TNI Al Harus Perkuat Pertahanan di Kepri

Lantamal IV/Tanjungpinang. (Foto TNI AL)

9 Desember 2009, Batam 9 -- Komisi I DPR RI akan mendorong pemerintah menambah kekuatan pertahanan TNI Angkatan Laut di wilayah Kepulauan Riau, serta menyediakan sarana dan prasarana termasuk meningkatkan kesejahteraan prajurit penjaga pulau-pulau di perbatasan negara.

"Laut Kepulauan Riau (Kepri) yang menjadi tanggung jawab Lantamal IV/Tanjungpinang cukup strategis karena langsung berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, sehingga harus ada penambahan kekuatan untuk pengamanan dan pertahanan," kata ketua tim Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin di Batam, Rabu.

"Pemerintah mutlak dan harus memprioritaskan anggaran pembelian alat utama sistem senjata untuk TNI AL di Kepri, dukungan logistik dan penyediaan sarana dan prasarana bagi prajurit di pulau-pulau terluar/terdepan dengan negara lain," kata anggota Komisi I DPR RI Effendy Choirie.

Ia mengatakan sarana dan prasarana bagi prajurit di pulau-pulau terluar misalnya barak dan air bersih di Pulau Nipah, perlu disediakan pemerintah pusat.

Effendy mengatakan sudah saatnya orientasi pertahanan Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia pada laut untuk menjaga kedaulatan wilayah dan tindak pidana di laut, serta untuk memanfaatkan potensi ekononomi kebaharian.

Kepri satu dari 10 provinsi kepulauan dinilai spesifik karena provinsi ini menyandang nama kepulauan dan letaknya yang sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia.

Menurut dia, bukan hanya pada aspek pertahanan, teknologi, ekonomi dan kepariwisataan di provinsi kepulauan seharusnya dibangun dengan dimensi atau aspek kebaharian.

Dalam kaitan dengan kedaulatan negara dan nilai ekonomi wilayah udara, pemerintah disarankan merundingkan kembali perjanjian yang menyebabkan Singapura mengendalikan perizinan pergerakan pesawat sipil maupun militer di Batam dan sekitarnya yang berada di wilayah Indonesia.

"Dalam satu sampai dua tahun ke depan pemerintah harus merebut kendali itu, karena tidak sesuai dengan kedaulatan wilayah udara negara," katanya.

Sebelumnya, sekitar 15 anggota Komisi I DPR RI yang membidangi luar negeri, pertahanan dan informasi itu meninjau Pulau Nipah.

Di Markas Komando Pangkalan TNI AL mereka juga mendengar paparan kondisi dan rencana TNI-AL di Kepulauan Riau dari Komandan Pangkalan Utama TNI AL IV/Tanjungpinang Marsekal Pertama Darojatim.

Pernyataan janji wakil rakyat untuk memperjuangkan di parlemen disambut Danlantamal IV/Tanjungpinang Marsekal Pertama Darojatim dengan hangat, dan ia mengharapkan terealisasi tanpa harus berlebihan, melainkan proporsional.

Bagi TNI AL, kata dia penambahan kapal dan kelengkapannya merupakan salah satu kebutuhanan prioritas, namun juga memerlukan penyediaan anggaran yang proporsional untuk bahan bakar minyak.

Di samping itu, dukungan Komisi I DPR RI bagi peningkatan kesejahteraan, penyediaan alat pemantau dan logistik serta barak di Pulau Nipah, Sekatung dan Pos TNI AL di pulau-pulau terluar/terdepan di perbatasan negara disambut gembira oleh TNI AL.

Dewasa ini, kata Darojatim, prajurit dari Mabes TNI AL dalam Satgas Pengamanan Pulau Terluar di Pulau Nipah belum dilengkapi barak yang layak, bahkan semua petugas masih mengandalkan air tadah hujan.

ANTARA News