15 Mei 2012, Amsterdam: "Kalau Belanda menjual tank kepada Indonesia maka kami dikhianati untuk kedua kali." Hakim Bahabol (37) yang berjuang bagi kedaulatan propinsi Papua minta pada parlemen Belanda agar tidak memberikan lampu hijau soal penjualan kendaraan lapis baja Belanda kepada angkatan bersenjata Indonesia.
Menurut Bahabol kendaraan tank itu nanti akan bisa digunakan untuk menghadapi apa yang oleh Jakarta dicap sebagai "separatis". "Jual Tank Kembali Mengkhianati Warga Papua," demikian koran de Volkskrant.
Bahabol adalah anggota parlemen Papua Barat yang dilarang di Indonesia.
Kami rapat secara rahasia, di gereja atau di hutan." Minggu lalu ia berkunjung ke Belanda bersama dua aktivis lain. Mereka bertemu dengan anggota parlemen dari partai kanan populis PVV, partai sosialis SP dan partai Kristen konservatif ChristenUnie.
Revolusi damai Bahabol dan delegasinya mengimbau pemerintah Belanda agar mengkampanyekan referendum bagi kedaulatan propinsi Papua di bawah pengawasan dunia internasional.
"Perjuangan kami tanpa kekerasan. Demonstrasi massal. Revolusi damai," kata Bahabol.
Bahabol membawa foto mengenai demonstran yang membawa spanduk dengan tulisan dalam bahasa Belanda di mana warga Papua menuntut tanggungjawab politik Belanda kepada warga Papua.
Di tahun 1961 warga Papua diberi bendera dan lagu kebangsaan sendiri oleh pemerintah Belanda. "Siapa yang mengibarkan bendera itu sekarang, diancam 15 tahun penjara," Bahabol mengingatkan.
Petisi Berita tentang kekerasan di penjara-penjara di propinsi Papua sulit dilacak karena diplomat dan wartawan asing dilarang berkunjung ke propinsi tersebut.
Warga Papua di Belanda mengimbau kabinet dan parlemen agar menyusun petisi sebagai "prakarsa warga sipil". Petisi tersebut harus mengumpulkan 40.000 tanda tangan. Menurut pihak pemrakarsa lewat situs di internet westpapoea.petities.nl sudah terkumpul 5.000 tandatangan.
Jakarta menyebut gerakan kedaulatan Papua sebagai kelompok kecil. "Tetapi referendum akan membuktikan sebaliknya," tegas Bahabol sambil menambahkan bahwa pelaksanaan referendum harus menjamin kebebasan warga Papua menyatakan pendapat mereka dan kelompok transmigran di Papua tidak mengintimidasi warga Papua.
Separatis Kabinet demisioner Belanda mau menjual tank Leopard yang tidak digunakan lagi. Ini juga berkaitan dengan penghematan di departemen pertahanan Belanda. Indonesia menyatakan berminat membeli tank yang total berharga 200 juta Euro.
Besar kemungkinan parlemen Belanda tidak menyetujui penjualan tank itu kepada Indonesia dengan pertimbangan kendaraan lapis baja itu bisa digunakan untuk mengadapi kelompok-kelompok yang oleh Jakarta dicap sebagai "separatis, teroris dan sebagainya". Demikian koran de Volkskrant.
Sumber: RNW
No comments:
Post a Comment