Keterbatasan Industri Penunjang

Proses pembuatan lembaran baja di PT. Krakatau Steel, Cilegon, Banten. (Foto: Reuters/Dadang Tri)

20 Desember 2009 -- Niat pemerintah untuk melakukan revitalisasi industri pertahanan merupakan langkah positif untuk menuju kemandirian alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Namun, niat tersebut perlu ditopang dengan sebuah perencanaan yang matang, termasuk penyiapan industri penunjang. Dalam diskusi Peluang dan Tantangan Kebutuhan Alutsista untuk Menuju Pertahanan Nasional bertempat di Dephan, Jakarta, Selasa (24/11) lalu, Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Sudarsono mengakui komponen bahan baku rata-rata masih mengandalkan bahan-bahan impor.

“Setiap produk Pindad memiliki kandungan bahan impor yang tinggi,” paparnya. Direktur Utama PT PAL Indonesia Harsusanto juga mengakui proses pembuatan dan perakitan kapal masih berkisar pada bahan baku. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena industri penunjang misalnya industri propeller dan permesinan.

Produk industri penunjang terdiri dari berbagai macam barang, seperti elektronik, propelan, besi baja, mesin, dan berbagai komponen ranpur maupun sistem senjata lain. Indonesia memang sudah mempunyai sejumlah industri strategis, seperti PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel,PT Boma Bisma Indra, PT Barata (mesin disel), dan PT LEN, tapi semuanya belum mencukupi.

Karena itu, pembangunan industri pertahanan Indonesia, termasuk dari kalangan TNI sendiri, masih harus merangkul mitra luar negeri,seperti Bofors (Inggris) untuk meriam kaliber 57 mm, Roxel (Prancis) untuk motor proplusiSLT dan roket, CMI (Belgia) untuk sistem turret ranpur,MBDA (Prancis) untuk panser rudal atau mistral, DMD Group (Slovakia) untuk amunisi kaliber berat, Renault (Prancis) untuk power pack ranpur, PB Clermont (Belgia) untuk propelan amunisi kaliber 20mm.

Mitramitra lain yang sering bekerja sama dengan pihak Indonesia adalah Oto Merala (Italia), Doosan (Korsel), Hanwa/WIA(Koresl), Norinco (China),Poonsan (Korsel), dan Fimm Int (Afsel). Kondisi tersebut tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu titik persoalan dalam pembenahan industri pertahanan dalam negeri.

Pengamat pertahanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, minimnya pasokan bahan baku akan merembet ke permasalahan lain seperti terlambatnya penyelesaian pesanan-pesanan. “Selama inikan pengguna sering mengeluh karena pesanan terlambat, itu konsekuensi dari terbatasnya bahan baku,”tandasnya.

Kondisi ini tentu sekaligus akan membuat harga alutsista yang diproduksi industri pertahanan dalam negeri lebih mahal dari produksi luar negeri. “Persoalan utamanya industri hulu yang tidak diurus, akhirnya pasokan bahan baku juga minim,”kata Jaleswari. Dia kemudian membandingkan industri pertahanan di Korea Selatan dan Republik Rakyat Cina yang memiliki industri bahan baku yang kuat.

Mantan Presiden BJ Habibie juga mengingatkan pentingnya pemerintah segera mempersiapkan industri penunjang. Dia mengharapkan pemerintah mampu untuk meningkatkan jumlah dan kualitas dari industri penunjang sebagai bagian dari program revitalisasi industri pertahanan. Menurut tokoh yang berjasa mengembangkan industri strategis Indonesia ini, industri perlengkapan dan persenjataan militer tidak ada satu industri pun yang mampu berdiri sendiri,tetapi harus ditopang juga dengan industri penunjang yang kuat dan berkualitas.

“PT PAL dalam membuat kapal perang tidak mungkin sendirian, tetapi perlu industri penunjang lainnya, seperti Krakatau Steel untuk pengadaan bajanya. Karena itu industri penunjang harus diperhatikan juga,”paparnya. Jadi, lanjut Habibie, industri pertahanan pada akhirnya mampu memproduksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) sekaligus sebagai integrator sejumlah industri penunjang.

Industri pertahanan dengan industri penunjang yang berkualitas, kata Habibie akan mampu memenuhi kebutuhan alutsista dalam negeri secara mandiri dan bebas dari embargo. Terkait kesiapan industri penunjang tersebut, PT Krakatau Steel siap menyediakan dan mengembangkan material baja yang dibutuhkan untuk bahan alutsista. Menurut Direktur Utama PT Krakatau Steel Azwar Bujang, berbagai pengembangan material baja untuk bahan alutsista telah dilakukan.

Di antaranya dengan menambah ketebalan baja untuk plat kapal dan plat tahan peluru. Selain itu, Krakatau Steel juga memproduksi bahan laras senjata ringan dan berat untuk PT Pindad serta rocket casingbahan baku misil untuk PT Dirgantara Indonesia.

Perhatian pada industri penunjang memang patut dikedepankan, agar jangan sampai dibalik ketangguhan panser dan garangnya kapal perang di lautan yang dihasilkan oleh industri pertahanan dalam negeri ini ternyata menggunakan baut dan mur impor. Berbicara kemandirian alutsista tidak hanya terlihat dengan keberhasilan memproduksi,namun kemandirian sepenuh-penuhnya, termasuk bahan baku.

SEPUTAR INDONESIA