti dikutip Antara.

Ia menambahkan, naiknya volume ekspor baja ini berdampak positif untuk perusahaan. Pasalnya, harga baja masih akan terus menunjukkan kecedenderungan menguat hingga 2011.

Harga baja diperkirakan bakal naik sepanjang Juli sampai Desember 2010 sebesar 12 persen, dibanding periode yang sama tahun lalu.

Menurut catatan, harga baja rata-rata periode Juli-Desember 2009 sekitar US$ 500 per ton, sedangkan harga baja lembaran sekitar US$ 700 per ton. Hingga akhir tahun 2010, bahkan diperkirakan bisa menyentuh level US$ 780 per ton.

Menurut Irvan, apabila kondisi perekonomian terus membaik, dipastikan penjualan baja juga positif. Selain meningkatkan ekspor, KS juga bertekad meningkatkan penjualan baja di sektor otomotif.

Saat ini, pangsa pasar baja KS untuk produk otomotif hanya sebesar 6,34 persen. Tahun 2011, pangsa pasar ini akan dinaikkan dua kali lipat menjadi sekitar 12,8 persen.

"Sektor otomotif selalu berkembang. Permintaan akan terus bertambah, penjualan sepeda motor dan mobil tetap tinggi," tegas Irvan.

Republika/Investor

Indonesia Antisipasi Perang Robotik

PUNA Srinti.

02 Desember 2010, Jakarta -- Mengikuti perkembangan teknologi yang ada dewasa ini, TNI memandang penting perkembangan teknologi alat utama sistem persenjataan robotik, seperti pesawat terbang tanpa awak, pesawat udara nirawak, unmanned aerial vehicle untuk udara, remotely-operated vehicle untuk darat, dan unmanned underwater vehicle untuk bawah air.

Kol Achmad Djamaludin yang mewakili Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI menyampaikan hal itu dalam Lokakarya Komisi Teknis Pertahanan-Keamanan Dewan Riset Nasional (DRN) di Jakarta, Selasa (30/11).

Selain memang menjadi tren dalam peperangan, TNI pun merasakan adanya kebutuhan untuk memiliki peralatan jenis robotik, juga menguasai teknologi pendukungnya. Misalnya saja remotely-operated vehicle (ROV) untuk membantu pasukan infanteri dan pasukan khusus dalam perang kota atau unmanned aerial vehicle (UAV) untuk patroli perbatasan dan pengarah bantuan tembakan.

Selain Kol Djamaludin, ikut tampil sebagai panelis Deputi Menteri Ristek Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Teguh Rahardjo serta staf pengajar Institut Teknologi Bandung, Prof Muljowidodo. Teguh menjelaskan berbagai regulasi yang disiapkan pemerintah untuk mendukung kemandirian riset teknologi pertahanan robotik, sementara Muljowidodo menjelaskan aspek-aspek teknis yang ada pada alutsista robotik serta iptek apa saja yang dibutuhkan untuk menguasai pengembangan alutsista robotik.

Peneliti LIPI, Estiko, dalam komentarnya menegaskan pentingnya teknologi robotik yang, antara lain, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pertahanan serta menghindari kematian manusia.

Meski mengakui banyak manfaatnya, upaya menguasai teknologi alutsista robotik masih terkendala oleh sejumlah faktor, misalnya belum sinkronnya program industri pengembang alutsista robotik dan kriteria pengguna. Sejumlah teknologi sensitif, seperti sensor, menurut Muljowidodo, juga masih belum kita kuasai. Di tengah situasi yang belum kondusif ini, sejumlah tenaga ahli di bidang alutsista robotik dikabarkan mendapat tawaran menarik di negara lain.

KOMPAS

Kementerian Pertahanan Buka Pintu untuk Pengawasan KPK

Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) dan Irjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Laksamana Madya Gunadi menyimak paparan tentang Perencanaan Penganggaran Kemhan, di Jakarta Selasa (1/12). Pemerintah berencana membeli enam pesawat tempur F-16 baru. (Foto: Koran Jakarta)

02 November 2010, Jakarta -- Kementerian Pertahanan mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengawasi pengadaan barang dan jasa di kementerian tersebut.

Hal itu sejalan dengan permintaan Presiden SBY, agar KPK fokus pada pemberantasan korupsi yang menghambat pertumbuhan ekonomi, dimana pengadaan barang dan jasa termasuk salah satu diantaranya.

"Kita membuka diri bagaimana KPK ingin mengetahui mekanisme dari proses pengadaan barang dan jasa. Komunikasi dengan KPK selama ini juga sudah ada," tutur Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin di Jakarta, Rabu (1/12).

Ia menjelaskan lebih lanjut, KPK bisa menjalankan tugasnya melalui dua cara. Pertama, jika KPK mendapatkan informasi tertentu, pihaknya membuka diri jika KPK ingin melakukan pendalaman. "Atau jika pengawas internal menemukan kejanggalan, kemudian perlu ditindaklanjuti lebih dalam karena pengawas internal kita tidak punya kewenangan penyelidikan dan penyidikan, maka bisa dikomunikasikan ke KPK," papar Sjafrie.

Arahan dari Presiden, kata dia, menjadi dorongan bagi Kementerian Pertahanan untuk bekerja lebih teliti dan akuntabel. Apalagi, anggaran untuk Kemhan sendiri bertambah.

"Ini warning untuk optimalisasi. Kenapa Presiden mengatakan itu, karena anggaran pertahanan meningkat. Keinginan beliau jika anggaran meningkat maka penggunaannya tepat dari mekanisme pengadaan," ujarnya.

Menurut KPK, langkah paling efektif untuk mencegah korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa adalah dengan pengadaan secara elektronik. Namun di Kemhan, kata Sjafrie, tidak semua pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara elektronik.

"Yang bisa dilakukan elektronik itu pengadaan barang dan jasa yang umum. Tapi kalau untuk alutsista (alat utama sistem persenjataan) belum bisa. Karena memiliki spesifikasi untuk kepentingan pertahanan negara," paparnya.

Jika dilakukan secara elektronik, sambung dia, pengadaan alutsista tidak bisa menjamin aspek spesifikasi teknis peralatan militer tersebut. "Kita sudah pernah ada contoh. Pada 2007 waktu itu kita ajukan. Ternyata bukan pabrikan tapi broker. Waktu kita undang, mana komponen profilnya? Mereka tidak bisa menunjukkan. Ini satu contoh bahwa kita masih harus melakukan evaluasi electronic procurement untuk alutsista, tapi kalau barang umum sudah kita lakukan."

Meski demikian, proses pengadaannya tetap dilakukan secara transparan dan akuntabel. "Tetap bisa melakukan metode pelelangan umum melalui Koran dan sebagainya. Tapi begitu sudah mendaftar harus terbuka, face to face pengecekan teknis dan pengecekan administrasi. Harus secara langsung untuk menjamin terjawabnya kualifikasi teknis dan administrasi," jelasnya.

Pencairan Tunjangan Perbatasan Terhambat

Pencairan tunjangan khusus TNI-PNS di wilayah perbatasan terhambat, karena sebagian komandan utama (kotama) dan satuan kerja (satker) belum menyerahkan surat perintah pencairan tunjangan khusus tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Padahal, tenggat waktu pembayaran tunjangan adalah Desember 2010.

"(Anggarannya) sudah turun. Tapi tidak sampai ke orangnya langsung, tapi tergantung panglimanya. Karena saya dengar masih ada panglima yang belum menurunkan surat perintahnya," tutur Dirjen Rencana Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsda TNI Bonggas S Silaen di Jakarta, Rabu (1/12).

Tunjangan khusus tersebut dihitung sejak bulan Januari 2010, hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 tahun 2010 yang diterbitkan pada 19 Juli 2010. Perpres itu kemudian diteruskan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 tahun 2010 dan peraturan Dirjen Renhan Kementerian Pertahanan Nomor 12 tahun 2010. Untuk mendorong para kotama/satker menyegerakan surat perintah pencairan, Kemhan kemudian mengeluarkan surat telegram.

"Karena dana sudah di KPPN masing-masing daerah. Tinggal komandannya bikin surat perintah, nanti akan langsung dibayar oleh KPPN. Tidak pakai nunggu sebulan," jelasnya.

MI.com

Kementrian Pertahanan dan TNI dapat Anggaran Rp 47,5 Triliun

01 Desember 2010, Jakarta -- Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapatkan alokasi anggaran Rp47,5 triliun atau sekitar 3,86 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011.

Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Muda TNI Bonggas Silaen dalam pertemuan dengan pimpinan media massa di Jakarta, Rabu (1/12), mengatakan, jumlah tersebut sudah termasuk tambahan anggaran sebesar Rp2,4 miliar pada tahun anggaran 2010.

"Jumlah itu juga mengalami kenaikan dari APBN-P 2010 yakni sekitar 10,72 persen," katannya, menambahkan.

Bonggas mengemukakan, pada 2008 anggaran pertahanan Indonesia berada pada urutan keenam di antara negara-negara ASEAN lainnya.

Ia mengatakan, kenaikan anggaran itu akan difokuskan pada enam bidang yang menjadi prioritas pada rencana strategis pertahanan negara 2010-2014.

"Enam bidang yang menjadi prioritas itu adalah pengembangan kekuatan pokok minimum, industri pertahanan nasional, pencegahan kejahatan di laut, meningkatkan rasa aman, modernisasi keamanan nasional dan peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional," kata Bonggas.

Sedangkan fokus pengembangan pertahanan negara adalah peningkatan profesionalitas personel, modernisasi alat utama sistem senjata, percepatan pembentukan komponen cadangan dan komponen pendukung serta keamanan wilayah perbatasan dan pulau terdepan.

MI.com

Pasukan Gultor Yonif 514 Gelar Simulasi Antiteror

Beberapa pasukan Penanggulan Teror (Gultor) Yonif 514/Raider Bondowoso melakukan simulasi penyergapan kereta api (KA) Pandanwangi di Stasiun Kereta Api di Jember, Jawa Timur, Rabu (1/12). Simulasi pembebasan sandera di KA Pandanwangi yang dibajak teroris itu, bertujuan meningkatkan kemampuan penanggulangan teror dan pembebasan tawanan. (Foto: ANTARA/Seno S./mes/10)

01 Desember 2010, Jember -- Pasukan Penanggulangan Teror (Gultor) Batalyon Infanteri 514 Raider Bondowoso melakukan simulasi antiteror di Stasiun Kereta Api Jember, Jawa Timur, Rabu.

Komandan Tim Gultor Yonif 514 Raider Bondowoso, Letnan Satu Infantri Ardha Chairova, mengatakan latihan antiteror itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dengan menggunakan sejumlah fasilitas umum.

"Latihan itu bertujuan untuk melatih pasukan ketika menyelamatkan pembajakan atau penyanderaan di tempat umum atau fasilitas umum," tuturnya.

Menurut dia, fasilitas umum yang biasanya menjadi tempat latihan pasukan Gultor adalah stasiun kereta api, terminal bus dan bandara.

"Saat ini, kami menggunakan moda transportasi KA yang berlokasi di Stasiun Jember. Tim Gultor berusaha menyelamatkan penumpang yang disandera oleh teroris," paparnya.

Ardha menjelaskan, personel yang dilibatkan dalam simulasi tersebut sebanyak 50 orang untuk menghadang para teroris dan menyelamatkan penumpang yang disandera.

Dalam simulasi tersebut, pasukan Gultor berusaha menyelamatkan penumpang yang disandera oleh teroris di dalam KA jurusan Banyuwangi-Surabaya, dengan menghentikan KA di Stasiun Jember.

Sejumlah pasukan Gultor bersembunyi di kereta barang yang mengangkut batu kricak, kemudian mereka bergerak mengepung KA yang berada di jalur tiga.

Humas PT KA Daerah Operasi (Daop) IX Jember, Burhani Sulton, mengatakan simulasi tersebut tidak menggunakan KA yang berisi penumpang penuh.

"Kami menggunakan tiga gerbong KA Pandanwangi yang tidak beroperasi dan satu lokomotif untuk simulasi tim Gultor," katanya.

Menurut dia, Daop Jember tidak menggunakan KA yang beroperasi karena khawatir penumpang panik dan tidak mengetahui kalau latihan yang dilakukan tim Gultor hanyalah simulasi.

"Kalau memakai KA yang beroperasi dengan penumpang asli, saya khawatir mereka panik karena terjadi tembak-tembakan dari tim Gulthor," katanya menambahkan.

ANTARA Jatim